Skandal Rp 4 M di SPAM Sungai Kapih, Dua Tersangka Baru Permulaan

PROKAL.CO, SAMARINDA – Ditahannyadua tersangka dugaan korupsi proyek Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Sungai Kapih, di Samarinda Ilir, diharapkan menjadi pintu masuk penyidik menguak kasus rasuah di Balai Kota. Menurut pengamat hukum dari Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda, Roy Hendrayanto, langkah yang diambil kejaksaan mampu meluaskan pemberantasan korupsi hingga ke akar.

“Harus diberantas hingga akarnya, korupsi ‘kan tak bisa berdiri sendiri,” katanya kepada Kaltim Post kemarin (28/3). “Apalagi, masih banyak kasus yang berakhir di persidangan seakan tersendat di permukaannya saja,” imbuhnya.

Diketahui, pada Senin (27/3), Kejari Samarinda menahan dua tersangka dari kasus SPAM Sungai Kapih yang ditangani sejak akhir Desember 2015 lalu. Dua tersangka itu berinisial SCH, rekanan dari PT Relis-Cahaya Jo dan seorang PPTK berinisial Sy. Keduanya ditahan di Rutan Klas IIA Samarinda setelah penyidik mempertimbangkan pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang Penahanan Tersangka oleh penyidik selama 20 hari.

Jika batas waktu itu masih dirasa kurang, maka penahanan dapat diperpanjang hingga 40 hari kemudian. Penahanan itu, menurut Roy, menjadi pelepas dahaga publik akan kinerja kejaksaan memberantas korupsi di Kota Tepian. Pun begitu, indikasi kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 4 miliar jelas sebuah prestasi yang patut diacungi jempol.

Mengingat kala perkara ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim nilai kerugian merosot jauh. Yakni Rp 1,1 miliar. Pendapat lainnya diungkapkan Herdiansyah Hamzah, praktisi hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. Dia berharap konsistensi serupa mampu tertular pada perkara-perkara yang masih menunggu kejelasan status hukum. “Sehingga Kejari Samarinda tak dilabeli sekadar kejar setoran,” tutur Castro, sapaannya.

Kepiawaian kejaksaan yang mampu membuka tabir penyimpangan dalam pembangunan radas pengelolaan air senilai Rp 77.888.999.000 menurutnya, bukan hal besar. Mengingat masing-masing institusi memiliki kewenangannya sendiri dalam mengusut setiap perkara yang ditangani.

Ini pun diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 31/PUU-X/2012 tentang Penghitungan Kerugian Negara. Selain BPK dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), penyidik dapat melakukan penghitungan kerugian negara.

“Bahkan bisa meminta pertimbangan ahli, termasuk lembaga auditor swasta sepanjang bisa mendukung pembuktian kebenaran materiil kerugian negaranya,” lanjutnya.

Diketahui, proyek SPAM Sungai Kapih yang dikerjakan pada 2013 diduga kuat terjadi kelebihan bayar kepada rekanan. Pejabat Pemkot Samarinda, khususnya PPTK dari Dinas Cipta Karya dan Tata Kota (kini menjadi Dinas Perumahan dan Pemukiman) tak melakukan tugas sebagaimana mestinya. Sehingga pembayaran yang dilakukan pemkot tak sesuai dengan kemajuan pekerjaan pengadaan radas air minum SPAM Sei Kapih.

Dalam pengusutan para beskal Samarinda itu, terdapat adendum atau perubahan kontrak. Semula, rentang waktu pengerjaannya proyek dimulai sejak 27 September 2012 hingga 25 Maret 2014 dengan 180 hari masa perawatan. Namun setelah adendum batas akhir pengerjaan diundur hingga 2 Agustus 2014. Pekerjaan pun rampung pada 24 Juli 2014. Pemkot kemudian membayar atas realisasi pekerjaan yang dinilai telah 100 persen.

Sesuai kesepakatan, pembayaran yang diberikan hanya 95 persen dari total kontrak yakni sebesar Rp 73.994.549.050. Lima persen sisanya dibayar selepas masa pemeliharaan rampung. Dari penyidikan terungkap ada dua indikasi penyimpangan. Pertama, kelebihan bayar pemkot dari realisasi pekerjaan. Lalu, kekurangan volume pekerjaan instalasi pengolahan air minum, pekerjaan ground reservoir dan ruang pompa, bangunan operasi dan gudang kimia, landscape SPAM dan bangunan penunjang lainnya.

Kajari Samarinda Retno Harjantari Iriani menegaskan, penahanan ini merupakan salah satu upaya kejaksaan dalam mempercepat proses pengusutan perkara korupsi yang masih mengendap di meja kerjanya. “Tapi, kami perlu memenuhi unsur objektif, baik bukti hingga pemeriksaan yang cukup untuk menahan,” kata Mantan Asisten Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejati Kaltim itu. (*/ryu/riz/k18)

Sumber : http://kaltim.prokal.co/read/news/295858-skandal-rp-4-m-di-spam-sungai-kapih-dua-tersangka-baru-permulaan