Politisi PAN Kukar Susul Salehudin

TENGGARONG – Satu lagi mantan anggota DPRD Kukar 2004-2009 yang bebas dari dakwaan kasus korupsi, yakni Muhammad Irkham. Sebab, Mahkamah Agung (MA) telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, untuk membebaskan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu dari perkara dugaan korupsi dana operasional Kukar senilai Rp 2,9 miliar.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong, Wahyudi Said mengatakan, berkas putusan bebas M Irkham dari MA sudah sejak pekan lalu diterima. Dokumen tersebut pun sudah disampaikan kepada kuasa hukum politisi PAN tersebut. “Dari 14 mantan anggota DPRD yang disidangkan di PN Tenggarong, ini putusan bebas yang kedua kami terima dari MA, jadi masih ada 11 anggota DPRD purna tugas yang belum kami terima,” terangnya.
Putusan ini pun disambut gembira oleh Ketua DPD PAN Kukar Marwan. Ia pun menyampaikan selamat kepada M Irkham putusan bebas koleganya sudah turun dari MA. “Saya ucapkan selamat untuk putusan bebas ini. Saya ada menerima salinan foto copy, kalau aslinya kabarnya sedang dalam proses pengiriman ke PN Tenggarong,” ujar Marwan.  “Sampai saat ini M Irkham masih aktif di PAN, saya masih sering berkomunikasi, keadaannya sehat, beliau ada di Tenggarong saja kok,” lanjutnya.
Mengenai pencalonan M Irkham sebagai caleg pada Pemilu 2014, Marwan bisa memastikan. Pasalnya sejauh ini dirinya belum menerima berkas pencalonannya. “Berkas Pak Irkham belum ada saya terima sampai sekarang, karena belum ada kepastian akan menjadi caleg lagi 2014 nanti,” ujarnya.
Sebelumnya, putusan Abdul Wahid Katung yang juga mantan anggota DPRD Kukar 2004-2009, putusan bebasnya dari MA sudah diterima sejak dua bulan lalu. “Sekitar Januari putusannya sudah kami terima, dan salinan berkasnya sudah kami sampaikan pada kuasa hukumnya,” ucapnya.
Seperti diketahui, kasus dana operasional DPRD Kukar senilai Rp 2,6 miliar yang didakwa menerima pembayaran ganda, yakni uang saku dan transportasi sebesar Rp 75 juta ini melibatkan 40 orang. Di antaranya, HM Aswin yang ketika itu menjabat Sekretaris DPRD Kukar, serta Bendahara Sekretariat DPRD Kukar Jamhari yang saat itu disidangkan di PN Tenggarong beserta 14 anggota DPRD purna tugas. Dan, 17 anggota DPRD aktif disidangkan di PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dari 17 mantan anggota DPRD tersebut 1 berkas putusan bebas sudah diterima sejak Desember 2012 lalu yakni mantan Ketua DPRD Kukar Salehudin. “Dua mantan anggota DPRD ini menyusul yang lebih dulu turun putusan MA Salehudin,” ucapnya. (adw/obi)