Kutai Raya Gandeng Kutim Dan Kubar.

Anggota DPRD Kaltim dan DPR RI Jangan Cuma Pasang Label ‘Wakil Rakyat’.

TENGGARONG – Wacana Kutai Raya yang lontarkan Bupati Kukar Rita Widyasari sudah pernah digulirkan pada dialog seminar budaya di Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara pada 2010 lalu. Dijelaskan salah satu pejabat dan kerabat Kesultanan Kukar, HAPM Haryanto Bachroel,  wacana Kutai Raya mengabungkan Kukar, Kutai Barat (Kubar), Kutai Timur (Kutim), Bontang, Kutai Tengah (Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Wis dan Muara Kaman) dan Kutai Pesisir (Samboja, Muara Jawa dan Sangasanga).

Ia mengatakan, wacana Bupati Rita untuk membentuk Kutai Raya dianggap sebagai bentuk kekecewaan seluruh masyarakat, ini mengingat Kukar sebagai penyetor devisa Rp 130 triliun ke kas Negara tidak mendapatkan perhatian serius dari Pusat dan Pemprov Kaltim.

“Jalan-jalan provinsi dan pusat banyak rusak, apalagi di Loa Janan yang merupakan gerbang masuk Kukar, juga rusak parah,” ucap Bachroel yang bergelar HAP Gondo Prawiro kemarin.

Ia mengaku setuju dengan wacana pembentukan Kutai Raya selama untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Sumber Daya Alam (SDA) Kukar juga luar biasa melimpah, seperti batu bara, migas, pertanian dan lain-lainnya. “Proyek Jembatan Loa Kulu yang awalnya masuk MP3EI ternyata tidak diakomodir. Wajar jika Ibu Rita melontarkan hal itu. Harusnya provinsi memberikan perhatian lebih ke Kukar tanpa mengabaikan perhatiannya ke kabupaten/kota lainnya. Apalagi fungsi jembatan itu diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat karena bisa mengakut hasil panennya ke Samarinda dengan cepat,” tuturnya.

Dari segi pemerintahan, lanjutnya, SDM di Kutai juga jangan diragukan. Hal ini bisa dilihat dari sejarah Kerajaan Kutai yang merupakan kerajaan tertua di Nusantara, sehingga mampu mengelola pemerintahan sejak dulu kala. “Jika digarap serius dan dimulai dari sekarang, maka Kutai Raya bisa terwujud 2018,” pungkasnya.

Sementara Anggota Komisi II DPRD Kukar Junaidi menilai “kemarahan” Rita atas ketidakpedulian Pemprov Kaltim terhadap infrastruktur di Kukar, adalah sebuah kewajaran.

“Itu (marah,Red.) malah sebuah keharusan. Kemarahan itu adalah sebagai bentuk tanggungjawab Bupati kepada rakyat Kukar yang selama ini kerap mengeluhkan persoalan infrastruktur jalan dan jembatan,” Junaidi kepada Koran Kaltim, kemarin.

Ia mengatakan dalam setiap kunjungan ke kecamatan, dirinya kerap menerima keluhan tentang jalan yang rusak seperti jalur Loa Janan-Tenggarong, Tenggarong-Kota Bangun dan Tenggarong Seberang-Muara Kaman yang sebenarnya status jalan tersebut adalah milik provinsi ataupun jalan negara. Tetapi terkadang, masyarakat tidak mau tahu persoalan tersebut. “Mereka maunya jalan itu bagus, terserah apakah jalan itu milik kabupaten, provinsi ataupun negara. Karena jalan rusak itu berada di wilayah Kukar, makanya masyarakat mengeluhkannya kepada Bupati,” kata Junaidi yang juga Ketua KNPI Kukar ini.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada wakil rakyat yang duduk di DPRD Kaltim dan DPR RI, agar memberikan tekanan secara politik kepada pemerintah agar apa yang menjadi aspirasi atau usulan masyarakat bisa terpenuhi. “Anggota dewan jangan hanya jadi label wakil rakyat,” ujarnya.

Dia juga meminta kepada Gubernur Awang Faroek Ishak jangan hanya diam dalam menyikapi “kemarahan” Bupati Rita ini.

“Gubernur jangan lambat terkait persoalan infrastruktur. Ini adalah momen politik, komitmen untuk mensejahterakan akan selalu ditunggu masyarakat,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi II, Max Donald Tindage mengatakan apa yang disampikan Bupati tersebut, merupakan akumulasi kekecewaan terhadap keberadaan jalan-jalan provinsi di Kabupaten yang kondisinya banyak rusak. “Pemprov seakan kurang peduli dengan jalan milik mereka di kabupaten,” katanya.

Terkait pernyataan Bappeda Kaltim yang menyebutkan soal kriteria pengalokasian bantuan keuangan bisa dipahami, tapi substansi permasalahan yang disampaikan Bupati bukan pada tambahan nilai uang tapi lebih pada bentuk perhatian Pemprov pada jalan dan jembatan di Kukar yang secara aturan sulit dianggarkan dalam APBD Kabupaten.

“Jadi apa yang disampaikan Bappeda Kaltim di media beberapa hari lalu itu salah substansi, sebab yang dituntut Bupati Kukar soal jalan dan jembatan di Kukar yang menjadi tanggungajawab provinsi, bukan persoalan dana,” katanya. (ami/bmb)

Sumber  :  http://www.korankaltim.com/kutai-raya-gandeng-kutim-dan-kubar/