Indikasi Rangkap Jabatan, KPK Turun Tangan

Febri Diansyah

PROKAL.CO, KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian serius terhadap indikasi rangkap jabatan yang ditengarai marak terjadi di lingkungan BUMN maupun BUMD. Komisi antirasuah itu bakal berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk menelusuri apakah penghasilan para pejabat tersebut melanggar aturan atau tidak.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, 222 pejabat pelaksana pelayanan publik yang terindikasi merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN aktif memang perlu ditelusuri lebih jauh. Terutama terkait dengan penghasilan tambahan yang diperoleh dari posisi mereka masing-masing. “Agar kemudian penghasilan-penghasilan tersebut benar-benar klir melanggar atau tidak,” katanya.

Febri menyatakan, KPK memiliki banyak pengalaman mengusut indikasi tindak pidana korupsi di perusahaan pelat merah. Ada indikasi pengawasan yang lemah terhadap direksi. Pengawasan itu dilakukan komisaris. Artinya, posisi komisaris yang berwenang mengawasi kinerja direksi sejauh ini belum maksimal menekan potensi rasuah di BUMN. “Sehingga perlu menjadi perhatian yang serius,” terangnya.

Sementara itu, peneliti kebijakan dan hukum Transparency International Indonesia (TII) Reza Syawawi menuturkan, fenomena rangkap jabatan merupakan persoalan lawas yang kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Padahal, fenomena itu hanya perlu dipertegas melalui aturan yang pasti soal mekanisme rangkap jabatan.

“Sebetulnya hanya cukup bikin kriteria (komisaris BUMN) saja, levelnya bisa peraturan menPAN untuk ASN (aparatur sipil negara) atau menteri BUMN bila di luar ASN,” ujarnya. Dengan kepastian regulasi, fenomena pejabat publik yang merangkap komisaris bisa dipilah antara yang memang benar-benar memiliki kompetensi dan yang hanya merupakan titipan rezim.

Pemerintah harus segera merombak aturan ASN. Khususnya terkait dengan pelaksana pelayanan publik yang mencari penghasilan tambahan di BUMN. Bila sulit melarang, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) setidaknya berani memperketat kriteria aturan rangkap jabatan tersebut.

Menurut Reza, pejabat publik kementerian/lembaga negara yang merangkap komisaris BUMN tersebut bisa dianggap perwakilan pemerintah. Nah, itulah yang menyebabkan risiko konflik kepentingan berpotensi terjadi. “Jika konflik kepentingannya tinggi, sebaiknya diberhentikan atau diganti,” tegasnya. Konflik kepentingan itulah yang dikhawatirkan menjadi cikal bakal korupsi. (tyo/c10/ca/jpnn/rom/k8)

Sumber : http://kaltim.prokal.co/read/news/299614-indikasi-rangkap-jabatan-kpk-turun-tangan.html