Kukar Pantang Menyerah Atasi Defisit

Terus Upayakan Pinjaman untuk Bangun Daerah

1News.id, Jakarta – Badai defisit benar-benar telah melanda keuangan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar). Namun kondisi tersebut tak membuat patah semangat Bupati Kukar, Rita Widyasari bersama jajarannya. Terbukti Senin (29/5) siang, Rita bersama Ketua DPRD Kukar, Salehuddin dan sejumlah anggotanya berkonsultasi ke Dirjen Bina Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Pertemuan itu menjadi rangkaian upaya Pemkab Kukar untuk meminjam dana, dalam bentuk kegiatan proyek dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp 950 miliar di 2017. Nah, kegiatan proyek itu digunakan membangun infrastruktur di wilayah ulu Kukar.

“Kukar pantang menyerah untuk mengatasi defisit keuangan daerah. Sekarang (kemarin siang, Red) kami berkonsultasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah pada Kemendagri,” ungkap Rita.

Dalam pertemuan tersebut para petinggi Kukar diterima Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Elfius Dailami. Hadir pula dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, lalu perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kalimantan Timur (Kaltim), serta jajaran BPKAD Kukar.

“Dari pertemuan ini disepakati dalam waktu dekat Dirjen Bina Keuangan Daerah melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Terutama kawasan di Kecamatan Muara Wis dan Muara Muntai yang rencananya dibangun jalan berupa jembatan pile slab menghubungkan dengan jalur Jembatan Martadipura di Kecamatan Kota Bangun,” jelas bupati perempuan pertama di Kaltim ini, lagi.

Sekadar informasi, rencana meminjam dana pembangunan dalam bentuk kegiatan proyek kepada PT SMI tersebut, sebelumnya sudah melalui proses panjang. Para wakil rakyat di DPRD Kukar bahkan sudah memberikan persetujuan melalui rapat paripurna digelar pertengahan Desember 2016 lalu.

“Wacana mencari pinjaman untuk pembangunan infrastruktur di ulu Kukar ini telah bergulir sejak 2015, kemudian akhir 2016 disampaikan ke DPRD Kukar. Setelah dilakukan pembahasan akhirnya diberikan persetujuan. Itu sesuai Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, tentang Pinjaman Daerah. Total pinjaman rencananya sebesar Rp 950 miliar untuk dicicil selama 8 tahun,” ungkap Ketua DPRD Kukar, Salehuddin. (Bay)

Sumber : https://www.1news.id/2017/05/kukar-pantang-menyerah-atasi-defisit/

Banjir Tiga Kabupaten Lambat Surut, Ternyata Ini Sebabnya

Rp 152 M untuk Keruk Sungai


SIKLUS TAHUNAN: Sudah sebulan hingga kemarin (28/5) rumah penduduk di Desa Liang Ilir, Kota Bangun yang terendam banjir. Masjid Al-Ukhuwwah di Jalan Awang Long RT 01 ini. (SAIPUL ANWAR/KP)

PROKAL.CO, TENGGARONG – Banjir tahunan yang melanda kawasan hulu Sungai Mahakam bakal segera teratasi. Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) akan menggulirkan megaproyek penanganan bencana tersebut. Miliaran rupiah dikucurkan dalam proyek tahun jamak itu.

Sekkab Kukar Marli mengatakan, masalah banjir dari siklus tahunan yang terjadi di kawasan hulu hingga hilir di sejumlah daerah aliran sungai (DAS) Kaltim itu harus dipecahkan. Salah satunya, mengeruk sedimentasi di Sungai Belayan, melalui proyek multiyears contract 2016–2021. Aliran Sungai Belayan dianggap vital agar banjir kiriman dari kawasan hulu yang akan mengalir ke hilir, segera terbuang ke laut.

Marli menyebut, proyek pengerukan Sungai Belayan di Kecamatan Kembang Janggut itu bakal menelan Rp 152 miliar. Kesepakatan Pemkab Kukar dan DPRD Kukar juga sudah tertuang dalam Perda Proyek Multiyears. “Saat ini, aliran Sungai Belayan sudah sangat mengkhawatirkan. Sedimentasinya tinggi dan menghambat laju air. Kami harap, luapan Sungai Belayan tidak lagi membuat banjir besar,” kata Marli.

Menurut dia, salah satu pemicu terjadinya sedimentasi di Sungai Belayan adalah pembukaan lahan di sekitar sungai. Jadi, kawasan resapan air juga menjadi gundul. Kondisi ini, tutur dia, memang perlu menjadi perhatian serius. Terkait realisasi pengerukan Sungai Belayan itu, nantinya menyesuaikan kondisi APBD Kukar pada tahun yang sedang berjalan. “Selain perlu daerah resapan air, juga perlu alur pembuangan air dari hulu ke hilir yang bagus,” tambah Marli.

Sementara itu, Camat Kota Bangun Mawardi membenarkan, banjir di kecamatannya merupakan kiriman dari hulu. Selain mendapat kiriman banjir, luapan Sungai Belayan memperparah kondisi banjir. Jadi, Kota Bangun dan Muara Kaman menjadi daerah yang terkurung oleh air. Jika Sungai Belayan dikeruk, diharapkan air tak lagi mengepung kawasan Kota Bangun dan Muara Kaman.

Menurut dia, kawasan hulu di Kukar tiap tahunnya memang sering mengalami banjir. Namun, dalam periode beberapa tahun, banjir yang datang lebih besar di banding tahun yang lain. Rata-Rata penurunan air sudah mencapai 5 sentimeter. “Banjir di hulu ini sebenarnya terjadi tiap tahun. Tapi, volumenya saja yang berbeda. Untuk lima tahun atau sepuluh tahun sekali biasanya kembali tinggi,” terangnya.

Banjir kali ini, ujar dia, hampir menyerupai 2007 silam. Selisihnya hanya sekitar 40-an sentimeter dibanding tahun itu. Sedangkan 2013, banjir dengan volume cukup tinggi juga sempat terjadi. Namun, ketinggiannya tidak seperti tahun 2007 dan 2017. “Sudah seperti siklus tahunan yang terjadi. Biasanya saat intensitas hujan tinggi dan lama, maka akan banjir di kawasan hulu ini,” ucap Mawardi. “Yang pasti Alhamdulillah tahun ini lebih rendah ketinggian banjirnya dibanding tahun 2007 lalu,” sambungnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kukar Guntur mengatakan, proyek penanggulangan banjir di kawasan hulu Kukar tak hanya terkait proyek Sungai Belayan. Tetapi juga proyek multiyears lanjutan pembangunan Jalan Tuana Tuha menuju Sebelimbingan di Kecamatan Kota Bangun. Akses jalan tersebut perlu ditingkatkan, mengingat menjadi penghubung utama antarkecamatan di hulu Kukar.

Menurut dia, jika memasuki musim banjir, akses jalan tidak bisa lagi digunakan. Jadi, memicu melambungnya harga keperluan pokok bagi warga di hulu Kukar. Alat transportasi darat pun harus menggunakan feri penyeberangan berkali-kali. Untuk akses terjauh menuju Kecamatan Tabang, bahkan bisa mencapai enam kali penyeberangan. Untuk anggaran yang diusulkan melalui proyek multiyears contract tersebut mencapai Rp 202 miliar.

“Bayangkan saja, kalau sudah banjir, jalan tidak bisa digunakan, karena terendam air. Padahal, keberadaannya vital. Nah, yang vital seperti ini kami usahakan bisa maksimal penanganannya,” tutur politikus PDI Perjuangan itu.

Dia membenarkan, banjir di kawasan hulu seperti Kubar, Mahakam Ulu, dan sebagian kecamatan di hulu Kukar bisa lebih cepat surut. Sedangkan dari kawasan tengah menuju hilir, seperti Kota Bangun dan Muara Kaman akan lebih lama surut. Maka, tak ada alasan untuk memperbaiki aliran air dari hulu ke hilir. Salah satunya dengan melakukan pengerukan sungai.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mengatakan, sejauh ini belum ada alokasi APBD Kaltim untuk pengendalian banjir tahunan di Mahakam Ulu (Mahulu), Kutai Barat (Kubar), dan Kutai Kartanegara (Kukar). Namun, diakuinya perlu diupayakan ke depan untuk memberikan perhatian sekalipun kondisi keuangan daerah terbatas.

Tidak bisa pula hanya mengandalkan APBD. Perlu juga mendorong agar APBN memberikan uluran tangan. “Harus jeli memperhitungkan. Jangan sampai dana yang turun sedikit, tapi manfaatnya tidak efektif. Mana (aliran sungai) yang perlu diprioritaskan,” kata legislator DPRD Kaltim daerah pemilihan Kukar, Kubar, dan Mahulu.

Dalam penanganan, jangan hanya menyelesaikan di level hulu. Kelestarian alam paling penting. Penggundulan hutan dan lahan harus dikendalikan. “Izin usaha perkebunan dan pertambangan diperketat. Karena efeknya pendangkalan ke anak sungai dan sungai,” ujar dia.

Diketahui, Kaltim Post mengunjungi Kota Bangun, Kukar, Jumat (27/5). Meski sebagian besar kecamatan ini terendam banjir, warga tetap beraktivitas dengan transportasi sungai, seperti menggunakan perahu. Sebab, jalan raya tak bisa dilintasi mobil maupun sepeda motor, karena banjir sekitar 1–2 meter.

Kala itu, saat salat Jumat, warga tetap menjalankan ibadah itu meski Masjid Al-Ukhuwwah di Jalan Awang Long, RT 01, Desa Liang Ilir, Kota Bangun, terendam banjir. Warga bersama pengurus masjid membuat panggung di dalam masjid untuk menghindari genangan air. Jadi, rumah ibadah itu tetap bisa digunakan untuk salat. (qi/ril/rom/k8)

Sumber : http://kaltim.prokal.co/read/news/301572-banjir-tiga-kabupaten-lambat-surut-ternyata-ini-sebabnya.html

ALLAHUAKBAR..!! Imam Salat Tarawih Meninggal saat Mimpin Rakaat Ketujuh

MENGHADAP YANG KUASA: Helmi (kanan) bersama keluarga menguburkan jenazah Jarkasih di tempat pemakaman umum di Jalan AW Sjahranie, Samarinda, kemarin (27/5). (FATJERIN/KP)

PROKAL.CO, Meninggal dunia dalam keadaan khusnul khatimah merupakan dambaan bagi seluruh umat. Terlebih, memimpin salat Tarawih pada awal Ramadan, Jumat (26/5) malam.

“WA LADH DHOOLLIN” ujung lafal surat Al-Fatihah terucap dari bibir seorang imam saat memimpin salat. Jarkasih, mengenakan pakaian serbaputih pergi menghadap Yang Kuasa. Siapa sangka, Langgar Al Fajri di Jalan KH Khalid, Samarinda Ilir jadi saksi bisu pria 69 tahun menghadap Allah SWT.

Tubuhnya rebah seketika saat memimpin salat Tarawih pada rakaat ketujuh. Salat tetap berlanjut, Hardadi yang sebagai makmum maju menggantikan Jarkasih. Lafal surat-surat Alquran yang dibacakan terdengar begitu cepat. Ditutup dengan salam, makmum langgar yang didominasi kaum adam lantas berkerumun.

Demikian dengan Helmi, anak tertua dari Jarkasih. Pria bertubuh semampai itu ikut salat bersama. Meski tak berada di belakang sang abah—panggilan akrab Jarkasih, matanya menyorot tajam ke tubuh Jarkasih. Pikirannya tak keruan kala melihat abahnya rebah.

Langgar yang berada persis di pinggir jalan itu mendadak ramai. “Saya minta tolong ambulans, karena lama menunggu, pakai mobil warga,” sebut Helmi saat ditemui Kaltim Post selepas pemakaman Jarkasih kemarin (27/5). Dengan mata berkaca-kaca, Helmi ingat benar bagaimana lafal Alquran terakhir yang dibaca abahnya itu.

Masih di dalam langgar, Helmi sudah yakin jika orangtuanya dipanggil sang Khalik. Namun, pria berambut rapi itu ingin berusaha menolong Jarkasih, dengan membawa abahnya ke rumah sakit. “Tapi, semua ini sudah rencana Yang Mahabesar,” beber Helmi.

Jarkasih sempat dibawa ke RS Bhakti Nugraha. Selanjutnya, jenazah dibawa ke kediamannya di Jalan AW Sjahranie, Gang Flamboyan, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu untuk disemayamkan.

Demikian dengan Hardadi, imam yang menggantikan Jarkasih saat salat Tarawih. “Sudah sepantasnya, makmum yang ada di belakang imam menggantikan jika terjadi apa-apa,” ujar Hardadi. Dia meyakini, jika Jarkasih bakal mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah SWT. Warga sekitar tempat Jarkasih tinggal pun terkejut perihal kepergiannya. Sebab, pria kelahiran Balikpapan, 17 Juli 1947 silam itu sebelumnya terlihat sehat ketika bersantai di depan kediamannya.

Bakat Jarkasih sebagai pemimpin salat sudah muncul sejak muda. Hal itu disampaikan Sapriansyah, adik paling bungsu Jarkasih. Ayah sembilan anak itu sudah fasih membaca Alquran sejak masih muda. Di lingkungan keluarga, Jarkasih dikenal paling tegas dalam urusan agama.

Dikisahkan Sapriansyah, kakaknya pernah marah kepada anak-anaknya ketika sedikit saja meninggalkan waktu salat. “Beliau memang kesehariannya sejak muda sudah berkecimpung dalam urusan agama,” ungkap pria yang juga sebagai pengurus sebuah masjid di Balikpapan.

Pria yang akrab disapa Pak Haji itu mengaku sempat berbincang dengan seorang makmum di Langgar Al Fajri tempat kakaknya meninggal. “Almarhum itu baca doanya tidak seperti biasanya dan terbata-bata,” ujar Sapriansyah menirukan perkataan makmum.

Kepergian Jarkasih memang sangat mengejutkan. Pasalnya, sebelum sepeninggal almarhum, Jarkasih sempat berkomunikasi melalui telepon genggam dengan Sapriansyah. “Dia (Jarkasih) mengeluh tidak kuat kalau lama-lama berdiri dan saya bilang bergantian dengan imam yang lain di sana (Samarinda),” timpal Sapriansyah.

Diutarakan Helmi, abahnya tak memiliki riwayat penyakit kronis. Bahkan, tak tampak layaknya orang sedang sakit. Jarkasih, sebelum meninggal, beraktivitas seperti biasa. Dia juga menjadi imam di langgar maupun masjid terdekat dengan rumah.

Kisah Jarkasih kembali mengingatkan publik pada cerita yang hampir sama kejadiannya dengan Jamhuri. Imam di Masjid Baitut Tharah, Loa Janan Ilir, Samarinda. Kejadian pada 6 Januari lalu itu sempat membuat seantero publik Kota Tepian terharu. Jamhuri meninggal saat sujud salat Jumat, sedangkan Jarkasih meninggal saat berdiri selepas membaca surat Al-Fatihah pada Jumat malam pada awal Ramadan.

Kepergian Jarkasih dan umat muslim pada umumnya menjadi tanda, jika hanya Allah SWT yang memiliki kuasa kepada ciptaannya, termasuk manusia. Kapan dan di mana lokasinya, bukan penghalang untuk kembali menghadap Sang Khalik. (*/dra/rom/k11)

Sumber : http://kaltim.prokal.co/read/news/301461-allahuakbar-imam-salat-tarawih-meninggal-saat-mimpin-rakaat-ketujuh

Banjir di Kukar Belum Surut, Ribuan Jiwa Terdampak

PROKAL.CO, TENGGARONG. Banjir di Kecamatan Muara Muntai, Kutai Kartanegera (Kukar), mulai mengalami penurunan. Namun di Kecamatan Muara Kaman ketinggian air justru masih bertahan hingga 3 meter. Bahkan jumlah pengungsi di daerah itu 349 jiwa dari 54 kepala keluarga (KK).

Banjir terparah di Muara Kaman menerjang Desa Sedulang dan Liang Buaya. Ketinggian air lebih 3 meter. Sedangkan di Desa Muara Kaman Ulu dan Muara Kaman Ilir mencapai 2 meter. Untuk rumah yang berada di bantaran sungai hampir seluruhnya tidak dapat dilalui. Ketinggian air di dalam rumah mencapai dua meter. Lokasi pengungsian berada di Dusun Tebalai Muara Kaman Ilir dan Dusun Benua Lawas Desa Muara Kaman Ulu.

“Saat ini selain makanan dan obat-obatan para pengungsi juga membutuhkan terpal untuk membangun tenda. Jumlah pengungsi bertambah terus,” ujar Kasi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Kecamatan Muara Muntai, Asril.

Dia menerangkan, Dinas Sosial (Dinsos) Kukar telah mengirimkan 100 lembar terpal sebagai tenda dan alas pengungsi. Selain itu bantuan sembako juga mulai disalurkan seperti beras, mie instan, gula, minyak goreng dan berbagai lauk pauk cepat saji.

Untuk pasokan air bersih, di Desa Tebalai sudah disiagakan mobil tangki berkapasitas 10 ribu liter. Adapun kebutuhan listrik juga telah dioperasikan genset untuk sekadar menyalakan lampu di malam hari.

“Untuk Muara Kaman belum ada yang terserang penyakit. Hanya genset di Desa Muara Kaman Ulu belum dioperasikan karena kabelnya belum tersedia,” ujarnya.
Sebelunya, Bupati Kukar Rita Widyasari menegaskan bahwa banjir yang terjadi saat ini bukan karena buruknya drainase atau air hujan. Melainkan merupakan siklus tiga tahunan. Karenanya bagi warga hulu sudah sangat mengerti bagaimana mensiasati banjir yang terjadi. Seperti membuat rumah panggung hingga mendisain rumah dengan lantai bertingkat

Menurut Rita, kawasan yang terendam banjir adalah Tabang, Kenohan, Muara Kaman dan Muara Muntai hal itu karena pemukiman penduduk di hulu berada di tepian Sungai Mahakam yang notabenya dataran rendah. Penanganan paling akurat dan jangka panjang adalah merelokasi pemukiman ke daerah yang lebih tinggi. Namun Rita mengakui hal itu memerlukan dukungan anggaran yang besar dan waktu yang tidak sebentar.

“Sebenarnya solusinya ya relokasi, karena itu siklus tiga tahunan, makanya kondisinya sama waktu 2014 lalu, selama mereka tinggal di bantaran sungai saat sungai pasang pasti banjir,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kukar, tercatat 3.637 rumah terendam di lima kecamatan di kawawasan hulu Kukar. Sebanyak 3.504 KK atau 13.730 jiwa menjadi korban. Di Kecamatan Kota Bangun sebanyak 560 rumah terendam, 694 KK dan 2.525 jiwa menjadi korban. Banjir tertinggi berada di Desa Semayang, Kecamatan Kenohan. Ketinggian air di kawasan ini mencapai lima meter. Sedangkan di Desa Kota Bangun Seberang, ketinggiannya sempat mencapai 4,5 meter.

Terputusnya sejumlah akses tranportasi darat akibat terendam banjir membuat sejumlah harga kebutuhan pokok di kawasan hulu Kukar meroket. Seperti harga tabung elpiji 3 kilogram yang biasanya dijual 20 ribu, kini mencapai Rp 30 ribu. Bahkan di kecamatan paling ujung seperti Tabang, bisa mencapai Rp 40 ribu. Kondisi tersebut semakin menambah beban para korban banjir yang hingga kini belum tersentuh bantuan pemerintah. (man/nha)

Sumber : http://samarinda.prokal.co/read/news/9236-banjir-di-kukar-belum-surut-ribuan-jiwa-terdampak

Proyek Senilai Rp23 Miliar Dikeluhkan ! Kantor Desa Diserbu Massa

Kepala Desa Bumiharjo, Jatmiko menunjukkan siring yang rusak di Jalan Pelabuhan, kemarin. //FOTO : Calvin/Kalteng Pos

PROKAL.CO, PANGKALAN BUN-Proyek dengan nilai sekitar Rp23 miliar yang dipakai untuk peningkatan jalan dalam Kota Pangkalan Bun, atau tepatnya di Jalan Pelabuhan Bumiharjo dikeluhkan. Warga keberatan dengan debu yang bertebaran sepanjang jalan. Kepala Desa Bumiharjo, Jatmiko, membenarkan hal tersebut. Bahkan, kantornya diserbu oleh massa warga yang keberatan atas proyek jalan sepanjang sepanjang 1,4 kilometer itu. “Warga mengeluhkan gangguan kesehatan pernapasan,” katanya kepada awak media, Senin (22/5).

Pihaknya dalam hal ini telah bermusyawarah yang dihadiri Dinas PU dan kontraktor serta juga warga desa. Hasilnya, pihak kontraktor berjanji terkait masalah debu itu, akan melakukan penyiraman tiga kali sehari. “Untuk realisasinya bisa ditanyakan langsung ke warga,”sebutnya.

Ia menambahkan, dalam pengerjaannya diduga juga tidak sesuai. Seharusnya jalan dulu yang dikerjakan, baru setelah itu dilanjutkan membuat siringnya. Namun, kenyataan di lapangan tak seperti seharusnya. “Jalan belum selesai, siring sudah dibangun. Akibatnya bisa kita lihat sendiri belum berapa lama siring ini dibuat sudah hancur, tak karuan,” cetusnya seraya menunjukkan siring yang dalam kondisi rusak di beberapa titik kepada awak media.

Selain itu, siring yang sudah dalam kondisi rusak itu pun tak sesuai, karena seharusnya tinggi siring itu tingginya sama rata dengan jalan. “Bukan seperti ini, kayak punggung kuda,” kesal Jatmiko menggambarkan siring yang tingginya jauh lebih rendah dibandingkan dengan jalan. Ia mengkhawatirkan jika kondisi siring yang seperti itu dibangun, maka akibatnya ke depan akan berisiko banjir di pemukiman warga di sekitar jalan yang dikerjakan itu. “Ya masa proyek sebesar ini, tidak memperhatikan warga sekitar,” ucapnya.

Narsih, warga yang rumahnya berada tak jauh dari jalan yang dikerjakan itu mengeluhkan, dagangannya tak laku, semenjak ada pekerjaan proyek tersebut. “Jauh banget mas, sekarang banyak gak laku. Debu itu menutupi jualan saya, mana ada yang mau beli kalau debu bertebaran seperti ini,”pungkasnya.(vin/ram/dar)

Sumber :http://kalteng.prokal.co/read/news/38697-proyek-senilai-rp23-miliar-dikeluhkan-kantor-desa-diserbu-massa

WADUH..!! 10 Daerah Masih Utang Jamkesda, Rp 150 M Tunggakan di RS AWS

Pasien Gagal Bayar Tembus Rp 3 M
???????????????????????????????
KARENA JAMKESDA: RS AW Sjahranie menanggung piutang besar.

PROKAL.CO, SAMARINDA – Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kabupaten/kota di Kaltim yang berhenti menyisakan persoalan. Rumah sakit umum daerah (RSUD) milik Pemprov Kaltim harus menanggung piutang.

Nominal rupiahnya fantastis. Seperti di RSUD AW Sjahranie Samarinda. Dari program Jamkesda, total tunggakan utang 10 pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp 150 miliar. Itu belum termasuk pasien gagal bayar eks peserta Jamkesda. Mereka adalah dari masyarakat tidak mampu yang tak memiliki asuransi jaminan kesehatan. “Tembus Rp 3 miliar,” ungkap Direktur Utama RSUD AW Sjahranie Rachim Dinata Marsidi, kemarin (15/5).

Biaya pelayanan gagal bayar itu terhitung sejak Juli 2016 sampai sekarang. Terhadap pasien gagal bayar tersebut, rumah sakit tak bisa berbuat banyak. Ketika yang bersangkutan selesai dilayani pengobatannya kemudian segera dipulangkan. Dengan fasilitas kelas III RSUD AWS yang dilengkapi pendingin ruangan membuat pasien menjadi betah di rumah sakit. “Sekiranya hasil pemeriksaan sudah dinyatakan sehat, kami sarankan untuk pulang,” paparnya.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu juga tak bisa berharap banyak dengan Pemprov Kaltim. Keuangan daerah sedang defisit. Untuk menutup “lubang” yang menganga tersebut, RS bertipe A itu melakukan efisiensi. Sudah setahun setengah dilakukan.

Utamanya menekan biaya operasional. Misalnya, penyediaan air dan listrik dipenuhi sendiri. Bukan air bersih dari PDAM Tirta Kencana Samarinda. Begitu juga listrik, tidak dari PLN. “Air dari water treatment plan (instalasi pengolahan air) milik sendiri. Listrik sudah dengan gas,” terangnya.

Dari situ, operasional dari air bisa hemat sampai 70 persen dan listrik hinggap 40 persen. Meski, tak diperincinya secara nominal penghematan, kini dalam sebulan kebutuhan biaya operasional dan obat menghabiskan Rp 6 miliar. itu belum termasuk, gaji tenaga medis berstatus honorer yang mencapai Rp 4 miliaran. Artinya, total sebulan RSUD AWS menghabiskan Rp 10 miliar.

Syukurnya, terang dia, piutang ratusan miliar itu tak sampai mengganggu operasional pelayanan di rumah sakit. “Alhamdulillah, kuasa Tuhan. Ada saja jalan. Kalau ada uang, kami utamakan membayar obat. Lewat tiga bulan, pemasok obat menyetop,” ucap dokter spesialis bedah itu.

Jasa pelayanan dokter dan perawat menyusul dibayarkan. Jauh waktu, hal tersebut sudah dikomunikasikan. Tak sampai memunculkan gejolak. “Menunggu piutang Jamkesda dibayarkan. Kepercayaan tenaga medis. Ibarat kata mereka menabung. Pada waktunya pasti dibayarkan,” katanya. Secara perlahan, pemerintah kabupaten/kota mencicil utang. Tentu sangat berharap ke depan ada perbaikan keuangan daerah. Mantan dirut RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan itu yakin, pemerintah kabupaten/kota akan mendahulukan pembayaran ke rumah sakit.

Setidaknya, kini program Jamkesda stop tak terjadi pembengkakan utang dari pemerintah kabupaten/kota. Sebab, semua masyarakat kini diarahkan ke BPJS Kesehatan. “Tidak ada piutang. Cepat ditagih, cepat pula dibayarkan BPJS. Tepat waktu,” imbuhnya.

Bagaimana dengan pasien dari masyarakat tidak mampu? Setiap pasien yang hendak berobat rumah sakit tak bisa menolak. Begitu dirawat dan bila tak memiliki jaminan kesehatan, saat di ruang perawatan dianjurkan mendaftar BPJS Kesehatan. “Paling 1–2 hari ditalangi dulu. Berikutnya ditanggung BPJS,” terang Rachim.

Hal serupa juga terjadi RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan. Rumah sakit milik Pemprov Kaltim itu juga punya setumpuk tagihan yang belum dibayar. Angkanya fantastis. Sejak Januari hingga Desember 2016, tagihan belum dibayarkan sebesar Rp 1,3 miliar.

“Ini menjadi masalah ketika tidak ada kepastian. Siapa yang berkepentingan untuk membayar. Kami sudah berkonsultasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi hingga kota. Tetapi respons mereka sejauh ini negatif. Tidak ada anggaran,” terang Direktur RSKD Edy Iskandar, kemarin (15/5).

Upaya pihaknya melobi pemerintah sebenarnya sudah dilaksanakan sejak akhir 2016. Rumah sakit meminta setidaknya ada anggaran yang masuk ke kantong mereka hingga 2019. Hingga data ulang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terlaksana. Namun, hasilnya masih nihil.

“Kami paham kondisi pemerintah sedang defisit. Tetapi kalau begini terus, kami tidak sanggup. Kalau dihitung-hitung, kami hanya mampu hingga di angka Rp 5 miliar. Lebih dari itu akan ada dampak yang terasa, tidak hanya untuk pasien tanpa jaminan, tetapi juga ke pasien yang punya jaminan,” paparnya.

Besarnya tagihan ini disebabkan banyaknya masyarakat tanpa jaminan kesehatan yang menjalani perawatan. RSKD sebagai rumah sakit yang ditunjuk pemerintah tidak mungkin menolak. Tetapi, dilema muncul ketika proses tagihan terjadi. Banyak dari mereka yang tidak mampu membayar. Sementara sejak 2016, pemerintah mencabut Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

“Mereka dulunya berada di Jamkesda. Jamkesda pada akhir 2016 dihapus dan beralih ke JKN. PBI (penerima bantuan iuran) ada yang tertinggal, belum terdata dalam JKN ini yang kemudian berobat dan menjalani perawatan. Kami tidak bisa menolak. Sudah kewajiban kami menolong yang sakit,” ujarnya.

Dikatakan, dengan alasan berakhirnya program Jamkesda ini, baik pemprov maupun pemkot tidak punya beban anggaran untuk rumah sakit. Tidak boleh ada dua jaminan kesehatan. Tagihan yang belum dibayar berasal dari masyarakat yang masuk Jamkesda. Sementara program Jamkesda sudah tidak ada.

“JKN diambil alih pusat. Sementara data yang ada tidak lengkap atau melingkupi semua peserta Jamkesda. Dari sisi anggaran akhirnya juga kurang. Perlu ada pembaruan data. Sementara informasinya baru ada pendataan ulang pada 2019. Ini yang kami khawatirkan karena setiap hari selalu ada pasien masuk tanpa jaminan kesehatan,” bebernya.

Menurut dia, kas rumah sakit makin tipis. Pasien dari panti sosial dan narapidana sering berobat tanpa dijamin. Banyak juga pasien yang kabur saat ditagih pembayarannya. Dia tidak bisa memberikan data spesifik berapa beban rumah sakit selam ini menanggung pasien tidak mampu tanpa jaminan kesehatan.

Namun, terang dia, untuk satu pasien kelas III (golongan tidak mampu) menghabiskan Rp 1–1,5 juta per hari. Sebagian besar habis untuk belanja obat dan asupan gizi. Selebihnya untuk biaya dokter dan peralatan medis rumah sakit yang digunakan kepada pasien.

“Makanan dengan menu yang layak, tiga kali sehari kami beli dari luar. Sementara untuk kamar, tempat tidur untuk rawat inap, peralatan medis, dan dokter kami bisa tanggung. Tetapi operasionalnya tetap tanggung jawab penuh rumah sakit,” katanya.

Adapun rinciannya asupan gizi untuk kelas III sehari menghabiskan Rp 100 ribu. Untuk kelas II sehari Rp 150 ribu. Sedangkan untuk kelas I sehari menghabiskan Rp 300 ribu. Untuk obat, rumah sakit harus putar otak. Distributor obat yang biasa memasok bisa mogok jika tagihan selalu telat.

“Di situ dampaknya akan terasa ke pasien dengan jaminan. Ketersediaan obat akan terbatas. Selama ini kami atur-atur sedemikian rupa agar semua ini bisa berjalan lancar,” ucapnya. Salah satu upayanya adalah dengan memperbanyak ruang untuk pasien kelas I. Pasien dengan golongan menengah ke atas ini memberikan pemasukan pelayanan rumah sakit. (ril/*/rdh/rom/k8)

Sumber : http://kaltim.prokal.co/read/news/300365-waduh-10-daerah-masih-utang-jamkesda-rp-150-m-tunggakan-di-rs-aws.html

Satu Kilometer Rp 11,5 Miliar, Dewan Soroti Hasil Pembangunan Jalan dan Terminal Bandara Maratua

satu-kilometer-rp-115-miliar
TINJAUAN LAPANGAN: Rombongan DPRD Berau ketika meninjau hasil pembangunan jalan dan terminal Bandara Maratua di Pulau Maratua, akhir pekan lalu.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Pembangunan sisi darat, khususnya terminal Bandara Maratua, jadi salah satu catatan DPRD Berau terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Berau Tahun Anggaran (TA) 2016. Pasalnya, ketika melakukan tinjauan lapangan hasil pembangunan TA 2016 di Maratua, rombongan DPRD menilai hasil pembangunan terminal tidak sesuai harapan.

Rombongan DPRD yang terdiri dari Abdul Waris, Vitalis Paulus Lette , Syahruni, Warsito, Husin Djufrie dan Firmansyah, melihat kondisi bangunan sudah terlihat kusam. Cat bangunan sudah sangat buram, teralis yang berkarat, hingga retakan di beberapa bagian dinding terminal.

Ketua Komisi I DPRD Berau Abdul Waris mengatakan, terminal Bandara Maratua yang dibangun dengan kucuran Rp 7,6 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau 2016, serta menjadi fasilitas penunjang utama di pulau pariwisata dan terluar Indonesia, hasilnya masih sangat mengecewakan.

“Untuk bangunan memang sudah selesai, tapi finishingnya perlu diperhatikan. Apalagi Bandara Maratua ini salah satu objek vital untuk menunjang sektor pariwisata kita (Berau, red),” ungkapnya kepada Berau Post, kemarin (7/5).

Selain tak puas melihat hasil pembangunan terminal bandara, rombongan DPRD juga menilai terjadi pemborosan dalam kegiatan pembangunan jalan kawasan Maratua sepanjang 2 kilometer yang menghabiskan dana Rp 23 miliar.

Menurut Waris, walau kebutuhan biaya pembangunan di pulau terluar tak bisa disamakan dengan di perkotaan, namun perbedaan yang mencolok juga menunjukkan adanya pemborosan. Sebab, dengan dana Rp 23 miliar yang artinya setiap kilometer jalan menghabiskan dana Rp 11,5 miliar, nilainya jauh lebih besar berkali-kali lipat jika dibanding pembangunan jalan perkotaan yang hanya membutuhkan Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar per kilometernya.

“Dengan kondisi dana defisit, akan kita evaluasi itu. Tapi kalau segi kualitas, belum bisa diuji karena sedikit dilewati kendaraan. Dan kami juga minta kepada aparat kecamatan (Maratua) supaya memantau, jangan sampai sudah digelontorkan dana besar, tapi tidak tahan,” ujarnya.

Lepas dari Maratua, rombongan DPRD melanjutkan peninjauan ke kegiatan pembangunan SMP 32 di Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan. Gedung SMP yang dibangun dengan dana sebesar Rp 3,2 miliar, diharapkan bisa terus dilanjutkan dengan pembangun pagar dan pengerasan lapangan. “Supaya tuntas pembangunannya,” jelasnya. Selain itu, Waris dan anggota DPRD lainnya juga meninjau hasil pembangunan dermaga di kampung tersebut yang menelan dana Rp 2,6 miliar.

Selain menyoroti hasil pembangunan di Maratua, sesuai hasil pengkajian LKPj oleh tim pakar dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Waris menilai ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang buruk dalam penyerapan anggaran tahun 2016.

Oleh karena itu, dirinya menyarankan agar Pemkab Berau memberikan sanksi kepada OPD yang mendapat nilai buruk dalam pengelolaan anggaran tersebut. “Hukumannya, anggaran mereka di tahun berikutnya dikurangi. Nantinya anggaran mereka akan disalurkan ke OPD yang serapan anggaran dan realisasinya baik,” pungkas Waris. (sam/udi)

Sumber : http://berau.prokal.co/read/news/49426-satu-kilometer-rp-115-miliar-dewan-soroti-hasil-pembangunan-jalan-dan-terminal-bandara-maratua.html

Laka Kerja, Satu Karyawan Tambang Tewas

laka-kerja-satu-karyawan-tambang-tewas

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Kecelakaan kerja terjadi menimpa karyawan BUMA di PIT E Barat area tambang Binungan PT Berau Coal sekitar pukul 19.14 Wita, Minggu (14/5). Unit Drill Machine (DM) 45 Nomor 24 terperosok dan menyebabkan Daswandra (49), operator DM tewas.

Daswandra merupakan karyawan PT BUMA Job Site Binungan. PIT E Barat dikerjakan oleh PT BUMA selaku kontraktor.

Hingga pukul 23.00 Wita, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai ramai dikunjungi para karyawan PT BUMA. Dari informasi beredar, Daswandra meninggal dengan luka pada tangan dan kaki diduga unit yang dibawanya jatuh dari ketinggian diduga 14 meter.

Public Relation Manager PT Berau Coal, Arif Hadianto, membenarkan laka kerja yang menimpa Daswandra, karyawan BUMA Binungan. Setelah terjadi kecelakaan, upaya penyelamatan korban segera dilakukan oleh tim rescue.

Lanjut Arif, korban kemudian dievakuasi ke RSUD dr Abdul Rivai, untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.”Namun korban tidak dapat tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 21.07 Wita,” terangnya.

“Kecelakaan telah dilaporkan kepada Kepala Inspektur Tambang (KAIT). Investigasi mendalam masih ditelusuri tim Inspektur Tambang,” sambung Arif.

Manajemen PT Berau Coal, dikatakan Arif, sangat menyesal atas kejadian kecelakaan berakibat kematian yang terjadi di kontraktor mitra kerja BUMA tersebut, dan pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan dan bekerja lebih keras lagi di bidang keselamatan kerja di operasional tambang. (app/uki)

Sumber : http://berau.prokal.co/read/news/49541-laka-kerja-satu-karyawan-tambang-tewas

Jangan Coba Mainkan Harga

Polres Kukar Bentuk Satgas Pengendali Sembako
jangan-coba-mainkan-harga
PROKAL.CO, TENGGARONG. Jelang Ramadan dan lebaran Idulfitri, Polres Kukar membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengendalian harga sembako. Selain memonitor pergerakan harga komoditi, Satgas mengantisipasi aksi penimbunan oleh oknum pedagang.
Hal itu ditegaskan Wakapolres Kukar Kompol Andre Anas dalam Rakor di Mapolres Kukar, Rabu (10/5) kemarin.
Menurut Andre, saat Ramadan, konsumsi masyarakat meningkat. Biasanya kondisi tersebut disusul lonjakan harga, yang dipicu berbagai faktor, seperti aksi penimbunan, membuat berkuranganya pasokan barang di pasar.
Hal itu yang nantinya menjadi fokus Satgas. “Kami berharap, dengan keberadaan Satgas ini, stok barang di pasar menjadi terkendali, sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang bebani konsumen,” ujarnya.
Selain melakukan pengawasan, Satgas diberi kewenangan melakukan penindakan kepada okum pedagang yang melanggar. Hal itu untuk memberi efek jera, agar tidak akan ada lagi pedagang yang melakukan penimbunan barang atau sengaja menaikan harga di luar kewajaran.
Langkah itu sangat penting, karena lonjakan harga dapat memicu gejolak sosial di masyarakat, termasuk meningkatnya tindak kriminaliatas.
“Setiap minggu, kami dari Polres Kukar telah melakukan pengecekan ditiap toko maupun pasar, untuk memonitor harga. Apabila ada kenaikan sekecil apa pun, kami akan mengembil tindakan,” katanya.
Satgas Pengendalian Harga Sembako juga akan mengecek kualitas barang konsumsi yang dijual. Seperti daging ayam akan dipastikan bebas dari formalin dan zat berbahaya lainya. Namun saat ini pembentukan masih sebatas usulan kepada Pemkab Kukar. Untuk itu diperlukan keputusan bupati buat merealisasikanya.
“Kami masih menunggu SK Bupati Berau dalam pemebentukan Satgas, sehingga dapat melakukan penindakan,” pungkasnya.(man/ama)
Sumber : http://samarinda.prokal.co/read/news/9092-jangan-coba-mainkan-harga.html

Tol Listrik Kalimantan Rampung 2019

tol-listrik-kalimantan-rampung-2019
PLN:Kami Menginginkan Ada Kemudahan Bisnis dan Investasi

PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Proyek tol listrik Kalimantan terus dikebut PLN. Hal ini sehubungan dengan target pembangunan program pembangkit 35.000 megawatt (MW) yang dijadwalkan rampung 2019 mendatang.

General Manager PLN Wilayah Kaltim-Kaltara (Kaltimra) Rustamadji menyebutkan, kondisi terkini di Kaltim dari beban puncak Sistem Mahakam sekitar 370 ribu MW dan daya pasok sebesar 471 MW. Diketahui, Sistem Mahakam merupakan tulang punggung sistem kelistrikan empat daerah di Kaltim. Yakni Balikpapan, Kutai Kartanegara, Samarinda, dan Bontang.

Namun, dengan beroperasinya PLTU Teluk Balikpapan di Kariangau, Balikpapan Utara, pasokan daya ke Sistem Mahakam mencapai 500 MW. Daya ini belum termasuk pembangkit berbahan bakar solar yang berada dalam posisi stand by atau cadangan. Dengan begitu, PLN memiliki cadangan daya sebesar 200 MW. Tentu menjadi angin segar bagi siapa saja yang masih membutuhkan daya tersebut.

Hal itu disampaikannya dalam acara CustomerGathering 2017 PLN Kaltimra, Senin (8/5) malam di Balikpapan. “Kami menginginkan ada kemudahan bisnis dan investasi di Kaltim. Salah satunya, PLN bisa support dengan kemudahan akses listrik. Kami ingin menunjukkan kalau menyambung listrik mudah. Bahkan saat ini daya tersedia dan siap pasok,” kata mantan GM PLN Bangka Belitung itu.

Selain itu, PLN telah berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur ketenagalistrikan di Kaltim. Direktur Bisnis PLN Regional Kalimantan Djoko Abumanan menjelaskan, PLN sedang mengemban tugas utama, yakni membangun tol listrik Kalimantan. Pria ramah ini menargetkan, tol listrik dari jalur Sangatta menuju Bontang dapat rampung akhir tahun ini. Kemudian terus berlanjut pembangunan dari Teluk Balikpapan – Petung – Kuaro.

Pihaknya saat ini dalam masa membangun transmisi. Pertama, dengan menciptakan koneksi dari sisi Kalsel dan Kaltim. “Saat ini, Petung dan Kuaro (Penajam Paser Utara) sedang dibangun. Sedangkan Kuaro sendiri sudah masuk dari sistem Kalsel. Kami berharap tol listrik Kaltim – Kalsel – Kalteng selesai secepatnya. Sehingga 2019 nanti, semua kelistrikan antarprovinsi dapat tersambung dalam satu sistem tol listrik dan dapat digunakan bersama,” bebernya.

Jika dilihat per regional, ucap Djoko, Kaltim sudah memiliki pasokan daya yang cukup besar dari PLTU Teluk Balikpapan dengan 200 MW. Diakuinya, PLN Kaltimra menggantungkan harapan kepada PLTU Teluk Balikpapan 2×100 MW. Karena itu, pembangkit ini akan memiliki peranan besar untuk memasok listrik di wilayah Kaltim.

“Bahkan berperan pada Sistem Mahakam yang saat ini mematok kebutuhan listrik bagi empat kota. Yakni Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, dan Bontang. Nantinya sampai Penajam,” ucapnya.

Berikutnya yang paling cepat, pasokan dari PLTU Muara Jawa 2×27,5 MW. Lalu, PLTU Senipah 30 MW dengan status independent power producer (IPP). Tidak ketinggalan, kerja sama dengan PLTU Embalut 2×100 MW milik PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK). “Masih ada lagi yang saat ini sedang masa konstruksi membangun daya tambahan dari PLTU Bontang 30 MW dan IPP Graha Power Bontang 2×100,” ujarnya.

Besarnya cadangan daya ini membuat PLN terus membangun komunikasi dan menyebarkan informasi kepada parapelanggan agar daya tersalur. Kemudian, mendengar bagaimana tanggapan dan saran dari mereka. Salah satunya pelanggan yang berasal dari kawasan industri yang turut menjadi perhatian PLN. Ia meyakini, dukungan listrik kepada kawasan industri akan memberikan efek yang begitu besar.

Jika kawasan industri hidup, maka dapat menciptakan lapangan kerja baru hingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. “Saya lihat banyak kawasan industri yang berlomba membangun pembangkit. Padahal bisa sinergi dan kerja sama dengan PLN. Mungkin dengan cara pembangkit yang sudah ada kami beli, kemudian kami suplai listrik ke kawasan industri,” sebutnya.

Contoh yang sudah berjalan, yakni di Bukit Indah City milik kawasan industri Jababeka. Djoko mengatakan, kerja sama ini disebut sebagai aliansi strategi. Saat ini, harga tarif industri berkisar Rp 938 per kWh. “Kalau sekarang yang ada di Kaltim, yakni kerja sama dengan PT Kariangau Power, statusnya kontrak tahunan dengan skema excess power. Lalu, PLN dan Pemkab PPU juga telah membuat MoU, PLN menjadi pengelola suplai kelistrikan Kawasan Industri Buluminung,” jelasnya.

Djoko menuturkan, kendala utama dalam pembangunan tol listrik adalah penguasaan lahan. Namun, ia optimistis hal tersebut akan cepat teratasi dengan hadirnya kebijakan pemerintah melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2016 dan Perpres Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. “Tugas PLN secara nasional membangun program pembangkit listrik 35.000 MW. Namun untuk wilayah Kaltimra, targetnya hingga 2019 nanti PLN akan membangun 1.000 MW pembangkit dan jaringan sepanjang 2.900 kilometer sirkuit (kms),” tuturnya.

Ia menyebutkan, dalam menjaga pasokan energi listrik, harus siap dari segi pembangkit listrik, jaringan dan sistem distribusi. Tentu tidak mudah mencapai proyek 35.000 MW, tetapi dirinya optimistis semua itu dapat terjadi dengan terus menjalankan program lanjutan dan meningkatkan pelayanan berkesinambungan. (*/gel/riz/k15)

Sumber : http://kaltim.prokal.co/read/news/299790-tol-listrik-kalimantan-rampung-2019