Kukar Bantah Caplok Samarinda

TENGGARONG – Kutai Kartanegara (Kukar) membantah tudingan mencaplok lahan Samarinda. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Setkab Kukar, Muhammad Syaifuddin mengatakan, tudingan tersebut tak berdasar. Bahkan, menurutnya, beberapa lahan yang sudah terang masuk wilayah Kukar justru pernah diklaim Samarinda.

“Ya, saya sempat membaca koran beberapa hari terakhir. Tapi, saya ketawa saja membaca komentar-komentar tersebut. Mungkin mereka belum pernah turun ke lapangan dan melihat kondisi tapal batas antara Kukar dan Samarinda. Saya heran, dari mana dasarnya Kukar dituding sebagai pihak yang mencaplok?” kata Syaifuddin, ditemui Kaltim Post di ruang kerjanya, kemarin (18/3).
Urusan tapal batas di daerah Sungai Siring yang berbatasan dengan Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, sebenarnya sudah klir. Mengacu ketetapan Gubernur pada 2011, daerah tersebut telah dinyatakan masuk Kukar. Sehingga, masyarakat dan fasilitas publik menjadi tanggung jawab kabupaten terkaya di Benua Etam ini.Hanya, kata Syaifuddin, lantaran di sana terdapat sejumlah aset yang pernah dibangun menggunakan dana APBD Samarinda, maka penyerahan asetnya masih menunggu sidang paripurna DPRD Kukar untuk melepaskan aset tersebut kepada Kukar. Salah satu aset yang sudah berada di bawah naungan Kukar, dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik), adalah bangunan SD 005.

Ia juga mengingatkan, jika asal-muasal daerah tersebut sebenarnya memang masuk Samarinda. Hanya, dilihat dari segi geografis serta perkembangan permukiman, Kukar dianggap paling layak untuk bertanggung jawab atas daerah tersebut. Lantaran posisinya sangat jauh dari pusat kota di Samarinda. Padahal, penduduk di daerah itu semakin banyak dan berkembang.
Melihat kondisi itu, tanpa diminta dari Kukar, Pemkot Samarinda akhirnya menyerahkan sendiri lahan tersebut. Keinginan Pemkot itu yang lantas disetujui Pemprov melalui Ketetapan Gubernur 2011.
“Kami sama-sekali tidak ada kepentingan untuk caplok-mencaplok lahan tersebut. Yang ada, Pemkot Samarinda yang sebenarnya menyerahkan wilayah tersebut kepada kami. Di kawasan itu akses jalan menuju Samarinda saat itu belum ada. Yang kasihan warga,” katanya.
Kondisi itu, lanjut Syaifuddin, tak jauh beda dengan kasus tapal batas di Desa Sungai Bawang, Kecamatan Muara Badak, yang mulanya masuk wilayah Samarinda. Ketika itu, terang dia, warga setempat berbondong-bondong ke Pemprov Kaltim untuk memperjuangkan agar daerah mereka masuk wilayah Kukar. Salah satu alasan warga, lantaran secara geografis lebih dekat dengan Kukar.
Pemprov pun menyetujuinya melalui Ketetapan Gubernur. Di bawah naungan Pemkab Kukar, daerah yang tadinya berstatus sebagai dusun kini berubah menjadi desa. Bahkan pada 2008 silam telah dideklarasikan sebagai Desa Budaya.
Syaifuddin juga menyebutkan di beberapa wilayah yang jelas-jelas masuk daerah Kukar, bahkan sempat diklaim masuk Samarinda. Ia memberi contoh lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Desa Bukit Raya. Tahun lalu, Pemkot Samarinda sempat menaruh sebuah pelang bertulisan “TPA SAMARINDA”.
Nah. Kalau sudah seperti ini ‘kan rasanya bukan kami yang mencaplok. Kalau Kukar sih masih banyak daerah yang perlu diurus dan dibenahi. Jadi, enggak perlu lagi mencaplok seperti itu,” ujarnya.
“Yang jadi persoalan saat ini adalah banyak lahan tambang yang belakangan muncul. Nah, ini yang disalahartikan seolah-olah kami yang punya kepentingan terhadap tambang tersebut. Kemudian mencaplok lahan tersebut. Sedangkan untuk daerah di Batu Cermin, saat ini memang belum pernah dibahas. Nanti tahun ini akan kami prioritaskan untuk dibahas,” tambahnya.
Untuk wilayah tapal batas Samarinda-Kukar sendiri yang belum dibahas di tingkat provinsi ada sejauh 80 kilometer. Angka itu muncul berdasarkan kajian dengan melihat geografis wilayah serta identifikasi lapangan. Persoalan tersebut, menurut Syaifuddin, diselesaikan secara bertahap melalui sejumlah prosedur di tingkat provinsi. Sedangkan yang menangani persoalan tapal batas di Pemprov Kaltim, yakni melalui Biro Perbatasan Provinsi.
Acuan dasar hukum tapal batas antara Kukar dan Samarinda masih mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1987. Sedangkan pembaharuan wilayah tapal batas akibat sejumlah persoalan seperti yang telah disebutkan, kata Syaifuddin, akan disesuaikan melalui prosedur dan ditetapkan Gubernur.
SAMARINDA MENGACU PP
Hingga kemarin, Pemkot Samarinda bersikukuh Kukar telah mencaplok wilayah mereka. Bahkan, menurut Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda, Busrani, selain di Sungai Siring dan Batu Cermin, hal serupa terjadi di Sambutan. “Batasnya dengan Anggana, Sungai Mariam (Kukar),” ucap Busrani.
Busrani menyebut PP 21/1987 mengatur Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Paser. Dari situ telah terjelaskan soal perbatasan Samarinda-Kukar. Termasuk tapal batas yang kini telah bergeser.
Pergeseran di Batu Cermin, menyalahi ketentuan yang telah tertuang dalam PP tersebut. Namun demikian, peta lampiran dalam peraturan tersebut dinilai tak jelas. Ini yang membuat simpang-siurnya status lahan di sana. “Dalam lampiran, Kukar menganggap tidak jelas. Ini yang belum ditegaskan Gubernur, sehingga mereka (Kukar) menggeser lagi,” ucap dia. “Tapi logikanya, itu wilayah Samarinda,” sambung Busrani.
Kendati ditetapkan sebagai wilayah Samarinda dalam PP tersebut, Pemkot siap mengikuti keputusan gubernur seandainya statusnya diubah jadi wilayah Kukar. Hal tersebut ternyata telah terjadi sebelumnya. Sebuah kawasan di Sempaja Utara di utara Samarinda, dekat SD 009, pada 2012 lalu diubah statusnya jadi wilayah Kukar. “Kami serahkan,” ucap dia.
Belum lama ini, Bagian Perkotaan meninjau lahan yang dipersoalkan tersebut. Menyusuri dari simpang tiga perbatasan Samarinda-Kukar dari arah Jalan Suryanata, tim berhasil menembus Batu Cermin. Hanya, struktur jalan di sana belum mumpuni. Konstruksinya masih tanah. Kendaraan yang digunakan berhasil menembus medan tersebut. Apalagi kondisi jalan sedang kering kala itu.
Secara teknis, Bagian Perkotaan memang tak mengurusi soal eksplorasi tambang. Namun demikian, tak dimungkiri jika dalam penelusuran itu, aktivitas penambangan kerap dijumpai di perbatasan dua wilayah.
Beberapa waktu sebelumnya, Pemkot Samarinda melakukan pembebasan lahan pada jalan poros Samarinda-Kukar dari sisi Kelurahan Air Putih.Kabarnya, sebagian dari lahan yang telah dibebaskan itu ada pula yang diklaim Kukar. Jika benar, Pemkot agaknya bakal mengajukan keberatan seandainya klaim dikabulkan Pemprov.

Busrani menyebut, soal tapal batas yang bermasalah, keputusan finalnya ada di Pemprov. Dari Pemkot, data pendukung perbatasan telah diserahkan untuk dikaji. Begitu juga dengan Pemkab Kukar.
PEMPROV MEMFASILITASI
Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah, dan Kerja Sama, Setprov Kaltim, Tri Murti Rahayu menyebut, permasalahan Samarinda dan Kukar telah masuk agenda Gubernur Awang Faroek Ishak. Dalam hal ini, Pemprov bakal memfasilitasi. Saat ini, kata dia, agenda memang tengah padat. Apalagi pertengahan April mendatang, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bakal diresmikan. “Kami akan mengundang keduanya. Dari Pemkot Samarinda dan Pemkab Kukar,” tandas Tri.  (*/bby/*/qi/far/zal/k1)
Sumber : http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/15136/kukar-bantah-caplok-samarinda.html