Langgar UU, 16 Pejabat Pemprov Terancam Bebas Tugas

Ramai-Ramai Rangkap Jabatan

ramai-ramai-rangkap-jabatan

PROKAL.CO, SAMARINDA – Fenomena pejabat rangkap posisi tengah marak terjadi. Tidak hanya duduk di struktural pemerintahan, tapi juga menempati jabatan di perusahaan daerah (perusda) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Di lingkup pemerintah daerah di Kaltim, tidak sulit menemukan hal demikian. Khusus lingkup Pemprov Kaltim, sebanyak 21 posisi komisaris BUMD atau badan pengawas perusda diisi 16 pelayan publik.

Pelanggaran terhadap undang-undang (UU) tersebut tengah menjadi sorotan Ombudsman RI (ORI) Pusat. Mereka menilai, hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam Pasal 17 (a) menyuratkan, pelaksana dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan BUMD.

Komisioner ORI Pusat Bidang Penyelesaian Laporan Alamsyah Saragih menjelaskan, pejabat yang masuk kategori pelaksana pelayanan publik merupakan pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang di dalam organisasi penyelenggara. Mereka bertugas melayani masyarakat. Itu seperti yang termuat dalam Pasal 351 Ayat 2 (b) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penelusuran ORI hanya fokus pada pejabat yang memang memiliki tanggung jawab melayani masyarakat. Rangkap jabatan tentu saja memunculkan risiko konflik kepentingan. Sebagai contoh, ketika seorang pejabat di organisasi perangkat daerah (OPD) pekerjaan umum duduk di komisaris BUMD yang fokus di sektor konstruksi.

Selain itu, rangkap jabatan berpotensi menghambur-hamburkan uang negara. Sebab, pejabat yang bersangkutan memiliki sumber penghasilan ganda. Yakni, bersumber dari pekerjaan sebagai dewan komisaris BUMD dan gaji rutin karena posisinya sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Kedua sumber pendapatan itu sama-sama berasal dari negara. “Kami sudah bekerja sama dengan Kementerian PAN dan RB (Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi), aturan mengenai penghasilan dipercepat. Cukup single salary,” ujar Alamsyah kepada Kaltim Post, Jumat (5/5).

Belum lagi pejabat pemerintah yang rangkap posisi di perusda atau BUMD sudah sibuk dengan tanggung jawabnya sebagai ASN. Tentu, menjadi pertanyaan efektivitas keberadaan mereka di perusahaan pelat merah.

“Contoh komisaris BUMN, penghasilan mereka puluhan juta. Apa masuk akal jarang masuk kantor (perusda/BUMD) terima begitu? Malah ada yang urusan surat menyurat dikirim ke ruangannya (kantor pemerintahan),” kata dia. “Sudah lah jangan berkelit. Ini (terima penghasilan ganda) bukan masalah jasa yang diberikan,” sambungnya.

Dari sisi etika, terang dia, mesti sudah klir masalah rangkap jabatan tersebut. Itu bertujuan supaya pelayan publik bisa bekerja profesional. Tidak terjebak dalam risiko konflik kepentingan.

Dari penelusuran Kaltim Post, tak sulit mencari nama pejabat pemprov yang jadi komisaris atau badan pengawas. Mereka mayoritas menjabat sebagai kepala dinas, kepala biro, atau setingkat pejabat Eselon II. Sekretaris provinsi (sekprov) tak terkecuali.

Tak sedikit pula pejabat yang duduk lebih dari satu posisi badan pengawas atau komisaris. Sebagai contoh, Sekprov Kaltim Rusmadi, Asisten Sekprov Kaltim Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ichwansyah, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim Zairin Zain. (lihat grafis)

Lantas, seperti apa tindakan pemerintah terhadap pejabat ”bunglon” itu? ORI mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab, persoalan itu bukan murni kasus hukum yang memiliki kepastian tentang pasal dan aparat penegak hukum yang menanganinya.

Namun, dalam Pasal 54 Ayat 7 UU 25/2009, menyebutkan, penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Huruf a (rangkap jabatan) dikenai sanksi pembebasan dari jabatan. ”Itu jadi dasar kepala daerah melepaskan jabatan pejabat yang merangkap. ORI tidak seperti KPK. Jauh lebih penting dari itu (penindakan) adalah perbaikan sistem dengan patuh terhadap UU,” ucap mantan konsultan tersebut.

Dalam Pasal 351 Ayat 4, disebutkan kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Ketika tidak melaksanakan, pada Ayat 5, kepala daerah diberikan sanksi pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan kementerian.

Dia menyebutkan, saat ini rangkap jabatan dan dua penghasilan itu sudah menjadi penyakit kronis yang mesti segera dibenahi. Tahap pertama, pihaknya menyasar kementerian dan lembaga negara.

Berikutnya, masuk ke pemerintah daerah. ORI perwakilan di daerah akan diinstruksikan untuk mendata. Sebab, dibanding BUMN, jumlah pejabat yang duduk di BUMD jauh lebih banyak. Tahap ketiga, ORI akan melihat kompetensi komisaris dari kalangan eksternal pemerintah.

“Bisa dibayangkan jumlahnya se-Indonesia. Di provinsi berapa? Di kabupaten/kota berapa. Proses evaluasinya panjang. Semua sambil berjalan,” tuturnya. Di samping dengan Kementerian PAN dan RB, juga bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tidak mesti, lanjut dia, perwakilan pemerintah di perusda atau BUMD diisi pejabat. Pemerintah bisa merekrut tenaga profesional berkompeten dengan sektor usaha yang dikerjakan. “Kan begitu juga bisa menjalankan misi pemerintah,” katanya.

Bila BUMN dan BUMD tersebut dinilai memiliki peran strategis, ada cara lain. Pemerintah bisa melekatkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam bagian pertanggungjawaban pejabat pemerintah terkait.

Sumber tepercaya media ini dari internal Pemprov Kaltim menerangkan, penentuan pejabat yang mengisi posisi badan pengawas atau komisaris atas usul Biro Perekonomian Setprov Kaltim kepada gubernur. Dia mengakui, pengisian posisi itu tak diumumkan secara terbuka. Meski demikian, tidak serta-merta pejabat tersebut langsung duduk.

“Tetap mengikuti fit and proper test. Semacam psikotes. Yang menguji lembaga independen yang ditunjuk Biro Perekonomian,” terang sumber yang enggan disebutkan namanya. “Kalau BUMD sektor pembiayaan keuangan, komisarisnya sampai diuji OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” lanjutnya.

Sumber tersebut turut menjelaskan, komisaris atau badan pengawas tidak memiliki kewajiban berkantor. Tugas mereka, ketika direksi hendak keluar kota karena urusan bisnis mesti sepengetahuan komisaris. Di samping itu, rencana bisnis perusahaan yang disusun direksi mesti disetujui dan mendapat pengesahan komisaris.

Disinggung mengenai besaran penghasilan, antara badan pengawas dan komisaris berbeda-beda. Semua bergantung keuntungan yang diperoleh perusda atau BUMD. Makin besar keuntungan, kian jumbo pula penghasilan yang dikantongi. Dalam peraturan daerah pembentukan perusda atau BUMD, hal tersebut diatur. Dia memberikan gambaran penghasilan salah satu badan pengawas perusda. “Kisaran 40 persen dari penghasilan direksi. Ada yang Rp 7 jutaan terima sebulan,” ungkapnya.

Terpisah, Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekprov Kaltim Ichwansyah mengatakan, baru mengetahui larangan rangkap pejabat menurut UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. “Kalau memang ada aturannya seperti itu ikuti saja,” ujarnya saat dijumpai di Ruang VIP Bandara Temindung Samarinda, Jumat (5/5).

Namun, selama dia ditunjuk menempati posisi ketua Badan Pengawas Perusda Melati Bhakti Satya dan komisaris utama PT Migas Mandiri Pratama tak pernah ada masalah dengan aturan tersebut. Pasalnya, ada aturan yang menyebut posisinya di sana sebagai pengawas kinerja para direksi. “Saya sebagai wakil pemerintah,” terangnya.

Dia membenarkan perwakilan pemerintah tersebut tak mesti dari pejabat aktif. Boleh pemerintah menunjuk pensiunan pejabat. “Tapi, di Kaltim biasanya adalah ASN aktif,” ujarnya.

Mengenai gaji ganda, mantan kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM Kaltim tak menampik mendapat penghasilan dari jabatan tersebut. “Jasa saya dipakai, pasti mendapat gaji,” terangnya. Dia mengungkapkan, maksimal boleh menerima dua gaji. Makanya, dari dua jabatan dia hanya menerima satu saja.

“Saya digaji sebagai ketua badan pengawas MBS. Untuk komisaris utama tidak boleh mengambil,” ujarnya. Dia menepis pernyataan besaran penghasilan yang diterima sebesar 40 persen dari gaji direktur utama perusda.

Beda halnya dengan Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Wahyu Widhi Heranata. Dia mengaku, tak menerima gaji sebagai ketua Badan Pengawas PT Sylva Kaltim Sejahtera (SKS). “Lebih tepatnya belum menerima,” ujarnya.

Didit, begitu disapa mengatakan, baru dilantik beberapa waktu lalu. Kondisi keuangan PT SKS sedang minus. Saat sekarang, sedang fokus melakukan pembenahan keorganisasian perusda tersebut. Nama calon direktur utama telah diusulkan ke Biro Perekonomian Setprov Kaltim. “Nanti saat perusahaan ada untung baru saya digaji,” ucapnya. Mengenai profesionalisme ASN yang dipertanyakan, dia menuturkan, pemilihan orang yang memegang jabatan mesti mengikuti fit and proper test.

Anggota Komisi I DPRD Kaltim Siti Komariah mengatakan, bila rangkap jabatan itu dikhawatirkan memunculkan konflik kepentingan, tentu alangkah baiknya dihindari. Jauh lebih baik, pemerintah mencari tenaga profesional yang expert di bidang usaha ditekuni perusda. “Kalau perusdanya berjalan baik, kan bisa jadi ATM daerah,” sebutnya.

Politikus PAN itu sangsi bila pejabat yang duduk sebagai badan pengawas atau komisaris bisa fokus menjalankan tugasnya. Sebab, dengan tugas keseharian sebagai pejabat saja sudah menyita banyak waktu. Tentu, menjadi pertanyaan waktunya menjalankan tugas sebagai pengawas perusda. “Kebiasaan buruk itu sudah harus ditinggalkan. Itu kalau mau perusda menuju profesional, bermartabat, dan bisa jadi mesin pendapatan daerah,” tegasnya. (ril/*/fch/rom/k8)

Sumber : http://kaltim.prokal.co/read/news/299616-langgar-uu-16-pejabat-pemprov-terancam-bebas-tugas.html