Pejabat Pengadaan Harus Paham Aturan

TENGGARONG – Melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Bagian Administrasi Pembangunan Pemkab Kukar mengadakan bimbingan teknik dan uji sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, Rabu (13/3), di Hotel Lizha, Tenggarong. Ini dikhususkan bagi pemangku kepentingan dan stakeholder yang terlibat dan bertanggung jawab langsung terhadap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Bimtek yang menghadirkan pembicara Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta, Agus Prabowo, diikuti sekitar 70 peserta dari lingkup SKPD. Peserta yang mengikuti ujian dan lulus, akan diberi sertifikat oleh LKPP Jakarta.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Chairul Anwar dalam sambutannya mengatakan,  keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah sangat dipengaruhi efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.
Oleh karena itu, menurutnya, peningkatan dan penguatan kapasitas sumber daya aparatur mutlak dilakukan sebagai upaya mempersiapkan dan menyediakan aparatur andal. Juga mampu bertanggung jawab atas ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah.
Ia juga mengatakan, salah satu poin penting pembangunan adalah proses pengadaan barang dan jasa atas beban belanja daerah dan beban belanja Negara. Ini sesuai Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Barang dan Jasa. Aturan tersebut merumuskan pedoman pengadaan yang lengkap, rinci serta menghindari multitafsir terhadap implementasi dari sistem pengadaan barang dan jasa yang telah ditetapkan di Indonesia.
“Peraturan tersebut harus dipahami dan dijalankan seluruh aparatur pemerintah yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujarnya. Ia juga berharap agar seluruh aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan memiliki kualifikasi yang telah dipersyaratkan undang-undang.
Sementara, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM, LKPP Jakarta, Agus Prabowo mengatakan, saat ini pengadaan barang dan jasa sedang dalam tahap reformasi sesuai arahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Oleh karena itu, pelatihan ini dimaksudkan agar para pejabat pengadaan paham aturan, supaya tidak terjadi lagi kesalahan administrasi. Menurutnya, seorang pejabat pengadaan harus paham dan menghindari 3 hal, yaitu fiktif dalam pengadaan barang, penggelembungan harga, serta suap. “Suap itu yang kadang sulit dibedakan dengan ucapan terima kasih,” ujarnya.
Dia mengatakan, banyak pejabat pengadaan terjerumus suap. Untuk itu, Agus berharap pejabat pengadaan memahami dengan baik semua peraturan. Satu hal yang sangat penting adalah menyejahterakan insan pengadaan dengan memberikan kontribusi yang sesuai agar tak ada lagi masalah. “Pejabat pengadaan merupakan ujung tombak pembangunan dan pekerjaannya pun memiliki risiko tinggi,” katanya. (hmp09/wan)

Sumber : http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/14839/pejabat-pengadaan-harus-paham-aturan.html