318 PNS Kukar Sempat Dicurigai “Siluman”

NEWSKUKAR- Hasil Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik (E-PUPNS) menemukan selisih data jumlah PNS antara BKN pusat dengan daerah. Pihak BKN melansir ada 57 ribu PNS seluruh Indonesia yang dianggap “misterius”, sehingga pihak BKN melakukan penelusuran ke tiap daerah.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pihak BKN pusat menemukan ada 318 PNS yang tidak melakukan pendaftaran ulang sehingga dicurigai sebagai PNS “siluman”.
Terhadap data PNS dimaksud, pihak BKD Kutai Kartanegara mengatakan sudah mengklarifikasi ke pihak BKN, dimana menurut Sekretaris BKD Kutai Kartanegara, Sri Ridayani selisih data 318 PNS dimaksud sudah clear (bersih).
“Memang ada selisih data 318 PNS Kutai Kartanegara di BKN. Tapi selisih data itu sudah kami klarifikasi ke BKN dan sudah clear,” kata Sri Ridayani, dua hari lalu.

Sri menjelaskan, terjadinya selisih data dimaksud dikarenakan data PNS yang sudah pensiun,meninggal, pindah daerah (mutasi ke daerah lain) termasuk PNS yang diberhentikan berkaitan dengan PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, yang ternyata datanya belum dihapus di BKN pusat.
Mengenai jumlah selisihnya yang terbilang besar, yakni 318 orang, menurut Sri Ridayani hal itu dinilai wajar mengingat registrasi ulang PNS di Kukar baru dilakukan setelah belasan tahun.
“Itu data yang di BKN merupakan data tahun 2003 yang baru sekarang diregistrasi ulang melalui sistem elektronik,” ungkap Sri Ridayani.
Dengan demikian maka selisih data antara BKD dengan BKN pusat dinilai wajar terjadi dengan jumlah dimaksud (318 PNS) karena waktu pendataan ulang yang terbilang cukup lama. Sementara di BKD sendiri, dikatakan perubahan demi perubahan data PNS tercatat dengan baik. Sehingga saat dilakukan klarifikasi terkait selisih data tersebut, pihak BKN bisa menerima argumen dari BKD yangf menyertakan data lengkap.
“Yang jelas selisih data itu sudah kita klarifikasi dan sekarang sudah tidak ada masalah,” ungkap Sri Ridayani.

Sri juga menegaskan bahwa 318 PNS dimaksud dipastikan sudah tidak menerima gaji di Kukar pasca yang bersangkutan dinyatakan secara sah bulan lagi sebagai PNS di Kukar.

Seperti disampaikan pihak BKN pusat, temuan 57 ribu PNS yang dicurigai “siluman” itu sangat merugikan anggaran negara jika semuanya menerima gaji di tiap bulannya. Pasalnya, hanya dengan menghitung rata-rata menerima gaji Rp 2 juta saja per bulan maka dalam satu tahun negara mengeluarkan uang triliunan rupiah untuk membayar gaji yang tak jelas. Untuk itu, atas temuan dari hasil E-PUPNS tersebut pihak BKN melakukan penelusuran ke tiap daerah yang datanya selisih dengan data BKN hasil pendataan ulang.*kminfo

Sumber : http://news.kutaikartanegarakab.go.id/318-pns-kukar-sempat-dicurigai-siluman/

Bupati Kukar Imbau Instansi dan Pengusaha Dukung Sensus Ekonomi

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari mengimbau para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, Lurah/Kades serta pelaku usaha, pebisnis dan Asosiasi Usaha se Kukar, agar mendukung Sensus Ekonomi 2016.

“Saya harap semua Kepala instansi hingga Lurah atau Kades, serta pengusaha untuk mendukung sensus ekonomi 2016,” ujar Rita pekan ini.

Rita mengatakan, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) nomor: B-974/BPS/6130-SE2016/12/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal Dukungan Penyelenggaraan Sensus Ekonomi (SE) 2016.

Kegiatan pendaftaran usaha atau perusahaan SE 2016 akan dilaksanakan pada 1 sampai 31 Mei 2016 secara serentak di seluruh Indonesia, mulai usaha mikro atau rumah tangga, kecil dan menengah (UMKM) serta usaha atau perusahaan besar.

“Listing (pendaftaran.red) SE 2016 ini akan mencakup semua sektor, kecuali sektor pertanian karena sudah dicakup dalam Sensus Pertanian 2013,” ujarnya.

Bagi Pemerintah, hasil Listing SE 2016 tersebut akan sangat berguna sebagai dasar perencanaan ekonomi, mengetahui potensi ekonomi, peta sektor usaha, penyerapan tenaga kerja, penghitungan nilai tambah yang akurat, dan sebagainya. Sedangkan bagi dunia usaha Listing SE 2016 sangat bermanfaat diantaranya sebagai dasar perencanaan pengembangan usaha, penentuan pangsa pasar, potensi pasar, jumlah usaha sejenis dan sebagainya.

Pelaksaanaan SE 2016 secara teknis administratif akan dikoordinasikan oleh BPS Provinsi dan BPS Kukar, sedangkan untuk arahan dan kelancaran teknis operasionalnya dibutuhkan bantuan dan dukungan dari semua pemimpin institusi Pemerintah.

“Saya instruksikan agar mendukung kegiatan ini dengan mengimbau kepada masyarakat dan para usaha di wilayah administrasi saudara agar membantu petugas pendata SE 2016 dengan memberikan jawab yang benar dan apa adanya,” kata Rita Widyasari. (hayru)

Sumber : http://www.vivaborneo.com/bupati-kukar-imbau-instansi-dan-pengusaha-dukung-sensus-ekonomi.htm