INGAT..!! Menghambat Tol, Sertifikat Tanah Bisa Dibatalkan

Kasus Kepemilikan Lahan Tahura Akan Ditindaklanjuti

THOMAS PRIYANDOKO/KALTIM POST
SETENGAH JADI: Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi I dari Km 13 Balikpapan menuju Samboja terus berprogres. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan meninjau jalan tol, hari ini (13/7).


Pembangunan tol Balikpapan-Samarinda masih dihadang persoalan lahan.

BALIKPAPAN – Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia akan meneliti kasus keluarnya sertifikat tanah di kawasan hutan lindung Kutai Kartanegara. Persoalannya, adanya kepemilikan lahan tersebut kini dianggap menghambat progres pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Sofyan Djalil mengatakan, masalah ini akan diteliti baik-baik oleh kementerian. Apakah ada masalah di administrasinya atau memang di Badan Pertanahan Nasional setempat.

“Tapi, dari kasus yang biasanya terjadi, masalahnya di administrasinya. Ada kekeliruan. Taman hutan raya (Tahura) batas-batasnya kebanyakan ada kekeliruan. Bahkan batasnya mana tidak jelas. Makanya banyak terjadi masalah lahan dengan kasus yang sama,” ucapnya usai acara penyerahan sertifikat hak atas tanah di Balikpapan International Convention Center, Dome, Kamis (13/7).

Yang terpenting, lanjut dia, jangan sampai sudah terbangun malah dipermasalahkan. Banyak kasus serupa, bahkan di kawasan tersebut sudah dibangun perkampungan. Ketidakjelasan lahan Tahura ini biasanya menjadi perkara. BPN mengeluarkan sertifikat, saat pengukuran lahan tersebut bukan termasuk hutan lindung, namun ternyata lahan tersebut termasuk Tahura.

Jika, ada kekeliruan administrasi tersebut sertifikat yang ada bisa pihaknya batalkan. Apakah ada kompensasi penggantiannya ia tidak menyebutkan.

Sebelumnya, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Kaltim, Joko Sutiono mengatakan awal bulan puasa kemarin, kasus adanya sertifikat di hutan lindung, pihaknya sudah memproses kasus tersebut ke ranah hukum. Laporan sudah dimasukan ke TP4D kejaksaan tinggi (Kejati) setempat. “Masih dalam proses penyidikan. Siapa yang salah kami tidak tahu,” ucapnya.

Dia membeberkan, pihaknya tidak bisa melanjutkan pekerjaan karena di atas lahan tersebut, salah satu orang pemilik sertifikat tanah melakukan blokade area. Ia enggan menyebutkan atas nama siapa pemilik lahan tersebut.

Adapun, pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda melewati lahan tersebut sepanjang 200 meter. (aji/lhl/k15)

Sumber : http://kaltim.prokal.co/read/news/305847-ingat-menghambat-tol-sertifikat-tanah-bisa-dibatalkan.html

Jokowi: 2018, Jalan Tol Harus Rampung

Setelah Balikpapan-Samarida, Bangun sampai Bontang


PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Kunjungan kerja (Kunker) Presiden RI Joko Widodo ke Balikpapan membawa “angin segar” untuk percepatan progres pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda.
Jalan bebas hambatan sepanjang 99,35 kilometer yang memiliki nilai investasi Rp 9,97 triliun tersebut langsung ditarget rampung pada Desember 2018.
“Ngebut banget ini sudah, pokoknya saya berikan target akhir 2018 harus rampung tol ini,” tegas Jokowi saat meninjau Jembatan Manggar kawasan tol Balikpapan-Samarinda, Km 13 Karang Joang Balikpapan Utara Kamis (13/7) siang.

Jokowi membeberkan, secara fisik dan kontruksi sudah 25 persen. Sedangkan pembebasan lahan sudah selesai 92 persen. Tinggal delapan persen lagi yang harus dituntaskan kabupaten/kota dibawah koordinasi Pemprov Kaltim.

“Dengan progres ini, artinya di lapangan tidak ada masalah. Kita harapkan selanjutnya pembangunan dari Samarinda akan diteruskan lagi sampai Bontang,” pintanya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak mengaku, persoalan pembebasan lahan dinilai kasuistik. Pihaknya menyelesaikan dengan cara konsinyasi.
“Memang masalah kasuistik kita sudah melakukan konsinyasi biaya di Pengadilan. Jadi sudah dalam proses di Pengadilan, terima atau tidak silahkan masyarakat boleh menempuh jalur hukum,” kata Awang.

Dirinya mengklaim sudah sesuai jalur hukum sehingga dipastikan tidak ada yang menyoal terkait pembebasan lahan.
“Tapi kita sudah menggunakan undang -undang baru untuk kepentingan umum. Jadi pada dasarnya tidak ada masalah lagi,” akunya.

Selain lintasan jalan tol yang melewati kawasan pertambangan, lanjut Awang juga diklaim tidak ada masalah di mana sudah ada perjanjian dengan para perusahaan tambang.
“Sementara yang ada tambang sudah ada pernyataan dari perusahaan tambang itu untuk mempersilahkan dibangun jalan tol. Hanya saja mereka diperbolehkan membangun underpas atau flyover. Itu juga tidak ada masalah sudah ada pernyataan dari masing-masing perusahaan batu bara,” bebernya.

Gubernur dua periode ini juga sudah memerintahkan kepada wali kota Balikpapan, wali kota Samarinda, dan bupati Kukar untuk menyelesaikan persoalan pertanahan tersebut.
“Saya kira itu ada datanya di BPN. Tetapi masing masing wali kota Balikpapan, Samarinda dan bupati Kukar sudah menyelesaikannya . Saya kira semuanya sudah sesuai ketentuan NJOP,” pungkas Awang. (tur)

Sumber : http://balikpapan.prokal.co/read/news/215881-jokowi-2018-jalan-tol-harus-rampung

Rita Widtasari Siapkan Tiga Nama Pendampingnya

VIVABORNEO.COM, Calon Gubernur Kalimatan Timur dari Partai Golkar, Rita Widyasari menyatakan sudah memiliki pendamping untuk maju dalam Pilgub 2018 mendatang.

Tiga nama yang disebut akan mendampingi dirinya adalah mantan Gubernur Kaltim 2009-2013 Farid Wadjdy, mantan Bupati Berau Makmur HAPK, dan Wakil Walikota Samarinda saat Nusyirwan Ismail.

“Kita lihat nanti yah, lihat surveynya bagaimana. Sapa yang paling tinggi. Saya tidak akan mencampuri hasil survey,” ujar Rita Widyasari usai melakukan Safari Ramadhan di Kabupaten Penajam Paser Utara, teatnya di kediaman Ketua Golkar Kabupaten PPU, Andi Harahap Kamis (8/6/17).

Ditanya bagaimana perasaannya akan bertarung dalam Pemilukada Gubernur mendatang, Rita mengatakan sangat menikmati proses yang sedang berjalan. Menurutnya, dirinya sudah terbiasa dengan kondisi ini. Baik tekanan massa, perebutan suara, hingga tekanan partai.

Rita mengakui, apapun yan gterjadi, pasti akan terpilih satu pasang putra terbaik yang dimiliki oleh Kaltim. Untuk itu dirinya mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk kegiatan Safari Ramadhan ke seluruh kabupaten/kota di Kaltim.
“Saya sih enjoy aja yah. Kan kalau tidak terpilih saya masih bisa jadi bupati (Kutai Kartanegara). Jadi, kita ikuti saja tahapannya. Tidak berasa ada persaingan karena saya sudah terbisa dengan proses ini,”ucapnya tersenyum disela-sela foto bersama masyarakat yang turut berbuka puasa.

Dalam Safari Ramadhan Golkar Kaltim kali ini, Rita Widyasari didampingi oleh Makmur, HAPK dan sejumlah pengurus Golkar lainnya. Sedangkan tuan rumah, Andi Harahap, yang juga ketua Golkar Kabupaten PPU, juga siap menjadi calon bupati PPU, bersaing dengn kandidat lainnya.Dalam acara ini, Rita widyasari memberikan bantuan untuk Masjid Al Amin Penajam sebesar Rp.50 juta dan sejumlah peralatan sholat lainnya. Safari Ramadhan di PPU ini merupakan rangkaian safari muali dari Kabupaten Kutai Timur (Rabu,7/6) dan Balikpapan (Jumat,9/6).(vb/ya)

Sumber : http://www.vivaborneo.com/?p=36661

Produksi Batu Bara Bakal Dibatasi, Apa Tujuannya?

Mulai 2019, Maksimal 400 Juta Ton Per Tahun


SEGERA DISESUAIKAN: Aturan pembatasan produksi batu bara dikeluarkan tahun ini, agar pada 2019 mendatang industri dapat menyesuaikan. (DOK

PROKAL.CO, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menyusun beleid pembatasan produksi batu bara mulai 2019 mendatang. Menurut rencana, pengerukan emas hitam hanya boleh menyentuh angka maksimal 400 juta ton per tahun.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Sri Raharjo mengatakan, pembatasan bertujuan untuk menyesuaikan produksi batu bara dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dari Bappenas. Selain itu, pembatasan batu bara juga ditujukan untuk mengatur produksi yang dihasilkan dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan Pemerintah Provinsi.

Pasalnya, besaran produksi dari IUP provinsi kadang tidak terlacak pemerintah pusat. Tahun lalu, produksi batu bara nasional menembus angka 434 juta ton atau melebihi 3,57 persen dari target sebesar 419 juta ton.

“Untuk produksi dari provinsi ini susah dikontrol. Kalau di bawah kendali kami, seperti Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) atau Penanaman Modal Asing (PMA) bisa diatur,” ujarnya di Kementerian ESDM, Selasa (4/7).

Sebetulnya, kata Sri, penyusunan aturan ini sudah dilakukan sejak lama. Hanya saja, pemerintah mengaku kesulitan melakukan formulasi perhitungan produksi batu bara nasional apabila aturan terkait keluar.

Saat ini, banyak IUP yang sudah memasuki masa eksplorasi, sehingga produksi di masa depan kemungkinan bisa membeludak. Di sisi lain, pemerintah tak mau membatasi investasi perusahaan batu bara.

Jika nanti IUP eksplorasi sudah berproduksi, diharapkan hasilnya bisa disesuaikan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Pertambangan yang disusun perusahaan. “Kalau nanti perusahaan minta tambah, barangkali kami mesti evaluasi. Istilahnya, kami ketatkan,” imbuh Sri.

Meski produksinya dibatasi, kebutuhan batu bara di masa depan tetap dibutuhkan untuk memasok Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Terlebih, bauran energi (energy mix) batu bara pada 2026 mendatang akan mencapai 50,4 persen, sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026.

Karenanya, setelah pembatasan produksi, ada kemungkinan pemerintah juga akan membatasi ekspor batu bara. Dengan catatan, seluruh produksi batu bara nasional bisa diserap oleh kebutuhan domestik.

Namun, menurut RUPTL, penggunaan batu bara akan meningkat dari angka 84,8 juta ton pada tahun ini menjadi 152,8 juta ton pada 2026 nanti, sehingga seharusnya masih ada ruang untuk ekspor selama 10 tahun ke depan. “Tidak tertutup kemungkinan untuk membatasi ekspor. Tapi kapankah itu, masih belum tahu,” imbuhnya.

Sri menambahkan, rencana Peraturan Menteri ini sudah disampaikan kepada asosiasi pelaku usaha batu bara agar bisa disosialisasikan lebih lanjut ke produsen. Di samping itu, peraturan menteri ini sengaja dibuat tahun ini agar pelaku usaha bisa bersiap dua tahun mendatang.

“Pembatasan ini berlaku tahun 2019 karena momennya bertepatan dengan beroperasinya beberapa program listrik 35 ribu Megawatt (MW),”pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan produksi batu bara tahun ini sebesar 413 juta ton, yang disesuaikan dengan rencana Bappenas. Hingga April, produksi batu bara mencapai 93 juta ton atau 22,51 persen dari target tersebut.

Angka itu diperoleh dari produksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan produksi PKP2B. Belum termasuk perusahaan pemegang IUP provinsi. (ant/man/k18)

Sumber : http://kaltim.prokal.co/read/news/304988-produksi-batu-bara-bakal-dibatasi-apa-tujuannya