Bupati Serahkan Laporan Keuangan 2012 Kepada BKP RI

TENGGARONG–Bupati Kukar Rita Widyasari menyam-paikan Laporan Keuangan Pemkab Kukar tahun anggaran 2012 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kaltim, di Kantor BPK RI perwakilan Kaltim Samarinda, Selasa (26/3).
Dalam kesempatan itu, Bupati Rita juga melakukan penandata-nganan berita acara serah terima dengan Kepala BPK RI Per-wakilan Kaltim, Sri Haryoso Suliyanto disaksikan Wabup HM Ghufron Yusuf, Sekkab Edi Damansyah dan Kepala SKPD.
Rita mengatakan laporan keuangan pemerintah daerah se-bagai pertanggungjawaban pelak-sanaan APBD ke BPK paling lam-bat tiga bulan setelah anggaran berakhir yang kali ini di sampai-kan tepat waktu merupakan ke-banggaan bagi Kukar. “Semua ini tidak lepas dari hasil kerja keras seluruh SKPD,” katanya.
Sementara itu, Sri Haryoso menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Kukar yang mampu menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahun 2012 tepat waktu. “Kami percaya Pem-kab Kukar telah berusaha mela-kukan hal terbaik dalam pengelo-laan dan tanggungjawab keua-ngan daerah termasuk pelaksa-naan penyampaian laporan keuangan saat ini,” katanya.
Penyampaian secara langsung laporan keuangan Kabupaten Kukar merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap perundang–undangan, kehadiran Bupati menunjukan semangat untuk melakukan perbaikan–perbaikan dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
Ia berharap Pemkab Kukar dapat lebih terbuka dan lebih koorperatif memberikan data dalam proses pemeriksaan, hal ini agar laporan hasil pemeriksaan BPK lebih objektif dan dapat memberikan rekomendasi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Pemkab. (hmp10)

Sumber  :  http://www.korankaltim.com/bupati-serahkan-laporan-keuangan-2012-kepada-bkp-ri/

DPRD Minta Kegiatan Distop

Terkait Sengketa Lahan di Kota Bangun

TENGGARONG – Sengketa lahan seluas 15 hektare antara PT Kutai Agro Jaya (KAJ) dengan warga di Kota Bangun ditangani DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Mengurai letak permasalahan, kemarin (26/3), Komisi I dan Komisi II DPRD Kukar mengadakan rapat dengar pendapat dengan pihak terkait. Juga hadir unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kecamatan Kota Bangun.

Pertemuan dipimpin Plt Wakil Ketua DPRD Kukar Zainuddin Arhap itu menyimpulkan, tidak boleh ada kegiatan pada lahan tersebut sebelum ada kepastian hukum atas kepemilikan lokasi itu. Larangan beraktivitas itu terutama kepada pihak KAJ, meskipun perusahaan perkebunan sawit ini sudah melakukan penanaman di lahan sengekta tersebut. “Seluruh kegiatan distop dulu, sambil kita mencari kepastian hukum siapa pemilik lahan yang sah. Supaya tidak terjadi gesekan di masyarakat,” tegas Zainuddin.
Dalam pertemuan tersebut diketahui, sengketa muncul ketika KAJ melakukan penanaman sawit beberapa tahun lalu. Lahan itu kemudian diklaim milik masyarakat. Di sisi lain, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kukar mengatakan, lahan itu memang tidak masuk kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT KAJ. Status lokasi sengketa itu termasuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk transmigrasi sejak 1986.
Repotnya lagi, kini beredar informasi jika lahan tersebut juga diincar perusahaan tambang batu bara. Bahkan, sekarang dalam proses pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di instansi berwenang. Viktor Purba yang mewakili manajemen PT KAJ sempat mempertanyakan, jika pihaknya benar-benar dilarang beraktivitas di lahan tersebut, lantas bagaimana dengan tanaman sawit mereka yang sudah berbuah.
Ia berharap, selain proses untuk mendapatkan kepastian hukum atas lahan tersebut, hitung-hitungan ekonomi juga dipertimbangkan. “Ini harus jelas juga. Apakah kami tetap boleh mengelola (memanen sawit, Red.) tanaman yang sudah ada? Bagaimana pun kami sudah banyak investasi di sana,” jelas Purba. Namun, pertanyaan ini langsung dimentahkan Zainuddin. “Tidak bisa, seluruh kegiatan harus stop,” ujarnya.
Kemudian, anggota Komisi I DPRD Kukar Isnaini menegaskan, jika perusahaan tetap ngotot melakukan kegiatan di lahan sengketa, maka pihaknya akan meminta kepada Bupati untuk melakukan evaluasi kinerja perusahaan tersebut. Menurut dia, DPRD bisa saja memberikan semacam rekomendasi bahwa perusahaan ini diduga telah melakukan penanaman di luar HGU. “Jika KAJ terbukti menanam di luar HGU yang diberikan, maka kami akan meminta kepada bupati untuk mencabut izin perusahaan itu,” jelasnya.(adv/kri/far)
Sumber : http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/15806/dprd-minta-kegiatan-distop.html

Pamit Ujian, Siswa Tinggal Tengkorak

Dihabisi Teman, Ditinggal di Jurang, Motor Dibawa Kabur

TENGGARONG – Malang nian nasib Nur Rahman (17), siswa SMA dari Desa Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara (Kukar). Dinyatakan hilang 10 hari, dia ditemukan tinggal tengkorak di jurang di Desa Sumber Sari, RT 13, Kecamatan Sebulu, Senin (25/3). Rahman korban pencurian dengan kekerasan (curas) yang diduga dilakukan dua temannya. Seorang tersangka sudah diringkus polisi, yakni Andri Nasib Budi Susiairawan alias Iwan (22). Satu lagi, berinisial Wi (17) seorang pelajar yang masih dalam pengejaran.

Kasus ini terungkap berkat pengembangan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Muara Kaman dengan tersangka Iwan.  Dari pendalaman aparat, kasus tersebut membuka peristiwa kematian Rahman yang tak lain adalah pemilik sepeda motor merek Suzuki Smash berwarna hitam dengan nomor polisi KT 3175 UG.
“Saat ini seorang pelaku bernama Iwan sebenarnya telah diringkus pada 17 Maret 2012 di Muara Kaman dalam kasus curanmor. Ternyata sepeda motor yang menjadi barang bukti itu milik korban yang dinyatakan hilang,” kata Kasubag Humas Polres Kukar AKP Suwarno. Informasi yang dihimpun media ini dari seorang guru SMA Yayasan Pendidikan (YP) 17 yang enggan namanya disebut, Nur Rahman dinyatakan hilang sejak 15 Maret 2013.Dia tak pulang ke rumah setelah berpamitan kepada keluarga untuk menginap di rumah neneknya di Desa Sumber Sari, SP 1, Kecamatan Sebulu.  Korban yang tercatat sebagai siswa di SMA tersebut akan mengikuti Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang diselenggarakan di SMA 2 Sebulu. Sekolah tempat Rahman menempuh pendidikan masih berstatus swasta dan belum bisa menyelenggarakan ujian secara mandiri.

Awalnya, dengan maksud dapat menempuh SMA 2 dengan jarak yang lebih dekat, korban memilih menginap di laboratorium milik SMA YP 17 yang masih masuk Kecamatan Muara Kaman. Dari laboratorium itu, jarak tempuh menuju SMA 2 Sebulu sekira 12 kilometer. Korban pun sempat mengikuti ujian pertama pada hari Rabu, 14 Maret 2013 di SMA 2 Sebulu. Nah, karena jarak tempuh dirasa masih cukup jauh, dia berpamitan via telepon seluler kepada orangtuanya untuk menginap di rumah neneknya.
“Jadi waktu hari pertama, hari Rabu itu, dia sempat ikut ujian di SMA2. Dia minta izin dengan pihak sekolah untuk menginap di ruang laboratorium milik SMA YP 17,” ucap guru tersebut.
Rupanya, komunikasi via handphone itu adalah percakapannya terakhir dengan orangtuanya. Korban tak pulang dan dikabarkan hilang. Guru SMA YP 17 sempat heran lantaran hari kedua ujian, Rahman tak muncul. Padahal UAS menjadi salah satu penentu kelulusan. Pihak sekolah berinisiatif untuk mendatangi keluarga dan menanyakan ketidakhadiran Rahman.
Kedatangan pihak sekolah malah membuat keluarga terkejut. Apalagi, setelah menghubungi nenek korban, ternyata Rahman tak pernah mendatangi rumah neneknya. Keluarga yang khawatir lantas mencari keberadaan Rahman dan melaporkan peristiwa itu ke Mapolsek Muara Kaman.
Mapolsek Muara Kaman yang berkoordinasi dengan Mapolres Kukar rupanya mendapat informasi jika sepeda motor yang digunakan Rahman cocok dengan sepeda motor yang diamankan sebagai barang bukti curanmor di Mapolres Kukar. Tersangka Iwan saat itu sudah diringkus.
Tersangka ini diketahui merupakan target operasi polisi yang diamankan di sebuah rumah di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Minggu (17/3) lalu. Saat dipertemukan dengan tersangka di Mapolres Kukar, orangtua korban mendapat informasi jika tersangka mengambil sepeda motor tersebut dari sebuah lokasi di Desa Sumber Sari, saat korban bersama Wi. Keterangan mengada-ada tersangka selanjutnya dikembangkan polisi untuk menelusuri keberadaan korban dan Wi yang disebut oleh tersangka Iwan.
Dari penyelidikan polisi, akhirnya diketahui tersangka mengakui jika dirinya bersama Wi menguasai kendaraan milik korban dengan cara menganiaya Rahman di sebuah jurang di Kecamatan Sebulu. Kedua tersangka menghabisi nyawa korban dengan cara mengayunkan sebilah badik ke arah belakang kepala sehingga tengkorak korban pecah.
Sebelum penikaman, korban yang berencana menginap di rumah nenek diajak kedua tersangka untuk berburu di hutan pada malam hari.  Bukannya berburu, Wi dari arah belakang korban mengayunkan badik ke bagian kepala. Melihat korbannya tak berdaya, Iwan justru menusuk korban di bagian pinggul. Korban selanjutnya berusaha kabur ke arah gunung. Saat itulah, kedua tersangka membawa sepeda motor beserta sebuah ponsel milik korban.
“Jadi korban ini sempat ditinggal dalam keadaan luka parah. Kejadiannya sekitar dua hari setelah tersangka Iwan di ringkus polisi atas kasus curanmor. Saat diintrogasi, barulah tersangka Iwan mau menunjukkan lokasi dia menganiaya korbannya tersebut,” kata Suwarno.
Polisi yang mendapat informasi dari tersangka Iwan, langsung mendatangi lokasi pada (25/3) sekitar pukul 23.00 Wita. Jurang yang menjadi lokasi penemuan mayat tersebut sedalam sekitar 36 meter. Sedangkan dari arah jalan raya menuju lokasi jurang tersebut kira-kira mencapai 70 meter. Di daerah tersebut juga tidak ditemui rumah warga. Korban sendiri ditemukan dengan mengenakan sebuah celana panjang dan sweater abu-abu. Juga ditemukan topi berwarna ungu yang dikenakan korban. Kondisi korban tinggal tengkorak lantaran telah lama dibiarkan di tanah.
“Setelah menemukan korban, kami langsung melakukan olah TKP serta melakukan pengejaran terhadap tersangka Wi. Termasuk melakukan pengembangan terhadap kasus ini untuk mencari bukti serta petunjuk lainnya. Sedangkan jenazah korban langsung kami bawa ke RSUD Abdul Wahab Syahranie untuk dilakukan visum,” ungkap Suwarno. (*/qi/far)
Sumber : http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/15805/pamit-ujian-siswa-tinggal-tengkorak.html

Jalan Penghubung Antar Kecamatan Ditarget Selesai 2014

TENGGARONG-Usai meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dayaku Raja, Rabu (13/3). Bupati Kukar, Rita Widyasari langsung  melakukan peninjauan beberapa proyek di Kecamatan Kota Bangun.
Turut dalam peninjauan itu Sekdakab Edi Damansyah, Kepala Dinas Bina Marga Wicaksono Subagya, Kepala Bappeda, Totok Heru Subroto, Camat Kota Bangun Mawardi, anggota DPRD Salehuddin S.Sos, S.Fil dan Dandim 0906 Tenggarong Letkol Inf Dendi Suryadi
Sidak diawali dengan meninjau proyek sisi jalan pendekat  Jembatan Marta-dipura yang mengalami longsor kurang lebih 100 meter, kemudian dilanjutkan melihat proses pengerjaan pembangunan jalan pendekat Jembatan Martadipura-Sebelimbing yang dibangun dengan file slap atau pembangunan jalan di atas rawa-rawa. Rita mendapatkan penjelasan pekerjaan file slap banyak mengalami kendala teknis, utamanya pemasangan tiang pancang dan kendala cuaca.
Dengan kondisi itu Rita bisa memahami kendala-kendalanya, namun Ia mengharapkan progress pekerjaan hendaknya ditingkatkan. “Target saya, 2014 jalan penghubung antar kecamatan tersebut telah selesai,” ujar Rita
Dari Jembatan Martadipura dilanjutkan meninjau Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Kota Bangun, di sekolah yang berlamat di jalan KH Dewantara itu, Rita dibuat kagum dengan banyaknya piala dan penghargaan yang diperoleh sekolah itu.
Menurut Camat Kota Bangun Mawardi, SMA Negeri I ini merupakan SMA unggulan di Kota Bangun, berbagai penghargaan telah diraih siswa-siswinya, dari lomba ilmu pengetahuan, olah raga maupun kesenian. (hmp 12)

Sumber : http://www.korankaltim.com/jalan-penghubung-antar-kecamatan-ditarget-selesai-2014/

Kukar Bantah Caplok Samarinda

TENGGARONG – Kutai Kartanegara (Kukar) membantah tudingan mencaplok lahan Samarinda. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Setkab Kukar, Muhammad Syaifuddin mengatakan, tudingan tersebut tak berdasar. Bahkan, menurutnya, beberapa lahan yang sudah terang masuk wilayah Kukar justru pernah diklaim Samarinda.

“Ya, saya sempat membaca koran beberapa hari terakhir. Tapi, saya ketawa saja membaca komentar-komentar tersebut. Mungkin mereka belum pernah turun ke lapangan dan melihat kondisi tapal batas antara Kukar dan Samarinda. Saya heran, dari mana dasarnya Kukar dituding sebagai pihak yang mencaplok?” kata Syaifuddin, ditemui Kaltim Post di ruang kerjanya, kemarin (18/3).
Urusan tapal batas di daerah Sungai Siring yang berbatasan dengan Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, sebenarnya sudah klir. Mengacu ketetapan Gubernur pada 2011, daerah tersebut telah dinyatakan masuk Kukar. Sehingga, masyarakat dan fasilitas publik menjadi tanggung jawab kabupaten terkaya di Benua Etam ini.Hanya, kata Syaifuddin, lantaran di sana terdapat sejumlah aset yang pernah dibangun menggunakan dana APBD Samarinda, maka penyerahan asetnya masih menunggu sidang paripurna DPRD Kukar untuk melepaskan aset tersebut kepada Kukar. Salah satu aset yang sudah berada di bawah naungan Kukar, dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik), adalah bangunan SD 005.

Ia juga mengingatkan, jika asal-muasal daerah tersebut sebenarnya memang masuk Samarinda. Hanya, dilihat dari segi geografis serta perkembangan permukiman, Kukar dianggap paling layak untuk bertanggung jawab atas daerah tersebut. Lantaran posisinya sangat jauh dari pusat kota di Samarinda. Padahal, penduduk di daerah itu semakin banyak dan berkembang.
Melihat kondisi itu, tanpa diminta dari Kukar, Pemkot Samarinda akhirnya menyerahkan sendiri lahan tersebut. Keinginan Pemkot itu yang lantas disetujui Pemprov melalui Ketetapan Gubernur 2011.
“Kami sama-sekali tidak ada kepentingan untuk caplok-mencaplok lahan tersebut. Yang ada, Pemkot Samarinda yang sebenarnya menyerahkan wilayah tersebut kepada kami. Di kawasan itu akses jalan menuju Samarinda saat itu belum ada. Yang kasihan warga,” katanya.
Kondisi itu, lanjut Syaifuddin, tak jauh beda dengan kasus tapal batas di Desa Sungai Bawang, Kecamatan Muara Badak, yang mulanya masuk wilayah Samarinda. Ketika itu, terang dia, warga setempat berbondong-bondong ke Pemprov Kaltim untuk memperjuangkan agar daerah mereka masuk wilayah Kukar. Salah satu alasan warga, lantaran secara geografis lebih dekat dengan Kukar.
Pemprov pun menyetujuinya melalui Ketetapan Gubernur. Di bawah naungan Pemkab Kukar, daerah yang tadinya berstatus sebagai dusun kini berubah menjadi desa. Bahkan pada 2008 silam telah dideklarasikan sebagai Desa Budaya.
Syaifuddin juga menyebutkan di beberapa wilayah yang jelas-jelas masuk daerah Kukar, bahkan sempat diklaim masuk Samarinda. Ia memberi contoh lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Desa Bukit Raya. Tahun lalu, Pemkot Samarinda sempat menaruh sebuah pelang bertulisan “TPA SAMARINDA”.
Nah. Kalau sudah seperti ini ‘kan rasanya bukan kami yang mencaplok. Kalau Kukar sih masih banyak daerah yang perlu diurus dan dibenahi. Jadi, enggak perlu lagi mencaplok seperti itu,” ujarnya.
“Yang jadi persoalan saat ini adalah banyak lahan tambang yang belakangan muncul. Nah, ini yang disalahartikan seolah-olah kami yang punya kepentingan terhadap tambang tersebut. Kemudian mencaplok lahan tersebut. Sedangkan untuk daerah di Batu Cermin, saat ini memang belum pernah dibahas. Nanti tahun ini akan kami prioritaskan untuk dibahas,” tambahnya.
Untuk wilayah tapal batas Samarinda-Kukar sendiri yang belum dibahas di tingkat provinsi ada sejauh 80 kilometer. Angka itu muncul berdasarkan kajian dengan melihat geografis wilayah serta identifikasi lapangan. Persoalan tersebut, menurut Syaifuddin, diselesaikan secara bertahap melalui sejumlah prosedur di tingkat provinsi. Sedangkan yang menangani persoalan tapal batas di Pemprov Kaltim, yakni melalui Biro Perbatasan Provinsi.
Acuan dasar hukum tapal batas antara Kukar dan Samarinda masih mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1987. Sedangkan pembaharuan wilayah tapal batas akibat sejumlah persoalan seperti yang telah disebutkan, kata Syaifuddin, akan disesuaikan melalui prosedur dan ditetapkan Gubernur.
SAMARINDA MENGACU PP
Hingga kemarin, Pemkot Samarinda bersikukuh Kukar telah mencaplok wilayah mereka. Bahkan, menurut Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda, Busrani, selain di Sungai Siring dan Batu Cermin, hal serupa terjadi di Sambutan. “Batasnya dengan Anggana, Sungai Mariam (Kukar),” ucap Busrani.
Busrani menyebut PP 21/1987 mengatur Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Paser. Dari situ telah terjelaskan soal perbatasan Samarinda-Kukar. Termasuk tapal batas yang kini telah bergeser.
Pergeseran di Batu Cermin, menyalahi ketentuan yang telah tertuang dalam PP tersebut. Namun demikian, peta lampiran dalam peraturan tersebut dinilai tak jelas. Ini yang membuat simpang-siurnya status lahan di sana. “Dalam lampiran, Kukar menganggap tidak jelas. Ini yang belum ditegaskan Gubernur, sehingga mereka (Kukar) menggeser lagi,” ucap dia. “Tapi logikanya, itu wilayah Samarinda,” sambung Busrani.
Kendati ditetapkan sebagai wilayah Samarinda dalam PP tersebut, Pemkot siap mengikuti keputusan gubernur seandainya statusnya diubah jadi wilayah Kukar. Hal tersebut ternyata telah terjadi sebelumnya. Sebuah kawasan di Sempaja Utara di utara Samarinda, dekat SD 009, pada 2012 lalu diubah statusnya jadi wilayah Kukar. “Kami serahkan,” ucap dia.
Belum lama ini, Bagian Perkotaan meninjau lahan yang dipersoalkan tersebut. Menyusuri dari simpang tiga perbatasan Samarinda-Kukar dari arah Jalan Suryanata, tim berhasil menembus Batu Cermin. Hanya, struktur jalan di sana belum mumpuni. Konstruksinya masih tanah. Kendaraan yang digunakan berhasil menembus medan tersebut. Apalagi kondisi jalan sedang kering kala itu.
Secara teknis, Bagian Perkotaan memang tak mengurusi soal eksplorasi tambang. Namun demikian, tak dimungkiri jika dalam penelusuran itu, aktivitas penambangan kerap dijumpai di perbatasan dua wilayah.
Beberapa waktu sebelumnya, Pemkot Samarinda melakukan pembebasan lahan pada jalan poros Samarinda-Kukar dari sisi Kelurahan Air Putih.Kabarnya, sebagian dari lahan yang telah dibebaskan itu ada pula yang diklaim Kukar. Jika benar, Pemkot agaknya bakal mengajukan keberatan seandainya klaim dikabulkan Pemprov.

Busrani menyebut, soal tapal batas yang bermasalah, keputusan finalnya ada di Pemprov. Dari Pemkot, data pendukung perbatasan telah diserahkan untuk dikaji. Begitu juga dengan Pemkab Kukar.
PEMPROV MEMFASILITASI
Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah, dan Kerja Sama, Setprov Kaltim, Tri Murti Rahayu menyebut, permasalahan Samarinda dan Kukar telah masuk agenda Gubernur Awang Faroek Ishak. Dalam hal ini, Pemprov bakal memfasilitasi. Saat ini, kata dia, agenda memang tengah padat. Apalagi pertengahan April mendatang, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bakal diresmikan. “Kami akan mengundang keduanya. Dari Pemkot Samarinda dan Pemkab Kukar,” tandas Tri.  (*/bby/*/qi/far/zal/k1)
Sumber : http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/15136/kukar-bantah-caplok-samarinda.html

Pejabat Pengadaan Harus Paham Aturan

TENGGARONG – Melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Bagian Administrasi Pembangunan Pemkab Kukar mengadakan bimbingan teknik dan uji sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, Rabu (13/3), di Hotel Lizha, Tenggarong. Ini dikhususkan bagi pemangku kepentingan dan stakeholder yang terlibat dan bertanggung jawab langsung terhadap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Bimtek yang menghadirkan pembicara Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta, Agus Prabowo, diikuti sekitar 70 peserta dari lingkup SKPD. Peserta yang mengikuti ujian dan lulus, akan diberi sertifikat oleh LKPP Jakarta.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Chairul Anwar dalam sambutannya mengatakan,  keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah sangat dipengaruhi efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.
Oleh karena itu, menurutnya, peningkatan dan penguatan kapasitas sumber daya aparatur mutlak dilakukan sebagai upaya mempersiapkan dan menyediakan aparatur andal. Juga mampu bertanggung jawab atas ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah.
Ia juga mengatakan, salah satu poin penting pembangunan adalah proses pengadaan barang dan jasa atas beban belanja daerah dan beban belanja Negara. Ini sesuai Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Barang dan Jasa. Aturan tersebut merumuskan pedoman pengadaan yang lengkap, rinci serta menghindari multitafsir terhadap implementasi dari sistem pengadaan barang dan jasa yang telah ditetapkan di Indonesia.
“Peraturan tersebut harus dipahami dan dijalankan seluruh aparatur pemerintah yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujarnya. Ia juga berharap agar seluruh aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan memiliki kualifikasi yang telah dipersyaratkan undang-undang.
Sementara, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM, LKPP Jakarta, Agus Prabowo mengatakan, saat ini pengadaan barang dan jasa sedang dalam tahap reformasi sesuai arahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Oleh karena itu, pelatihan ini dimaksudkan agar para pejabat pengadaan paham aturan, supaya tidak terjadi lagi kesalahan administrasi. Menurutnya, seorang pejabat pengadaan harus paham dan menghindari 3 hal, yaitu fiktif dalam pengadaan barang, penggelembungan harga, serta suap. “Suap itu yang kadang sulit dibedakan dengan ucapan terima kasih,” ujarnya.
Dia mengatakan, banyak pejabat pengadaan terjerumus suap. Untuk itu, Agus berharap pejabat pengadaan memahami dengan baik semua peraturan. Satu hal yang sangat penting adalah menyejahterakan insan pengadaan dengan memberikan kontribusi yang sesuai agar tak ada lagi masalah. “Pejabat pengadaan merupakan ujung tombak pembangunan dan pekerjaannya pun memiliki risiko tinggi,” katanya. (hmp09/wan)

Sumber : http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/14839/pejabat-pengadaan-harus-paham-aturan.html

Rita Lantik Edi Damansyah sebagai Sekkab Kukar

Wujudkan Reformasi Birokrasi dan Bebas Korupsi

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari, Jumat (15/3) pagi mengambil sumpah sekaligus melantik Edi Damansyah sebagai sekretaris kabupaten (sekkab) Kukar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong. Acara ini disaksikan forum koordinasi pimpinan daerah Kukar, Wakil Bupati HM Ghufron Yusuf, para asisten, staf ahli, para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tokoh masyarakat, dan sejumlah undangan lain. Edi menggantikan HAPM Haryanto Bahroel yang pensiun beberapa waktu lalu.
Untuk diketahui, Edi Damansyah dengan pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) sebelumnya menjabat asisten bidang ekonomi pembangunan sekkab Kukar. Pelantikan ini sesuai Surat Keputusan Gubernur Kaltim, Nomor 821.2/III.2.1034/TUUA/BKD-2013, tanggal 20 Februari tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan sekkab Kukar. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah, Rita Widyasari mengucapkan selamat atas pelantikan ini. Dia berharap pejabat terpilih mengemban amanah, sekaligus menyukseskan program Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja).
Menurut Rita, pelantikan ini mampu memperkuat pemerintahan di Kukar. ”Semoga semakin baik dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik serta bisa melakukan reformasi birokrasi secepatnya dan bebas dari korupsi, sekaligus bisa mengatasi berbagai permasalahan di Kukar,” tambah Rita. Ia juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas peran dan jasa yang telah diberikan HAPM Haryanto Bachroel selama ini. Jasanya akan selalu dikenang Pemkab dan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kukar.
Bupati juga mengatakan, Edi Damansyah terpilih setelah melalui proses panjang dan mekanisme pemilihan sesuai prosedur. Dia diangkat karena memiliki kualitas mumpuni, berdedikasi, loyal, disiplin, memiliki moral dan mental yang baik. ”Untuk itu, saya berharap agar Saudara (Edi) dapat selalu meningkatkan kompetensi sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawab sebagai sekretaris daerah,” pesan Rita.
Pengangkatan Edi diharapkan juga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan bekerja lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi. Kinerja sekkab sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Hal itu akan menjamin kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan aparaturnya. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik tersebut sejalan dengan meningkatnya keterbukaan informasi dan semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat.
Menurut Bupati, tuntutan tersebut wajar dan sudah seharusnya direspons pemerintah daerah melalui kinerja dan tindakan-tindakan yang mengarah pada perbaikan tatanan kerja, perbaikan pelayanan, dan perbaikan moral serta kompetensi aparatur. Ini berguna bagi peningkatan penyelenggaraan pembangunan agar lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. (hmp04/wan)

Sumber : http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/14842/rita-lantik-edi-damansyah-sebagai-sekkab-kukar.html

Dukung RUNK, Ditjen Bina Marga Investigasi Lokasi Rawan

Dalam mendukung program Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan khususnya pada pilar 2 yaitu Jalan yang lebih Berkeselamatan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Ditjen Bina Marga terus melakukan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan serta Investigasi dan Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan.

Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto saat menghadiri Rapat Koordinasi mengenai Evaluasi Strategi, Kebijakan dan Pelaksanaan Program Keselamatan dan Keamanan Transportasi Nasional dengan Komisi V DPR RI.

“Dari tahun 2009-2012, Ditjen Bina Marga telah melakukan investigasi lokasi rawan kecelakaan dan menyusun rekomendasi penanganan lokasi rawan kecelakaan sebanyak 176 lokasi dan audit keselamatan jalan sebanyak 63 lokasi,” tutur Djoko Murjanto.

Rakor yang juga dihadiri oleh Kementerian Perhubungan,  Korps Lalu Lintas Polri, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Jasa Raharja tersebut menindak lanjuti kecelakaan lalu lintas di beberapa daerah baru-baru ini.

Lebih lanjut Djoko mengatakan bahwa untuk audit keselamatan jalan (AKJ) target yang harus dicapai (program RUNK), adalah 30 persen sampai tahun 2016 dari pekerjaan ruas jalan nasional pada tahap feasibility study (FS) maupun Detail Engineering Design (DED).

“Oleh karena itu balai (jalan) harus melakukan audit keselamatan jalan pada paket pekerjaan jalan baik pada tahap FS, maupun DED,” tambah Djoko.

Selanjutnya kata Djoko, Direktorat Bina Teknik telah memberikan pelatihan AKJ sejak tahun 2011 dan telah menyusun buku catalog keselamatan jalan sebagai guide dalam melaksanakan AKJ maupun inspeksi keselamatan jalan.

Wakil Ketua KNKT Sri Untung mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Tetapi, paling banyak ditimbulkan faktor manusia, kedua sarana, ketiga prasarana, keempat faktor alam, kelima faktor manajemen operator dalam operasional transportasi dan terakhir faktor pengawasan.

 

Sementara itu anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umar Hadi menilai tingginya angka kecelakaan lalu lintas mendorong segera dilakukan penggalangan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menekan angka kecelakaan di Indonesia.

“Mari kita angkat ini sebagai darurat keselamatan nasional, karena masalah kecelakaan telah menimbulkan kerugian besar tiap tahunnya,” tutur Yoseph.

 Melalui UU No. 22 tahun 2009 yang prinsipnya ingin menekan angka kecelakaan dan menciptakan budaya lalu lintas yang baik, dan keselamatan jiwa bagi penggunanya. Menurut Yoseph, berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 itu ada namanya forum lalu lintas yang dibentuk dan beranggotakan kepolisian, PU, dan instansi terkait lainnya.

“Forum itu dapat melakukan kajian terlebih dahulu dan laporannya diserahkan kepada Komisi V DPR, kita bisa memperdayakan forum itu setelah kita sama-sama menyadari bahwa ini sudah kondisi darurat,”tambah Yoseph. (nrm)

Sumber : http://www.pu.go.id/main/view/8329

Disnak Kesehatan Hewan Kukar Lakukan Vaksinasi Rabies

TENGGARONG – , Rabies adalah penyakit infeksi tingkat akut pada susunan saraf pusat yang di sebabkan oleh virus rabies, penyakit ini bersifat zoonotik, yaitu dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Virus rabies ditularkan kemanusia melalui gigitan hewan misalnya anjing, kucing, kera, rakun dan kelelawar. Rabies bisa juga disebut dengan anjing gila, sampai sekarang penyakit ini belum ada obatnya, apabila virus sudah mencapai otak korban tidak bisa ditolong lagi.

Untuk mencegah penyakit tersebut pada anjing dan hewan lainnya Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara (Disnak Keswan Kukar) melakukan vaksinasi  Rabies dan pengobatan massal di Kecamatan Muara Badak, Vaksinasi dilakukan di dua desa yaitu Desa Tanah Datar dan Desa Sungai Bawang, Kamis (7/3).

Kepala Bidang Pasca Panen dan Kesmavet H Kamaruddin menjelaskan Kecamatan Muara Badak mempunyai populasi anjing yang cukup banyak sekitar 350 ekor, sehingga rentan terhadap penyebaran penyakit rabies. Populasi anjing yang yang tinggi ini disebabkan karena masyarakat menggunakan  anjing untuk keperluan berburu, penjaga rumah dan kebun. Selain vaksinasi rabies dilakukan juga dengan kegiatan pengobatan massal terhadap sapi milik masyarakat di dua desa tersebut.

“Pengobatan dimaksudkan untuk mengantisipasi penyakit jembrana, yaitu penyakit yang biasanya ada padai sapi Bali,” jelas Kamaruddin.

Sementara itu Drh Abdul Kadir menerangkan Penyakit jembrana yang menyerang  sapi – sapi Bali ini,menyerang pada disistem kekebalan  tubuh. Manistipasi  yang kena jembrana ciri – cirinya keringatnya berdarah setelah digigit lalat, kalo kita bedah terlihat organ limpa membesar dari normalnya.  Secara keseluruhan kec Muara Badak memiliki populasi sapi sekitar 802 ekor (jantan 215 dan betina 597 ekor ).

Sebelumnya di Desa Badak Baru, Desa Gas Alam dan Desa badak Ulu, Bidang Pasca Panen dan Kesmavet Seksi Kesehatan Masyarakat  Vateriner mengadakan kegaiatan Pengawasan  kualitas mutu daging di pasar tradisional dengan tujuan untuk menjamin keamanan pangan asal hewan dari cemaran mikroba dan bahan pengawat (formalin). Kegiatan diantaranya pengambilan sample pada pedagang daging di pasar tersebut yang selanjutnya sample tersebut di kirim ke UPTD Labolatorium Keswan dan Kemavet Samarainda, untuk diuji kandungan bakteri Salmonella sp,staphilo Cocus, Ecoli dan TPC (Total Plate Count).

“Hasilnya akan diketahui sekitar 1 bulan kemudian, kegiatan ini rutin dilakukan oleh Disnak Keswan kab Kukar, sedangkan untuk vaksinasi rabies dan pengobatan massal untuk sapi dilakukan 1 tahun sekali.”ujar Kamaruddin. (vb/hayru)

 

Sumber : http://www.vivaborneo.com/disnak-kesehatan-hewan-kukar-lakukan-vaksinasi-rabies.htm

Bupati Turun Tinjau Proyek

Tekankan Prioritas Pembangunan

TENGGARONG – Untuk memantau perkembangan pembangunan di wilayah yang dipimpinnya, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari tidak segan-segan turun ke lapangan, meninjau proyek-proyek. Seperti dilakukannya di Kecamatan Muara Muntai, Senin (11/3) lalu. Rita didampingi Wakil Bupati HM Ghufron Yusuf, Kepala Dinas Bina Marga Wicaksono Subagya, Kepala Dinas Cipta Karya Hasan Basri, Kepala Dinas Pendidikan Hermawan, Dandim 0906 Tenggarong Dendi Suryadi, dan Camat Muara Muntai Anjar Asmara.
Bupati melakukan peninjauan beberapa proyek, diawali gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan yang juga berfungsi sebagai puskesmas. Kemudian, bangunan sekolah SMP I. Sekolah dimana Camat Muara Muntai Anjara Asmara pernah bersekolah tesebut kondisinya sangat memprihatinkan dan sudah waktunya direhab. Melihat hal itu, Rita mengharapkan agar secepatnya dilakukan perbaikan, karena kondisinya sudah tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar. Peninjauan berikutnya bangunan masjid Asy-syakirin dan pembangunan jalan tanah yang akan menghubungkan Rebak Rinding dan Batuq.
Ditemui usai melakukan peninjauan, Rita mengaku dapat memaklumi perkembangan proyek karena lokasinya di Hulu Mahakam. Namun, hal tersebut hendaknya tidak menjadi hambatan. “Saya dapat memaklumi, karena di sini jauh dari kota, tidak seperti di Tenggarong,” ujar Rita. Dia berharap kepala dinas sering-sering turun ke lapangan agar dapat melihat langsung perkembangan proyek dan untuk mengetahui mana yang prioritas. “Jangan pernah membangun yang baru kalau masih banyak yang rusak,” pesannya. (hmp12/wan)

Sumber :  http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/14546/bupati-turun-tinjau-proyek.html