“Saya Tidak Benci Gubernur, tapi…”

Tekanan Bupati Rita Terbentur Alibi Pemprov Kaltim.

BALIKPAPAN – Permintaan Kutai Kartanegara (Kukar) untuk lebih diperhatikan pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltim saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rabu (3/4) lalu di Kantor Gubernur di Samarinda, belum berbuah manis. Pasalnya, tuntutan-tuntutan Kukar tentang masalah pembangunan, menghadapi alibi-alibi kuat dari Pemprov.

Bupati Kukar Rita Widyasari pun kembali memberikan fakta-fakta. Dia berani berbicara keras, agar didengar. “Begini, jangan karena masalah ini, ada yang beranggapan saya benci Pak Gubernur. Saya hanya mengingatkan bahwa Kukar banyak mengalah. (Contohnya) kami tiap tahun Erau, tapi jalan menuju Tenggarong tak dibangun-bangun,” ujarnya malam tadi.
Rita juga kembali mengulas masalah bandara di Kukar, yang tak kunjung mendapat dukungan Pemprov Kaltim. “Terus (tentang) bandara, kami sudah mengalah, (membangunnya) dengan dana investor supaya (Kukar bisa) punya bandara. (Bahkan) jembatan pun kami sudah bangun sendiri,” ujarnya. Karena itulah, dengan langkah-langkah mengalah tadi, menurutnya wajar bila Kukar punya keinginan memisahkan diri dari Kaltim.
Penyebabnya, karena perhatian dari Pemprov Kaltim yang kurang, atau karena pembangunan yang tidak merata. Pembentukan provinsi baru bernama Kutai Raya, dengan berkoalisi dengan Kutim dan Kubar, bisa jadi pilihan. “Nah saya hanya menyampaikan bahwa saya punya kajian tentang Kutai Raya. Bagaimana caranya harus (bisa) jadi provinsi, tapi kalau pembangunan merata, ya, ngapain sih pemekaran,” ujarnya.
Pemprov Kaltim, punya alibi bahwa alokasi dana ke Kukar sudah proporsional. Apalagi, karena bappeda Kaltim mencatat, sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Kukar tinggi. Artinya, Kukar dinilai tak bisa menghabiskan anggaran dengan tepat. Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, dari Rp 6,92 triliun APBD Kukar 2012, Silpa mencapai 52 persen. Artinya, Silpa Kukar sekitar Rp 3,5 triliun.
Padahal, bantuan keuangan juga masuk dalam batang tubuh APBD. Nah, soal data Bappeda Kaltim ini, Rita punya pendapat berbeda. Menurutnya, Silpa tak bisa menjadi penghambat upaya Pemprov membangun di Kukar. “Masalah Silpa, memang kalau bangun jembatan Loa Kulu masuk APBD Kukar? Bangun jalan Loa Janan- Loa Kulu dan Trans Kaltim msk APBD Kukar? Jelas tidak. Jembatan Loa Kulu jelas dilelang pusat, juga jalan-jalan tadi.
(Untuk) jalan Trans Kaltim, ya, dilelang di Pemprov Kaltim. Jadi tak ada hubungannya antara Silpa dan APBD Kukar. Jangan keluar subtansilah,” ujarnya. “Silpa kami Rp 3,447 triliun. Terdiri dari over pendapatan Rp 1,6 triliun dan sisa belanja Rp 1,746 triliun. Jadi bukan Silpa Rp 3,5 triliun. Masalah angka jangan salah,karena ini pasti,” tambah Rita, meluruskan data Bappeda.
Lantas, bagaimana hubungannya dengan Gubernur Kaltim setelah ini? “Saya ini pendeklarator Pak Mukmin (Faisjal) dan Pak Awang Faroek Ishak (gubernur). Setitikpun saya enggak ada niat menjelekkan calon saya. Saya hanya minta Kukar diperhatikan. Minta Kukar jadi daerah tujuan. Karena selama ini saya (Kukar) merasa dinomorduakan,” ujar Rita. Bupati wanita pertama di Kaltim ini juga menegaskan, tak ingin tenar di air keruh.
Apalagi demi memburu popularitas jelang pemilihan gubernur Kaltim 2013. “Jangan beranggapan saya mau jadi gubernur. (Atau hanya sekadar) mau tenar atau ikut-ikut Pak Syaukani dan Pak Suwarna. Saya ini politisi yang enggak mau punya musuh. Asal Kukar diperhatikan, saya akan jadi anak manis. Kasihan rakyat saya yang naik kapal tiap hari.
Saya mau cepat ada jembatan, tidak satu tapi 2 buah,” jelasnya. “Catat tulisan saya, saya tidak mau menjatuhkan nama Pak Gubernur. Saya cuma minta dibuatkan jembatan dan jalan yang dibiayai dan dilelang di pusat dan provinsi.
Memang begitulah aturannya. (Saat) rapat kerja dulu saya bilang, 2015 tak ada jalan jelek lagi di Kukar. Minimal jalan protokol hingga ke kecamatan. Semoga Pak Gubernur mengerti. Saya hanya minta diberi perhatian lebih karena kami penyumbang terbesar,” tutup Rita.
PEMPROV TERUS BERALIBI
Kepala Bappeda Kaltim Rusmadi menyebut, bila hanya melihat nominal bantuan keuangan saja, belum cukup menjadi dasar bagi public, untuk menilai apakah Pemprov Kaltim sudah member perhatian cukup atau belum pada daerah. Bantuan, kata dia, sudah tentu diberikan, namun, untuk besaran pasti ada perbedaan dengan kabupaten/kota lain.
Jika dilihat dari sisi Kukar saja, pasti ada penilaian ketidakadilan mengingat keadaan Kukar sebagai penyumbang terbesar. Hanya, Pemprov mesti mempertimbangkan daerah lain yang juga masuk wilayah Kaltim. “Kan masih ada saudara lain,” katanya. Berdasar kajian Bappeda, untuk daratan Kaltim, jarak antara kabupaten/kota dengan ibu kota provinsi, Samarinda, yang terdekat adalah 45 Km.
Sementara yang terjauh 1.273 Km. Dengan luas geografis itu, perbedaan kondisi kesejahteraan masyarakat antara satu daerah dengan daerah lain tak terhindarkan. Pemprov sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat berfungsi menyinkronisasi pembangunan agar tak terjadi kesenjangan antarwilayah dalam pembangunan dan pelayanan publik.
Salah satu kebijakan penting menyelenggarakan pembangunan optimal di era otonomi daerah adalah transfer dana pembangunan, baik pemerintah pusat kepada Pemprov maupun Pemkab/Pemkot, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Perimbangan BHSDA, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak, maupun spesifik grant lainnya sesuai kebutuhan daerah.
Di Kaltim, bantuan keuangan ke kabupaten/kota dalam beberapa tahun terakhir ini dilakukan dengan kebijakan Dana Alokasi Bantuan Keuangan (DABK). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) 55/2010. Dalam Pergub tersebut, dikemukakan kriteria dasar alokasi bantuan keuangan, meliputi kriteria umum seperti jumlah penduduk, persentase penduduk miskin, luas wilayah, kemampuan APBD, potensi daerah, kawasan strategis daerah, kinerja pelaksanaan kegiatan, dan besaran PDRB serta keterkaitan kabupaten/kota dengan program kegiatan prioritas Pemprov.
Namun demikian, kriteria normatif ini dinilai perlu diterjemahkan kembali dalam formula ilmiah dan adil, sesuai esensi agar tidak terjadi kesenjangan keuangan antardaerah. “Agar bisa dinilai adil atau tidak, perlu dilihat ranking PDRB-nya, luas wilayah, jumlah penduduk, APBD-nya, juga ranking bantuan keuangan,” ucap Rusmadi.
Berdasar rilis Badan Pusat Statistik; Kaltim dalam Angka, dari 198 ribu KM2 luas Kaltim, luas kabupaten/kota terbesar adalah Malinau, yang persentase wilayahnya dari luas Kaltim mencapai 20,36 persen. Kukar adalah terbesar keempat dengan persentase 13,16 persen. Sementara yang terkecil, Bontang dengan persentase 0,08 persen. Untuk urusan jumlah penduduk, berdasar sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Kaltim mencapai 3,5 juta jiwa.
Dari jumlah itu, Samarinda memiliki penduduk terbanyak dengan persentase 20,47 persen dari jumlah penduduk Kaltim. Selebihnya, ada Kukar dengan 17,64 persen, diikuti Balikpapan; 15,69 persen. Sisanya, tersebar di kabupaten/kota lain berkisar 0,43-6,48 persen. Dari jumlah 3,5 juta jiwa, penduduk miskin Kaltim pada 2011 mencapai 243 ribu jiwa.
Berdasar kabupaten/kota, jumlah penduduk miskin terbanyak pada tahun ada di Kukar dengan 55 ribu jiwa, namun, yang memiliki persentase penduduk miskin terbanyak adalah Kabupaten Malinau sebesar 15,31 persen. Untuk PDRB, Kukar jadi rajanya. PDRB dengan migas menurut kabupaten/kota di Kaltim pada 2011, terbesar adalah Kukar dengan PDRB Rp 123,48 triliun, disusul Bontang dengan Rp 61,93 triliun dan Kutai Timur Rp 45,75 triliun.
Sementara kemampuan APBD pada 2012, Kukar menjadi yang tertinggi dengan nilai Rp 6,92 triliun, diikuti Kutai Timur dengan Rp 3,06 triliun. Yang terendah, Kabupaten Tana Tidung (KTT) yang mendapat Rp 1,56 triliun. KTT lagi-lagi jadi yang terendah untuk bantuan keuangan.
Tahun ini, kabupaten paling bungsu ini mendapat jatah paling kecil yakni Rp 129 miliar. Sementara yang paling banyak adalah Kota Samarinda dengan Rp 641 miliar. Status ibu kota menjadi faktor utama Kota Tepian mendapat bantuan keuangan terbesar. Sementara Kukar, jadi kabupaten penerima bantuan tertinggi dengan besaran Rp 543 miliar.(*/bby/*/qi/che2)