LKPj Bupati 2012 Dapat Nilai 90

TENGGARONG-DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) memberikan nilai 90 terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kukar tahun 2012. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna istimewa penyampaian keputusan DPRD terhadap LKPj Bupati Kukar 2012, Jumat (26/4) malam.
“Kami belum bisa memberikan nilai 100, tapi 90. Sisanya yang 10 merupakan tantangan agar ke depannya penyelenggaraan pemerintahan kualitasnya ditingkatkan lagi,” ujar juru bicara Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kukar, Salehuddin, dihadapan Bupati Kukar Rita Widyasari, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Kukar, serta anggota dewan lainnya.
LKPj Bupati Kukar telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD 1 April lalu, kemudian dibahas secara internal berdasarkan Tata Tertib DPRD.
Berkenaan dengan itu, DPRD menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap LKPj Bupati Kukar 2012 yang dibacakan Salehuddin. Tanggapan dan masukan itu di antaranya, dalam kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah dalam hal pendapatan, dikatakan, bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah yakni baru mencapai 5,02 persen. Menurut Salehuddin, permasalahan utamanya karena impelemntasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Restribusi Daerah belum dilaksanakan sepenuhnya. Kemudian kesadaran wajib pajak (WP) dan retribusi masih rendahnya.
Untuk itu DPRD merekomendasikan, Dinas Pendapatan Daerah Kukar membangun dan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, untuk menyusun database potensi pajak dan retribusi.
Selain itu juga disarankan, data WP Pemerintah Pusat, juga harus dimiliki oleh Pemkab. Sehingga ada data pembanding ketika Kementrian Keuangan menghitung bagi hasil pajak.
Kata Salehuddin, dalam hal penyelenggaraan pemerintaan daerah, di antaranya pada bidang pendidikan, realisasi anggaran pendidikan 2012 mencapai 77,38 persen. Sementara di bidang kesehatan mencapai 78 persen dan bidang lingkungan hidup 92 persen.
Ke depan diharapkan SKPD lebih serius dan berinovasi untuk mendukung tercapainya program dan sasaran kegiatan. Pada bidang pekerjaan umum, yakni Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terserap anggaran sebesar 64 persen. Sebagai indikator kinerjanya, jumlah rumah tangga bersanitasi mencapai 35,26 persen, sedangkan luasan kawasan kumuh tinggal 0,54 persen. Untuk Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kukar anggaran terserap 65 persen, dengan capaian indikator kinerja jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 40,47 persen.
Adapun di bidang perencanaan pembangunan dari 12 program secara keseluruhan rata-rata terdapat kemajuan fisik mencapai 91,74, dengan rata-rata penyerapan anggaran 72,3 persen.
“Serapan anggaran rendah terjadi di bidang perumahan, yakni 43 persen, ini dikarenakan rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) di bidang pengelolaan keuangan hingga kurangnya koordinasi,” ungkap politisi Partai Golkar ini.
Hal lainnya, dalam penyelenggaraan ketertiban umum, DPRD memberikan apresiasi pada Pemkab Kukar. Bahwa untuk tahun 2012 tak ada konflik di masyarakat, dibanding tahun 2011 pernah terjadi sekali konflik. Biar ke depan selalu kondusif, pemkab diminta menjalin komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh adat, agama, dan masyarakat, serta selalu mendeteksi dini terhadap permasalahan.
Diharapkan pembangunan di Kukar lebih dapat maju dengan serapan anggaran yang maksimal, sehingga tujuan dan sasaran kegiatan dapat tercapai dengan baik, yakni bermuara pada kesejahteraan rakyat. (hmp03/rom)

Sumber : http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/18715/lkpj-bupati-2012-dapat-nilai-90.html