Memori “Seteru” Suwarna-Syaukani

APBD Kukar Rp 3,5 Triliun Tak Dipakai, Masih Minta Provinsi dan Pusat.

SAMARINDA – Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari boleh saja belum puas dengan peran Pemprov Kaltim dalam pembangunan di daerahnya. Namun, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim punya pendapat berbeda. Bappeda Kaltim mengklaim penjatahan APBD termasuk bantuan keuangan di kabupaten/kota, sudah proporsional.

Dilihat dari nominal bantuan keuangan, Kukar bukan yang terbanyak di Kaltim meski kabupaten kaya ini menyetor Rp 130 triliun ke kas negara setiap tahun. Pemprov Kaltim, memiliki formulasi untuk ketentuan bantuan keuangan. Tepat tidaknya bantuan, tak bisa dilihat dari nilai.
“Alokasi ini bukan tanpa dasar. Ada kriteria seperti luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah APBD-nya,” ucap Kepala Bappeda Kaltim Rusmadi, kemarin (5/4).
Selain poin barusan, besaran sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) di kabupaten/kota juga jadi pertimbangan. Untuk urusan ini, dari Rp 6,92 triliun APBD Kukar 2012, Bappeda Kaltim mencatat Silpa mencapai 52 persen. Artinya, Silpa Kukar sekitar Rp 3,5 triliun. Padahal, bantuan keuangan juga masuk dalam batang tubuh APBD.
“Silpa itu penting. Daerah punya APBD Rp 5 triliun, tapi enggak habis. Itu jadi cerminan ketidakmampuan daerah mengelola APBD sehingga jadi pertimbangan juga,” terang Rusmadi.
Setiap daerah, sejatinya menginginkan alokasi besar. Namun demikian, di Kaltim masih ada 14 kabupaten/kota lainnya yang juga perlu mendapat bantuan.
Dalam hal ini, Kukar merasa perlu dapat jatah tinggi lantaran kontribusi besar dari kekayaan. Berkaca Undang-Undang 33/2004 tentang Dana Perimbangan, harapan itu jelas tak kesampaian karena aturan pembagian sudah ditetapkan.
“Keadaan Kukar itu sama dengan Kaltim yang akhirnya mengajukan uji materi undang-undang. Artinya, bahasa Bu Rita itu sama dengan yang disampaikan Kaltim saat judicial review,” tuturnya.
Dalam penetapan bantuan keuangan, Kabupaten Tana Tidung (KTT), mendapat jatah paling kecil yakni Rp 129 miliar. KTT merupakan kabupaten paling bungsu di Kaltim. Sementara yang paling banyak adalah Samarinda dengan Rp 641 miliar. Status ibu kota menjadi faktor utama Kota Tepian mendapat bantuan keuangan terbesar.
“Kukar mendapat Rp 543 miliar. Untuk kabupaten, Kukar tertinggi,” tuturnya. Besaran bantuan, kata Rusmadi, melewati kajian dan formulasi. Namun demikian, dalam perjalanan, nilai yang ditetapkan itu melewati politik anggaran yang tak menutup kemungkinan bakal berubah.
Sebelumnya, Bupati Rita melontarkan ide pembentukan daerah otonomi baru dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Acara itu dihadiri kepala daerah se-Kaltim di Lamin Etam, beberapa hari lalu. Menjadi daerah kaya dengan sumbangsih Rp 130 triliun per tahun ke kas negara, pembangunan di Kukar dinilai memprihatinkan. Perencanaan pembangunan Pemprov Kaltim dianggap buruk.
Bupati sekaligus mengungkit peran Kukar dalam kontribusi keuangan di Kaltim yang realitasnya malah tak mendapat perhatian cukup. Dengan nada tinggi, Rita menyatakan kesiapan daerahnya mandiri dengan menjadi provinsi baru yang disebut Kutai Raya. “Saya bisa leburkan dengan Kutai Barat dan Kutai Timur,” ucapnya.
Salah satu yang bikin Bupati kecewa, pembangunan Jembatan Loa Kulu yang dicanangkan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dalam proyek MP3EI di Kaltim. Hanya, oleh Bappenas, proyek itu belum diagendakan. Namun, Faroek memilih tak berkomentar soal pernyataan Rita itu. Dikhawatirkan malah jadi polemik baru.
Pengamat politik sekaligus dosen di Universitas Mulawarman (Unmul), Asnar, berpandangan bahwa bungkamnya gubernur adalah permainan politik.  Dia beranggapan, langkah tak berkomentar menjadi bagian dari strategi mempertahankan reputasi.
“Pak Gubernur tidak mau terpancing dengan jebakan Rita,” sebutnya. Dipaparkan, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kisah mantan Bupati Kukar Syaukani HR yang juga ayah dari Rita. Ketika masih berkuasa, pria yang disapa Kaning itu “berseteru” politik dengan Suwarna Abdul Fatah yang menjabat gubernur Kaltim.
“Ujung-ujungnya, Kukar minta APBD ditambah. Kan itu yang dikeluhkan makanya gubernur diam. Takut terpancing,” kata Asnar. “Puncaknya, Gubernur akan membela diri. Masing-masing mencari kelemahan lawan,” sambungnya.
Asnar menilai, Rita sebaiknya introspeksi mengingat Sangasanga yang merupakan penghasil migas terbesar namun belum ada pembangunan signifikan. (*/bby/*/fla/fel/che/k1)