Dukung RUNK, Ditjen Bina Marga Investigasi Lokasi Rawan

Dalam mendukung program Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan khususnya pada pilar 2 yaitu Jalan yang lebih Berkeselamatan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Ditjen Bina Marga terus melakukan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan serta Investigasi dan Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan.

Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto saat menghadiri Rapat Koordinasi mengenai Evaluasi Strategi, Kebijakan dan Pelaksanaan Program Keselamatan dan Keamanan Transportasi Nasional dengan Komisi V DPR RI.

“Dari tahun 2009-2012, Ditjen Bina Marga telah melakukan investigasi lokasi rawan kecelakaan dan menyusun rekomendasi penanganan lokasi rawan kecelakaan sebanyak 176 lokasi dan audit keselamatan jalan sebanyak 63 lokasi,” tutur Djoko Murjanto.

Rakor yang juga dihadiri oleh Kementerian Perhubungan,  Korps Lalu Lintas Polri, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Jasa Raharja tersebut menindak lanjuti kecelakaan lalu lintas di beberapa daerah baru-baru ini.

Lebih lanjut Djoko mengatakan bahwa untuk audit keselamatan jalan (AKJ) target yang harus dicapai (program RUNK), adalah 30 persen sampai tahun 2016 dari pekerjaan ruas jalan nasional pada tahap feasibility study (FS) maupun Detail Engineering Design (DED).

“Oleh karena itu balai (jalan) harus melakukan audit keselamatan jalan pada paket pekerjaan jalan baik pada tahap FS, maupun DED,” tambah Djoko.

Selanjutnya kata Djoko, Direktorat Bina Teknik telah memberikan pelatihan AKJ sejak tahun 2011 dan telah menyusun buku catalog keselamatan jalan sebagai guide dalam melaksanakan AKJ maupun inspeksi keselamatan jalan.

Wakil Ketua KNKT Sri Untung mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Tetapi, paling banyak ditimbulkan faktor manusia, kedua sarana, ketiga prasarana, keempat faktor alam, kelima faktor manajemen operator dalam operasional transportasi dan terakhir faktor pengawasan.

 

Sementara itu anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umar Hadi menilai tingginya angka kecelakaan lalu lintas mendorong segera dilakukan penggalangan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menekan angka kecelakaan di Indonesia.

“Mari kita angkat ini sebagai darurat keselamatan nasional, karena masalah kecelakaan telah menimbulkan kerugian besar tiap tahunnya,” tutur Yoseph.

 Melalui UU No. 22 tahun 2009 yang prinsipnya ingin menekan angka kecelakaan dan menciptakan budaya lalu lintas yang baik, dan keselamatan jiwa bagi penggunanya. Menurut Yoseph, berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 itu ada namanya forum lalu lintas yang dibentuk dan beranggotakan kepolisian, PU, dan instansi terkait lainnya.

“Forum itu dapat melakukan kajian terlebih dahulu dan laporannya diserahkan kepada Komisi V DPR, kita bisa memperdayakan forum itu setelah kita sama-sama menyadari bahwa ini sudah kondisi darurat,”tambah Yoseph. (nrm)

Sumber : http://www.pu.go.id/main/view/8329