Tuntut Dana DBH

Lakukan Konsultasi ke Kemendagri dan Kemenkeu

HARI PERTAMA: Pertemuan rombongan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang dipimpin Pj Bupati Chairil Anwar mengadakan pertemuan dengan Dirjen Depdagri di Jakarta.

TENGGARONG–Penjabat (Pj) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Chairil Anwar pada Kamis dan Jumat (7-8/1) lalu melakukan konsultasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berkaitan dengan molornya pengucuran alokasi dana bagi hasil (DBH) pajak maupun bukan pajak oleh pemerintah pusat ke kas daerah Pemkab Kukar.

Pada kesempatan itu, Pj Bupati Kukar didampingi Plt Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Marli, Asisten II dan Asisten III, Ketua DPRD Salehuddin, wakil ketua, dan sejumlah anggota DPRD. Berikut, staf ahli DPRD Kukar, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dispenda, dan sejumlah pimpinan SKPD terkait.

Pengucuran dana tersebut seharusnya dilakukan Desember 2015 lalu, namun

hingga 6 Januari 2016 belum ditransfer. “Kenyataan itu, selain menjadikan pembayaran kepada rekanan tertunda, pembayaran gaji dan TPP (tambahan penghasilan pegawai, Red) pun molor, hingga sekarang belum terbayarkan,”

tegas Chairil Anwar.

Materi yang dikonsultasikan, yaitu terkait dasar aturan untuk melaksanakan percepatan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perubahan APBD 2016 yang diharapkan bisa dilakukan pada triwulan pertama

2016. Sekaligus membahas pembayaran piutang kepada rekanan mendahului APBD Perubahan 2016.

Rombongan yang berjumlah 20 orang tersebut, pada hari pertama (Kamis, 7/1) mendatangi Dirjen Depdagri. Mereka diterima di Ruang Rapat Sumatera Kantor Kemendagri. Pihak Pemkab Kukar menjelaskan, setelah dilakukan evaluasi penerimaan 2015, per 31 Desember ada beberapa kewajiban kepada pihak ketiga khususnya kontraktor yang belum

terealisasi karena penerimaan Kukar tidak mencapai target dari DBH migas. Setelah dihitung oleh SKPD teknis, kewajiban yang harus dipenuhi kepada pihak ketiga nilai kumulatifnya sebesar Rp 546 miliar.

Selanjutnya Pj Bupati Chairil Anwar menjelaskan, Pemkab Kukar bingung karena tak bisa membayar gaji untuk bulan Januari 2016, dan TPP bulan Desember 2015. “Setelah mengadakan pertemuan dengan DPRD Kukar pada 5 Januari, Pemkab Kukar melakukan roadshow ke Biro Keuangan Pemprov Kaltim. Pemprov tidak bisa menjamin Pemkab Kukar bisa melakukan percepatan perubahan APBD. Oleh karena itu, kami memutuskan melakukan konsultasi ke Kemendagri dan Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Dari pertemuan di Kemendagri, kepada Pemkab Kukar diberikan alternatif Permendagri 52 Tahun 2015 yang berkaitan dengan adanya perubahan parsial. “Intinya, untuk menanggulangi utang tersebut bisa dilakukan dengan Peraturan Bupati Kepala Daerah sebab di dalamnya ada penjabaran APBD dan itu

cukup diberitahukan kepada DPRD tidak melalui persetujuan. Kalau perubahan APBD harus melalui persetujuan DPRD sesuai Permendagri,” ujar Pj Bupati.

Sedangkan hasil konsultasi ke Kementerian Keuangan, rombongan yang diterima Direktur Perimbangan Daerah Rukijo mendapatkan jawaban yang cukup melegakan. Pada Jumat (8/1) sore atau paling lambat Senin (11/1) kemarin, dana sebesar Rp 365 miliar akan ditransfer ke kas Pemkab Kukar. Berikutnya, untuk dana pajak total akan kembali masuk ke kas Pemkab Kukar sebesar Rp 450

miliar.

Sedangkan mengenai DBH reguler 2016 masih diusahakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Biasanya transfer pertama hanya 20 persen, namun Pemkab Kukar meminta dapat direalisasikan hingga 25 persen.

“Mudah-mudahan dalam bulan Januari ini

sudah ditransfer lagi. Jadi, masalah gaji bulan Januari sudah selesai, begitu pula bulan Februari tidak bermasalah lagi,” jelas Chairil Anwar.

Mengenai kewajiban kepada pihak ketiga, Chairil Anwar menegaskan bahwa Pemkab Kukar akan segera melakukan inventarisasi, apa benar jumlah tagihan mereka sebesar yang terdata. Lantaran ada informasi atau analisis

dari anggota DPRD yang menyatakan besaran utang Pemkab Kukar tidak sebesar yang

diperhitungkan sebelumnya.

“Alhamdulillah, dari pertemuan yang dilakukan Pemkab Kukar ke Kemendagri dan Kementerian Keuangan, hasilnya menggembirakan. Dananya sudah masuk kas Pemkab Kukar. Kami akan segera melakukan pembayaran gaji pegawai, TPP, dan kepada pihak ketiga. Insya Allah, dalam waktu dekat ini direalisasikan,” tegas Chairil Anwar. (hmp02/san/k11)

Sumber : http://kaltim.prokal.co/read/news/255238-tuntut-dana-dbh.html