WADUH..!! 10 Daerah Masih Utang Jamkesda, Rp 150 M Tunggakan di RS AWS

Pasien Gagal Bayar Tembus Rp 3 M
???????????????????????????????
KARENA JAMKESDA: RS AW Sjahranie menanggung piutang besar.

PROKAL.CO, SAMARINDA – Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kabupaten/kota di Kaltim yang berhenti menyisakan persoalan. Rumah sakit umum daerah (RSUD) milik Pemprov Kaltim harus menanggung piutang.

Nominal rupiahnya fantastis. Seperti di RSUD AW Sjahranie Samarinda. Dari program Jamkesda, total tunggakan utang 10 pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp 150 miliar. Itu belum termasuk pasien gagal bayar eks peserta Jamkesda. Mereka adalah dari masyarakat tidak mampu yang tak memiliki asuransi jaminan kesehatan. “Tembus Rp 3 miliar,” ungkap Direktur Utama RSUD AW Sjahranie Rachim Dinata Marsidi, kemarin (15/5).

Biaya pelayanan gagal bayar itu terhitung sejak Juli 2016 sampai sekarang. Terhadap pasien gagal bayar tersebut, rumah sakit tak bisa berbuat banyak. Ketika yang bersangkutan selesai dilayani pengobatannya kemudian segera dipulangkan. Dengan fasilitas kelas III RSUD AWS yang dilengkapi pendingin ruangan membuat pasien menjadi betah di rumah sakit. “Sekiranya hasil pemeriksaan sudah dinyatakan sehat, kami sarankan untuk pulang,” paparnya.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu juga tak bisa berharap banyak dengan Pemprov Kaltim. Keuangan daerah sedang defisit. Untuk menutup “lubang” yang menganga tersebut, RS bertipe A itu melakukan efisiensi. Sudah setahun setengah dilakukan.

Utamanya menekan biaya operasional. Misalnya, penyediaan air dan listrik dipenuhi sendiri. Bukan air bersih dari PDAM Tirta Kencana Samarinda. Begitu juga listrik, tidak dari PLN. “Air dari water treatment plan (instalasi pengolahan air) milik sendiri. Listrik sudah dengan gas,” terangnya.

Dari situ, operasional dari air bisa hemat sampai 70 persen dan listrik hinggap 40 persen. Meski, tak diperincinya secara nominal penghematan, kini dalam sebulan kebutuhan biaya operasional dan obat menghabiskan Rp 6 miliar. itu belum termasuk, gaji tenaga medis berstatus honorer yang mencapai Rp 4 miliaran. Artinya, total sebulan RSUD AWS menghabiskan Rp 10 miliar.

Syukurnya, terang dia, piutang ratusan miliar itu tak sampai mengganggu operasional pelayanan di rumah sakit. “Alhamdulillah, kuasa Tuhan. Ada saja jalan. Kalau ada uang, kami utamakan membayar obat. Lewat tiga bulan, pemasok obat menyetop,” ucap dokter spesialis bedah itu.

Jasa pelayanan dokter dan perawat menyusul dibayarkan. Jauh waktu, hal tersebut sudah dikomunikasikan. Tak sampai memunculkan gejolak. “Menunggu piutang Jamkesda dibayarkan. Kepercayaan tenaga medis. Ibarat kata mereka menabung. Pada waktunya pasti dibayarkan,” katanya. Secara perlahan, pemerintah kabupaten/kota mencicil utang. Tentu sangat berharap ke depan ada perbaikan keuangan daerah. Mantan dirut RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan itu yakin, pemerintah kabupaten/kota akan mendahulukan pembayaran ke rumah sakit.

Setidaknya, kini program Jamkesda stop tak terjadi pembengkakan utang dari pemerintah kabupaten/kota. Sebab, semua masyarakat kini diarahkan ke BPJS Kesehatan. “Tidak ada piutang. Cepat ditagih, cepat pula dibayarkan BPJS. Tepat waktu,” imbuhnya.

Bagaimana dengan pasien dari masyarakat tidak mampu? Setiap pasien yang hendak berobat rumah sakit tak bisa menolak. Begitu dirawat dan bila tak memiliki jaminan kesehatan, saat di ruang perawatan dianjurkan mendaftar BPJS Kesehatan. “Paling 1–2 hari ditalangi dulu. Berikutnya ditanggung BPJS,” terang Rachim.

Hal serupa juga terjadi RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan. Rumah sakit milik Pemprov Kaltim itu juga punya setumpuk tagihan yang belum dibayar. Angkanya fantastis. Sejak Januari hingga Desember 2016, tagihan belum dibayarkan sebesar Rp 1,3 miliar.

“Ini menjadi masalah ketika tidak ada kepastian. Siapa yang berkepentingan untuk membayar. Kami sudah berkonsultasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi hingga kota. Tetapi respons mereka sejauh ini negatif. Tidak ada anggaran,” terang Direktur RSKD Edy Iskandar, kemarin (15/5).

Upaya pihaknya melobi pemerintah sebenarnya sudah dilaksanakan sejak akhir 2016. Rumah sakit meminta setidaknya ada anggaran yang masuk ke kantong mereka hingga 2019. Hingga data ulang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terlaksana. Namun, hasilnya masih nihil.

“Kami paham kondisi pemerintah sedang defisit. Tetapi kalau begini terus, kami tidak sanggup. Kalau dihitung-hitung, kami hanya mampu hingga di angka Rp 5 miliar. Lebih dari itu akan ada dampak yang terasa, tidak hanya untuk pasien tanpa jaminan, tetapi juga ke pasien yang punya jaminan,” paparnya.

Besarnya tagihan ini disebabkan banyaknya masyarakat tanpa jaminan kesehatan yang menjalani perawatan. RSKD sebagai rumah sakit yang ditunjuk pemerintah tidak mungkin menolak. Tetapi, dilema muncul ketika proses tagihan terjadi. Banyak dari mereka yang tidak mampu membayar. Sementara sejak 2016, pemerintah mencabut Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

“Mereka dulunya berada di Jamkesda. Jamkesda pada akhir 2016 dihapus dan beralih ke JKN. PBI (penerima bantuan iuran) ada yang tertinggal, belum terdata dalam JKN ini yang kemudian berobat dan menjalani perawatan. Kami tidak bisa menolak. Sudah kewajiban kami menolong yang sakit,” ujarnya.

Dikatakan, dengan alasan berakhirnya program Jamkesda ini, baik pemprov maupun pemkot tidak punya beban anggaran untuk rumah sakit. Tidak boleh ada dua jaminan kesehatan. Tagihan yang belum dibayar berasal dari masyarakat yang masuk Jamkesda. Sementara program Jamkesda sudah tidak ada.

“JKN diambil alih pusat. Sementara data yang ada tidak lengkap atau melingkupi semua peserta Jamkesda. Dari sisi anggaran akhirnya juga kurang. Perlu ada pembaruan data. Sementara informasinya baru ada pendataan ulang pada 2019. Ini yang kami khawatirkan karena setiap hari selalu ada pasien masuk tanpa jaminan kesehatan,” bebernya.

Menurut dia, kas rumah sakit makin tipis. Pasien dari panti sosial dan narapidana sering berobat tanpa dijamin. Banyak juga pasien yang kabur saat ditagih pembayarannya. Dia tidak bisa memberikan data spesifik berapa beban rumah sakit selam ini menanggung pasien tidak mampu tanpa jaminan kesehatan.

Namun, terang dia, untuk satu pasien kelas III (golongan tidak mampu) menghabiskan Rp 1–1,5 juta per hari. Sebagian besar habis untuk belanja obat dan asupan gizi. Selebihnya untuk biaya dokter dan peralatan medis rumah sakit yang digunakan kepada pasien.

“Makanan dengan menu yang layak, tiga kali sehari kami beli dari luar. Sementara untuk kamar, tempat tidur untuk rawat inap, peralatan medis, dan dokter kami bisa tanggung. Tetapi operasionalnya tetap tanggung jawab penuh rumah sakit,” katanya.

Adapun rinciannya asupan gizi untuk kelas III sehari menghabiskan Rp 100 ribu. Untuk kelas II sehari Rp 150 ribu. Sedangkan untuk kelas I sehari menghabiskan Rp 300 ribu. Untuk obat, rumah sakit harus putar otak. Distributor obat yang biasa memasok bisa mogok jika tagihan selalu telat.

“Di situ dampaknya akan terasa ke pasien dengan jaminan. Ketersediaan obat akan terbatas. Selama ini kami atur-atur sedemikian rupa agar semua ini bisa berjalan lancar,” ucapnya. Salah satu upayanya adalah dengan memperbanyak ruang untuk pasien kelas I. Pasien dengan golongan menengah ke atas ini memberikan pemasukan pelayanan rumah sakit. (ril/*/rdh/rom/k8)

Sumber : http://kaltim.prokal.co/read/news/300365-waduh-10-daerah-masih-utang-jamkesda-rp-150-m-tunggakan-di-rs-aws.html