PNS Dilarang Menganggur

TENGGARONG – Bimbingan teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian oleh Bagian Umum Setkab Kutai Kartanegara dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Hukum Sekkab Kukar Chairil Anwar di Pondok Jajak Indah, Tenggarong, Senin (7/10). Bimtek ini merupakan kegiatan lanjutan periode kedua, sebelumnya dilakukan pada Juli 2013.
Tujuan kegiatan ini menciptakan birokrasi berbasis kompetensi atau kinerja. Bimtek dilaksanakan selama dua hari, 7-8 Oktober 2013, diikuti perwakilan PNS di Sekretariat Kabupaten. Dalam sambutannya, Chairil Anwar mengatakan, kewajiban PNS adalah memenuhi tuntutan kinerja yang dibebankan kepadanya. Ini sebagai acuan dasar bagi penilaian kinerja seorang PNS untuk mendorong sikap profesional.
Menurut Chairil, administrasi kepegawaian sangat penting dalam membentuk profil pegawai dan membentuk PNS menjadi aparatur yang lebih profesional, bersih, dan berwibawa, sehingga bimtek administrasi kepegawaian merupakan bagian penting dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di lingkungan Pemkab Kukar. “Setiap PNS per 1 Januari 2014 harus punya rincian pekerjaan selama satu tahun ke depan. Ini merupakan pengganti BP3 yang berkaitan dengan promosi maupun hak-hak dan tunjangan perbaikan penghasilan,” ungkapnya.
Berkaitan dengan PP 46, tambah Chairil, nantinya tak ada lagi pegawai yang tak ada pekerjaan atau menganggur, karena dengan 8.640 PNS mestinya tugas pokok eselon IV sudah habis dibagi kepada PNS di bawahnya. Dia juga menjelaskan, idealnya administrasi kepegawaian memiliki data kepegawaian di unit kerjanya. Sehingga, bila ada PNS yang ingin naik pangkat atau kenaikan gaji berkala tak perlu mengajukan kecuali ada data yang tak lengkap, dan itu menjadi hadiah bagi PNS mendapatkan kejutan kenaikan pangkat atau gaji berkala.
Untuk mempertahankan laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dia meminta agar SDM di Kukar dapat ditingkatkan. Bukan hanya pengelola administrasi kepegawaian, tetapi berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah. “Saya berpesan kepada PNS yang muda-muda harus terus meningkatkan ilmu pengetahuan, banyak bertanya dan juga banyak membaca,” pesannya.
Sementara itu Rafael Djari dari BKN selaku narasumber mengatakan, saat ini dibutuhkan informasi bagi sistem administrasi kepegawaian sehingga nantinya mampu memberikan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan kepegawaian, baik dari pengangkatan hingga pensiun. Dia mengharapkan seluruh PNS menguasai semua aturan main. Dengan demikian, bila ada permasalahan, proses pengambilan keputusan dapat menjamin kepastian hukum karena saat ini masyarakat lebih kritis. Apabila ada satu keputusan yang salah dan tak ada kepastian hukum maka dapat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. (hmp06/wan/k9)

sumber : http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/34408/pns-dilarang-menganggur.html