Giliran Sekretaris Daerah Diperiksa Polisi

Terkait Kasus Pencairan Dana Penyertaan Modal Diduga Tanpa Payung Hukum

TENGGARONG – Setelah lama tak terdengar lagi kabarnya, pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencairan dana penyertaan modal sebesar Rp 10 miliar oleh Perusda Tunggang Parangan (TP) kembali bergulir. Kali ini, giliran Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Edi Damansyah yang dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik Tipikor Polres Kukar Senin (8/4).

Seperti yang diketahui, kasus yang bergulir sejak awal tahun 2012 lalu itu, kini statusnya sudah dalam tahap penyidikan. Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan. Beberapa di antaranya seperti Direktur Perusda Tunggang Parangan (TP) Erwinsyah, Asisten III Pemkab Kukar Chairul Fadlan serta sejumlah staf di perusda tersebut.
Sedangkan pemanggilan Edi Damansyah, terkait posisinya yang merupakan mantan Asisten II Pemkab Kukar, sekaligus pihak yang masuk dalam badan pengawas Perusda TP. Demikian diutarakan Kasubag Humas Polres Kukar AP Suwarno kepada Kaltim Post di ruang kerjanya Senin (8/4). Ia menyebutkan jika surat pemanggilan kepada Edi sebelumnya telah dilayangkan sebanyak dua kali. Sehingga, kehadiran Edi kali ini, merupakan panggilan ketiga atas surat yang dilayangkan oleh penyidik Polres Kukar.
“Iya, beliau kami mintai keterangan sebagai saksi dalam kasus penyertaan modal sebesar Rp 10 miliar pada tahun 2010. Saat tahun pencairan dana penyertaan modal tersebut, yang bersangkutan  ketika itu masih menjabat sebagai Asisten II yang membidangi Ekonomi. Selain itu, dia juga termasuk dalam badan pengawas Perusda Tunggang Parangan,” ungkap Suwarno.
Meski tak merincikan bahan pertanyaan yang dilontarkan kepada Edi, namun Suwarno memberi gambaran jika sejumlah pertanyaan terkait klarifikasi atas sejumah temuan serta perkembangan penyidikan menjadi topik utama. Hal tersebut kata Suwarno untuk mencocokkan keterangan Edi dengan keterangan saksi yang telah dimintai keterangan sebelumnya.
Selain itu, polisi juga menelusuri peran badan pengawas terhadap penggunaan dalam mekanisme kerja Perusda Tunggang Parangan tersebut. Termasuk untuk mengetahui sejauh mana fungsi badan pengawas tersebut telah berjalan.
“Untuk rincinya tidak bisa kami sampaikan, karena masuk dalam bahan penyidikan. Yang jelas, kasus ini masih dalam pengembangan. Masih perlu tambahan keterangan sejumlah saksi lagi. Tidak bisa langsung disimpulkan cepat,” kata Suwarno.
Selanjutnya, Suwarno juga menyebutkan, selain mengumpulkan bahan keterangan, pihak penyidik juga telah mengumpulkan sejumlah dokumen sebagai petunjuk kasus tersebut. Hanya saja ia mengingatkan bahwa petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk untuk menentukan ada tidaknya penyimpangan.
Dari pantauan harian ini, Edi yang mengenakan seragam dinas telah berada di ruang pemeriksaan unit Tipikor pada pukul 13.00 Wita. Sementara, pemeriksaan yang bersangkutan terus berlanjut hingga berita lewat pukul 16.00 Wita. Namun saat Edi dihubungi lewat telepon guna konfirmasi terkait pemeriksaannya, nomor yang dihubungi selalu tidak aktif.
Untuk diketahui, kasus pencairan dana penyertaan modal sebesar Rp 10 miliar kini masuk ke ranah hokum dan telah ditangani Polres Kukar berawal dari dugaan ketiadaan payung hukum dalam penyerataan modal itu berupa peraturan daerah. Laporan yang ditindaklanjuti berdasakan temuan masyarakat itu masuk secara tertulis pada Rp 26 Desember 2011.
Dalam laporan tertulis itu disebutkan bahwa pencairan penyertaan modal Perusda TP sebesar Rp 10 Miliyar dilakukan oleh manajemen Perusda pada tanggal 18 Agustus 2011 dengan bukti  pencairan SPM-LS No-231/SPP-SPM/SKPAD/2011 serta SP2D No 03128 pada tanggal 19 Agusts 2011 untuk keperluan modal. Pencairan dana penyertaan modal tersebut dianggap melanggar Permendagri No 21 Tahun 2011 yang mengatur penggelontoran dana penyertaan modal kepada Perusda.  (*/qi/obi)