Kukar Tuan Rumah Pertama

Kongres Pemuda Pelopor Nasional

JAKARTA – Memperingati Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober nanti, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terpilih sebagai tuan rumah Kongres Pemuda Pelopor Nasional yang pertama. Terpilihnya Tenggarong, ibu kota Kukar sebagai tuan rumah berdasarkan hasil silaturahmi Bupati Kukar Rita Widyasari dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo.
Hadir pada pertemuan tersebut, Staf Khusus Kemenpora RI Bidang Komunikasi dan Informasi Heru Nugroho dan Ketua Umum Pemuda Pelopor Indonesia Kusumo Priyono, didampingi Wakil Ketua Huala Siregar dan Sekjen Hariyanto, di ruang kerja Kemenpora RI, Senin (21/10). Kusumo Priyono dalam paparannya menjelaskan, kegiatan ini bertujuan sebagai pertemuan pemuda pelopor seluruh Indonesia. Ada tiga agenda yang menjadi pokok pembahasan pada kongres tersebut. Di antaranya pemilihan pengurus Pemuda Pelopor Nasional, penyusunan program rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek, serta pengukuhan pengurus Pemuda Pelopor Nasional.
Ditambahkannya, kegiatan tersebut akan berlangsung selama tiga hari, 25-28 Oktober, dan akan diikuti sebanyak 200 anggota pemuda pelopor daerah dan pusat. “Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama dan tertua di negeri ini. Itu merupakan faktor utama terpilihnya Kukar sebagai tuan rumah Kongres Pemuda Pelopor yang pertama,” bebernya.
Sementara itu Bupati Kukar Rita Widyasari menyatakan kesiapan ditunjuknya kukar sebagai tuan rumah Kongres Pemuda Pelopor Nasional. Menurutnya kegiatan ini sangatlah penting mengingat peran penting para pemuda pelopor dalam pembangunan saat ini. “Harapannya, dengan adanya kongres pemuda di Kukar, akan memberikan dampak positif serta motivasi bagi para pemuda di seluruh Indonesia, khususnya pemuda Kukar untuk lebih berkarya dan membuat terobosan-terobosan baru dalam pencapaian pembangunan di segala bidang aspek pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu Menpora menyambut baik kegiatan tersebut dan dia memastikan hadir. “Saya senang, kegiatan ini bisa diselenggarakan guna mengapresiasi keberadaan pemuda Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai pelopor dalam bidang pembangunan sosial serta motivasi dan inspirasi kepada masyarakat,” ujar Roy Suryo. (hmp06/wan/k9)

Sumber : http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/36840/kukar-tuan-rumah-pertama.html

Rita: Wajib Hukumnya Menabung di BPD Kaltim

2014, Pemkab Kukar Gelontorkan Pernyataan Modal Rp 100 M

Performa BPD Kaltim di wilayah Tenggarong yang terus tumbuh, disambut positif oleh Bupati Kukar Rita Widyasari. Tak tanggung-tanggung, Rp 100 M akan digelontorkan Pemkab Kukar sebagai penyertaan modal di bank daerah itu.

BPD Kaltim wujudkan komitmennya mendekatkan pelayanannya ke masyarakat. Kali ini dengan meresmikan 7 kantor layanan sekaligus di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Kantor Cabang Pembantu (Capem) Tenggarong Seberang dan Loa Kulu. Kemudian Kantor Kas Pemkab Kukar, Kota Bangun 3, Muara Wis, Kenohan serta Kantor Cabang Pembantu Syariah Tenggarong.

Dirut BPD Kaltim Zainuddin Fanani mengatakan, dengan peresmian ini berarti BPD Kaltim telah memiliki 24 unit kantor layanan di Kabupaten Kutai Negara.

“Rencana bisnis kami akan hadir di 18 Kecamatan di Kukar dengan 30 unit kantor layanan. 2014 Januari BPD Kaltim hadir di Tabang, saat ini sedang cari-cari lokasi strategis,” kata Zainuddin saat peresmian Selasa (8/10) kemarin.

Ia menambahkan hingga saat ini semua Kantor Capem telah menghasilkan laba, (performa cabang Tenggarong, lihat grafis). Perihal ini disambut positif oleh Bupati Kukar Rita Widyasari. “Saya menilai performa BPD Kaltim Cabang Tenggarong memuaskan,” kata dia.

Saking bangganya Rita dengan performa BPD Kaltim, ia memberikan bocoran tentang penyertaan modal yang akan digelontorkan Pemkab Kukar tahun depan. “Tahun 2014 kami akan menyertakan modal Rp 100 miliar,” kata Rita.

Ini lanjut dia, karena BPD Kaltim Cabang Tenggarong mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian kredit. Terbukti saat ini Pemkab Kukar menyertakan modal sebesar Rp 453 miliar. BPD Kaltim Cabang Tenggarong menyalurkan kredit Rp 1,677 triliun per September 2013. “Rp 1,015 triliun di antaranya untuk UMKM dengan 1.005 debitur dan kredit untuk PNS Rp 644 M dengan 8.428 debitur,” kata Rita.

Artinya, BPD Kaltim sangat profesional menjalankan fungsinya sebagai agent of development. Mendorong pertumbuhan ekonomi demi menyejahterakan rakyat, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Ia berharap semakin banyak modal yang disetorkan ke BPD Kaltim, semakin banyak juga kredit yang disalurkan kepada masyarakat.

“Makanya saya mengimbau, masyarakat wajib hukumnya menabung di BPD Kaltim,” ajak Rita saat memberi sambutan.

Pada kesempatan ini, Bupati Rita juga menyerahkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bankaltim kepada 2 Masjid, 2 Panti Asuhan dan 1 Gereja. (sos/jaz/lhl/k1)

Sumber : http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/34256/rita-wajib-hukumnya-menabung-di-bpd-kaltim.html

PNS Dilarang Menganggur

TENGGARONG – Bimbingan teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian oleh Bagian Umum Setkab Kutai Kartanegara dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Hukum Sekkab Kukar Chairil Anwar di Pondok Jajak Indah, Tenggarong, Senin (7/10). Bimtek ini merupakan kegiatan lanjutan periode kedua, sebelumnya dilakukan pada Juli 2013.
Tujuan kegiatan ini menciptakan birokrasi berbasis kompetensi atau kinerja. Bimtek dilaksanakan selama dua hari, 7-8 Oktober 2013, diikuti perwakilan PNS di Sekretariat Kabupaten. Dalam sambutannya, Chairil Anwar mengatakan, kewajiban PNS adalah memenuhi tuntutan kinerja yang dibebankan kepadanya. Ini sebagai acuan dasar bagi penilaian kinerja seorang PNS untuk mendorong sikap profesional.
Menurut Chairil, administrasi kepegawaian sangat penting dalam membentuk profil pegawai dan membentuk PNS menjadi aparatur yang lebih profesional, bersih, dan berwibawa, sehingga bimtek administrasi kepegawaian merupakan bagian penting dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di lingkungan Pemkab Kukar. “Setiap PNS per 1 Januari 2014 harus punya rincian pekerjaan selama satu tahun ke depan. Ini merupakan pengganti BP3 yang berkaitan dengan promosi maupun hak-hak dan tunjangan perbaikan penghasilan,” ungkapnya.
Berkaitan dengan PP 46, tambah Chairil, nantinya tak ada lagi pegawai yang tak ada pekerjaan atau menganggur, karena dengan 8.640 PNS mestinya tugas pokok eselon IV sudah habis dibagi kepada PNS di bawahnya. Dia juga menjelaskan, idealnya administrasi kepegawaian memiliki data kepegawaian di unit kerjanya. Sehingga, bila ada PNS yang ingin naik pangkat atau kenaikan gaji berkala tak perlu mengajukan kecuali ada data yang tak lengkap, dan itu menjadi hadiah bagi PNS mendapatkan kejutan kenaikan pangkat atau gaji berkala.
Untuk mempertahankan laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dia meminta agar SDM di Kukar dapat ditingkatkan. Bukan hanya pengelola administrasi kepegawaian, tetapi berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah. “Saya berpesan kepada PNS yang muda-muda harus terus meningkatkan ilmu pengetahuan, banyak bertanya dan juga banyak membaca,” pesannya.
Sementara itu Rafael Djari dari BKN selaku narasumber mengatakan, saat ini dibutuhkan informasi bagi sistem administrasi kepegawaian sehingga nantinya mampu memberikan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan kepegawaian, baik dari pengangkatan hingga pensiun. Dia mengharapkan seluruh PNS menguasai semua aturan main. Dengan demikian, bila ada permasalahan, proses pengambilan keputusan dapat menjamin kepastian hukum karena saat ini masyarakat lebih kritis. Apabila ada satu keputusan yang salah dan tak ada kepastian hukum maka dapat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. (hmp06/wan/k9)

sumber : http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/34408/pns-dilarang-menganggur.html