DPRD Minta Kegiatan Distop

Terkait Sengketa Lahan di Kota Bangun

TENGGARONG – Sengketa lahan seluas 15 hektare antara PT Kutai Agro Jaya (KAJ) dengan warga di Kota Bangun ditangani DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Mengurai letak permasalahan, kemarin (26/3), Komisi I dan Komisi II DPRD Kukar mengadakan rapat dengar pendapat dengan pihak terkait. Juga hadir unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kecamatan Kota Bangun.

Pertemuan dipimpin Plt Wakil Ketua DPRD Kukar Zainuddin Arhap itu menyimpulkan, tidak boleh ada kegiatan pada lahan tersebut sebelum ada kepastian hukum atas kepemilikan lokasi itu. Larangan beraktivitas itu terutama kepada pihak KAJ, meskipun perusahaan perkebunan sawit ini sudah melakukan penanaman di lahan sengekta tersebut. “Seluruh kegiatan distop dulu, sambil kita mencari kepastian hukum siapa pemilik lahan yang sah. Supaya tidak terjadi gesekan di masyarakat,” tegas Zainuddin.
Dalam pertemuan tersebut diketahui, sengketa muncul ketika KAJ melakukan penanaman sawit beberapa tahun lalu. Lahan itu kemudian diklaim milik masyarakat. Di sisi lain, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kukar mengatakan, lahan itu memang tidak masuk kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT KAJ. Status lokasi sengketa itu termasuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk transmigrasi sejak 1986.
Repotnya lagi, kini beredar informasi jika lahan tersebut juga diincar perusahaan tambang batu bara. Bahkan, sekarang dalam proses pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di instansi berwenang. Viktor Purba yang mewakili manajemen PT KAJ sempat mempertanyakan, jika pihaknya benar-benar dilarang beraktivitas di lahan tersebut, lantas bagaimana dengan tanaman sawit mereka yang sudah berbuah.
Ia berharap, selain proses untuk mendapatkan kepastian hukum atas lahan tersebut, hitung-hitungan ekonomi juga dipertimbangkan. “Ini harus jelas juga. Apakah kami tetap boleh mengelola (memanen sawit, Red.) tanaman yang sudah ada? Bagaimana pun kami sudah banyak investasi di sana,” jelas Purba. Namun, pertanyaan ini langsung dimentahkan Zainuddin. “Tidak bisa, seluruh kegiatan harus stop,” ujarnya.
Kemudian, anggota Komisi I DPRD Kukar Isnaini menegaskan, jika perusahaan tetap ngotot melakukan kegiatan di lahan sengketa, maka pihaknya akan meminta kepada Bupati untuk melakukan evaluasi kinerja perusahaan tersebut. Menurut dia, DPRD bisa saja memberikan semacam rekomendasi bahwa perusahaan ini diduga telah melakukan penanaman di luar HGU. “Jika KAJ terbukti menanam di luar HGU yang diberikan, maka kami akan meminta kepada bupati untuk mencabut izin perusahaan itu,” jelasnya.(adv/kri/far)
Sumber : http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/15806/dprd-minta-kegiatan-distop.html