Pemkab Kukar dan Kementrian Perhubungan Kembali Tandatangani MoU

Feri Tetap Gratis

TENGGARONG – Untuk kedua kalinya, Pemkab Kukar bersama Kementerian Perhubungan menandatanganimemorandum of understanding (MoU). Nota kesepahaman itu memuat perjanjian kerja sama pembayaran biaya operasional kapal penyeberangan ASDP. Feri dengan jalur Tenggarong Kota – Tenggarong Seberang itu beroperasi pasca-runtuhnya Jembatan Kartanegara pada 2011 silam.
Dalam penandatanganan, pemkab diwakili Wabup Kukar Ghufron Yusuf sementara Kementerian oleh Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso.  Acara itu disaksikan Kepala Dinas Perhubungan Kukar Ahyani Fadhianur Diyani, Direktur LLASDP Sudirman Lambali, dan Dirut PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Dadang Baskoro. Hadir pula Kepala Badan Penanggulangan Bencana  Daerah Provinsi Kaltim, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kukar pada Jumat (5/4) di halaman Gedung KPU Tenggarong.
Usai penandatanganan, Wabup membacakan sambutan Bupati Kukar Rita Widyasari. Dikatakan, pembangunan pelabuhan penyeberangan feri sangat penting. Fungsinya memudahkan dan memperlancar penyeberangan masyarakat, barang, dan jasa.
“Lewat kerja sama ini, Pemkab Kukar berharap kapal penyeberangan betul-betul dapat dirasakan masyarakat dan tanpa dipungut biaya alias gratis,” katanya.
Menurut Ghufron, setelah runtuhnya jembatan, jasa penyeberangan yang disediakan masyarakat menjamur. Namun dalam operasinya belum memenuhi syarat terutama dari aspek keselamatan. Beberapa kali insiden terjadi dan menelan korban jiwa.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu dibuat fasilitas penyeberangan darurat yang aman dan memenuhi syarat. Menjalin kerja sama dengan Kementerian Perhubungan membuat dermaga darurat diyakini dapat menjadi solusi. Dermaga itu didanai APBD Kukar 2013 dan dikerjakan pihak ketiga.
“Saya berharap, kepada Dinas Perhubungan senantiasa mencermati dan memeriksa standar keselamatan dan kelayakan. Termasuk pengoperasian pelabuhan harus berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah,” pintanya.
Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub, Suroyo Alimoeso, menyambut baik kerja sama ini. Kementerian terus memberikan pelayanan penyeberangan yang baik kepada masyarakat. Dia juga berharap semua pihak terutama Pemkab Kukar mengawasi penyeberangan.
“Ini yang saya harapkan. Jangan sampai ada tagihan fiktif sebab biaya operasionalnya bersumber dari 50 persen pemerintah pusat dan 50 persen APBD Kukar,” katanya.
Untuk membangkitkan ekonomi masyarakat, dia berharap waktu sandar feri bisa dipercepat. “Mudah-mudahan dengan beroperasinya kapal ini, masyarakat dapat dilayani dengan baik. Kelayakan dan kebersihan juga harus selalu diperhatikan,” tutupnya. (hmp4/fel)

Sumber  :  http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/16983/pemkab-kukar-dan-kementrian-perhubungan-kembali-tandatangani-mou.html