Rita : Reformasi Birokrasi Harga Mati

TENGGARONG–Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Selasa (21/5) membuka bimbingan teknis penilaian mandiri pelaksanaan reformasi di wilayah Kukar, di Ruang Serbaguna kantor Bupati di Tenggarong. Kegiatan ini digelar oleh Kantor Inspektorat Kukar bekerja-sama dengan Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jakarta.
Bupati Rita mengatakan reformasi birokrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan perubahan terhadap birokrasi, sehingga birokrasi secara terus-menerus akan menunjukkan kinerja yang semakin baik. “Reformasi birokrasi menuntut perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan,” katanya.
Reformasi birokrasi berkaitan dengan upaya perbaikan atas banyaknya overlaping fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan banyak manusia dan melibatkan anggaran yang tidak sedikit. Karena itu, reformasi birokrasi memerlukan terobosan baru dengan langkah-langkah secara bertahap, konkret realistis, sungguh-sungguh, serta upaya luar biasa, karena merupakan sebuah peraturan besar dalam menyongsong tantangan di masa depan. “Sebab, apabila gagal dilaksanakan akan muncul ancaman ketertinggalan dan kegagalan dalam upaya mewujudkan good governance,” jelas Rita.
Ia juga mengatakan reformasi birokrasi merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mengingat upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja aparatur lebih efektif, efisien, dan transparan, serta akuntabel masih mendapat berbagai kendala. Pemerintah secara serius melakukan berbagai perbaikan, perubahan, serta penataan birokrasi melalui pembinaan aparatur yang profesional dan berkualitas.
Ketua panitia pelaksana Machmudan, mengatakan kegiatan ini diikuti 42 peserta terdiri dari 21 kepala SKPD dan 21 Asesor (Sekre-taris dan Kasubag Program) ber-tujuan sebagai sarana pembelajaran sebagai aparatur pelaksana refor-masi birokrasi di instansi pemerintah daerah dalam hal pemahaman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (RMPRB), proses aplikasi (RMPRB), memperoleh imformasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah daerah. (hmp04).

Sumber : http://www.korankaltim.com/rita-reformasi-birokrasi-harga-mati/