Wabup Kukar Resmikan Gedung NU

TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) HM Ghufron Yusuf meresmikan gedung Nahdlatul Ulama (NU) Kukar, bertempat di Jalan Poros, Kompleks Stadion Aji Imbut, Tenggarong Seberang, Senin (25/2) kemarin. Dihadiri Ketua PCNU Kukar H Khairul Anwar, Ketua PWNU Kaltim KH M Rosyid, Ketua PBNU Pusat KH Said Agil Siradj, Habib Zaid Bin Abdurrahman Bin Yahya, Habib Ismail Fajrie Alatas dari Pekalongan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kukar, serta unsur Muspika Kecamatan Tenggarong Seberang.
Dalam sambutan Wakil Bupati mengatakan, gedung NU Kukar yang megah ini merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemkab Kukar yang bersumber dari dana hibah tahun 2010. Gedung NU yang representatif mutlak diperlukan sebagai sarana dan prasarana penunjang segala kegiatan organisasi. “Dengan adanya gedung NU Kukar yang baru ini, saya berharap mampu meningkatkan kemandirian organisasi serta memberikan spirit baru dalam perjuangan organisasi NU, terutama menegakkan nilai-nilai Islam secara benar, serta mengajak umat senantiasa berbuat baik, amanah dan istiqamah dalam beramal, kemudian diorientasikan mendapatkan rida Allah SWT,” urai Ghufron.
Lebih lanjut, Wabup berpesan, gedung NU harus diiringi semangat berinovasi, baik dengan kegiatan-kegiatan syiar Islam maupun kegiatan sosial, sehingga di masa-masa yang akan datang, gedung ini lebih terlihat sempurna sesuai harapan dan kebutuhan organisasi Nahdlatul Ulama.
Sedangkan Ketua PCNU Kukar, H Khairul Anwar menambahkan, gedung NU Kukar berlantai tiga ini terdapat ruang pertemuan, ruang pengurus, gudang, kamar tidur sebanyak dua kamar yang nantinya bisa digunakan apabila ada pelatihan-pelatihan. Kemudian, ada satu ruangan yang nantinya dipergunakan untuk klinik kesehatan. Sedangkan Ketua PBNU Pusat Said Agil Siradj yang memberikan tausiyah sekaligus sambutan, berpesan agar gedung yang dibantu Pemkab Kukar ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemajuan umat, khususnya di Kukar.
“Dengan gedung megah ini, saya berharap bisa diiringi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa manfaat bagi warga Kukar, jangan sampai gedung megah tetapi nihil kegiatan. Oleh karena itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya demi kemajuan dan kemaslahatan umat,” tambah Said Agil. Peresmian gedung NU Kukar diakhiri penandatanganan prasasti oleh Wabup Kukar dan Ketua PBNU Pusat, dilanjutkan pengguntingan pita oleh Ketua PBNU Pusat, Said Agil Siradj. (hmp12/wan)

Sumber  :  http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/13354/wabup-kukar-resmikan-gedung-nu.html

 

BP2T Sosialisasikan Pelayanan Perizinan pada Masyarakat

Tingkatkan Iklim Usaha dan Investasi.

TENGGARONG – Untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Perizinan, di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Marang Kayu, Selasa (25/2), kemarin.
Dalam sambutannya, ketua panitia, Rani Asmadi mengatakan, sosialisasi ini diberikan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha dari usaha kecil dan besar di Kecamatan Marangkayu.
“Kegiatan ini kami lakukan baru pertama kali tahun 2013, yang diawali di Kecamatan Marangkayu, dan akan berlanjut ke Kecamatan Anggana, Muara Jawa, dan Samboja,” katanya. Sementara itu, Suparman yang mewakili Kepala BP2T saat membuka sosialisasi mengatakan, pelayanan di kabupaten maupun kecamatan, sudah dibagi tugas masing-masing sesuai peraturan pemerintah.
“Untuk izin yang diurus di kecamatan, silakan urus di kecamatan, dan untuk izin yang diurus di kabupaten, silakan ke BP2T. Itulah salah satu tujuan kami mengadakan sosialisasi, agar masyarakat mengerti dan membedakan izin usaha mana yang ke kecamatan dan kabupaten,” jelasnya. BP2T melakukan sosialisasi berdasarkan Inpres Nomor 3, Permendagri Nomor 24 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, setiap perizinan harus melalui satu pintu dan tidak ditangani lagi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Sementara, Camat Marangkayu, Rekson Simanjuntak, mengingatkan masyarakat Marangkayu, agar dalam mendirikan usaha tidak ada lagi yang tidak mempunyai izin usaha. “Inilah kesempatan bapak dan ibu untuk menanyakan secara langsung kepada yang menangani perizinan. Apa saja yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Acara ini bisa menambah pengetahuan kita tentang perizinan,” katanya.
Berdasarkan data yang diterima, baru beberapa orang yang mempunyai izin usaha di Marangkayu karena minimnya pengetahuan tentang perizinan. Di beberapa tempat di Marangkayu juga sudah mulai berdiri usaha sarang burung wallet. Kepada masyarakat yang membuka, mungkin perlu informasi tentang perizinan dan dampak lingkungannya. Ia berharap kepada masyarakat yang mempunyai usaha jangan sampai tidak mempunyai izin usaha. Melalui sosialisasi perizinan, masyarakat yang belum mengetahui masalah perizinan jadi bisa lebih memahaminya.
“Gunakan waktu sosialisasi ini untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin, tanyakan perizinan usaha apa saja yang akan dibuka maupun sudah dibuka,” katanya. Hadir sebagai nara sumber di antaranya dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Bayu Prakasa, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Panjang, dan Dinas Peternakan, Rahman Hakim. (hmp10/wan)

 

Sumber : http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/13356/bp2t-sosialisasikan-pelayanan-perizinan-pada-masyarakat.html

 

 

 

 

 

Konsultasi Regional 2013 Kementerian PU Dimulai Hari Ini

Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian Pekerjaan Umum tahap pertama hari ini (26/2) dimulai dengan dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang dilanjutkan dengan pengarahan dan dialog dengan para peserta Konreg di Pendopo Gedung Kementerian PU. Hasil dari Konreg ini akan menjadi masukan dalam penyusunan rencana kerja Kementerian PU tahun 2014 dan penajaman program dan kegiatan provinsi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi dan Nasional.

Konreg tahap pertama yang berlangsung 26-27 Februari dihadiri oleh kurang lebih 300 orang peserta yang meliputi para Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Dinas Bidang PU dan Permukiman Provinsi, Kepala Balai Besar/Balai Wilayah Sungai, Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, pejabat eselon II dan III terkait di lingkungan Kementerian PU. Selain itu juga turut diundang mitra kerja di Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Kepala Biro Perencanaan dan KLN Rido Matari Ichwan dalam laporannya sebagai panitia penyelenggara Konreg 2013 menyatakan bahwa Konreg kali ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama yang dilakukan hari ini dan besok memiliki agenda utama berupa penyampaian arahan dan hasil evaluasi kinerja terhadap target jangka menengah 2010-2014 untuk penyusunan program tahun 2014. Selain arahan dari Menteri PU, jadwal hari ini juga akan diisi oleh pengarahan dari Wakil Menteri PU, Komisi V DPR, Sekjen PU, Dirjen Penataan Ruang, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Pembina Konstruksi dan Kepala Balitbang yang dibagi menjadi tiga sesi pleno. Sementara untuk sesi pleno besok (27/2) akan diisi oleh pengarahan dari Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya dan Kepala Biro Perencanaan dan KLN.

Tahap kedua merupakan tahap penyusunan dan penajaman program dari berbagai satminkal yang diatur oleh masing-masing direktorat jenderal dengan melibatkan pemerintah provinsi dengan lebih intensif. Pelaporan hasil konreg akan disampaikan oleh para Direktur Jenderal kepada Menteri Pekerjaan Umum pada 19-20 Maret 2013 di Wisma Werdhapura, Bali.

Tema penyelenggaraan Konreg tahun ini adalah “Penyelenggaraan Infrastruktur ke-PU-an yang Efektif dan Efisien Guna Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”.  Tema ini sejalan dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2014 yaitu “Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. (g)

Sumber  :  http://www.pu.go.id/main/view/8287

Bupati Kukar Hadiri Rapat Evaluasi Diklat Luar Negeri

Paparkan Program Desa Mandiri

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari, menghadiri Rapat Evaluasi Hasil Diklat Luar Negeri yang digelar Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rapat dihadiri para Alumni Diklat Luar Negeri tahun 2011- 2012, terdiri para bupati, wali kota, kepala/sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta pejabat Kemendagri.

Rapat Evaluasi berlangsung 21-22 Februari, di ruang Andrasentra, Hotel Aston The Jungle, Bogor, Kamis (21/2). Rapat ini dibuka Kepala Badan Diklat, Drs Harunata, Dipl.D.F.MM. Dalam sambutannya, dia mengatakan, salah satu program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Kemendagri adalah memberikan kesempatan kepada pejabat strategis daerah mengikuti pelatihan keluar negeri melalui kerja sama dengan berbagai instansi yang mempunyai reputasi internasional.
“Tujuan digelarnya rapat evaluasi ini untuk mengetahui arah perubahan yang diperoleh para peserta setelah mengikuti program diklat luar negeri, mengetahui aplikasi pengetahuan yang diperoleh peserta setelah mengikuti diklat luar negeri di tempat kerja, serta mengembangkan jaringan kerja sama lebih lanjut dengan insitusi–insitusi terkait dengan sesama pemerintah daerah dalam negeri,” jelas Harunata.
Ia berharap peserta dapat mengevaluasi pelatihan selama ini dan hasilnya, untuk menambah wawasan serta bisa memecahkan masalah-masalah. Hasil tersebut, menurut dia, bisa dipetik dan didokumentasikan untuk pengembangan daerah. “Yang sangat penting, apa yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk pembangunan daerah masing-masing. Semakin banyak kita mendapat pegetahuan, semakin memudahkan pengembangan daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Kukar, Rita Widyasari sebagai salah satu peserta rapat yang pernah mengikuti diklat di Harvard Kennedy School USA pada Program Executive Education Training, menceritakan pengalaman selama di sana. Dia juga menyampaikan hasil evaluasinya. Menurut Rita, selama mengikuti kegiatan diklat di luar negeri, begitu banyak pengalaman yang dia dapat. “Itu akan kami bawa dan terapkan di daerah kami. Yang kini sudah kami programkan, salah satunya yang akan saya sampaikan dalam rapat evaluasi hari ini,” ujarnya.
Dalam Rapat Evaluasi, Rita Widyasari memaparkan Konsep Program Pengembangan Desa Mandiri, yaitu konsep pemberdayaan dengan menempatkan desa sebagai sasaran, tujuan, sekaligus indikator program dan kegiatan pembangunan. Program Desa Mandiri menjadi salah satu program pemerintah kabupaten dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Program ini lebih mengarah kepada desa/kelurahan yang termasuk dalam kategori desa tertinggal dalam konteks percepatan pembangunan menuju kemajuan desa kemandirian.
Dalam Rapat Evaluasi Diklat Luar Negeri ini, masing-masing perwakilan alumni memaparkan program yang sedang meraka kerjakan saat ini. Mereka adalah alumni Harvard Kennedy School USA pada program Executive Education Training, The Institute Of Adminisstration of Canada (IPAC) pada program Executive Education Training, Program Training on Building Local Government Capacity in the Implementation of Minimum Service Standard in Public Service Delivery, dan Pemerintahan Negara Bagian Victoria-Australia, pada Competency Standards Banchmarking Study Program. (hmp3/wan)

sumber : http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/13139/bupati-kukar-hadiri-rapat-evaluasi-diklat-luar-negeri.html

Semua Institusi Pemerintah Harus Miliki SPM

TENGGARONG – , Sudah semestinya semua institusi pemerintahan memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu diantaranya dengan memangkas alur birokrasi sehingga dapat mempercepat penyelesaian suatu urusan.
Hal tersebut dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi saat memberikan arahan tentang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim, Jumat (8/2) di Hotel Grand Senyiur Balikpapan.
Dikatakannya, SPM itu harus efektif dan efisien, hal tersebut dapat mengukur sejauhmana Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan.
Menurut Gamawan seharusnya pemerintah semakin menghargai siapa saja yang berurusan, karena orang yang memerlukan pemerintah untuk mengurus sesuatu tentunya memakan waktu dan biaya.
“Tempatkan diri sebagai rakyat yang berurusan, sehingga kita dapat ikut merasakan. Jadi, permudah setiap urusan menjadi se singkat mungkin, sehingga dapat membantu meringankan beban orang yang berurusan,” imbaunya kepada seluruh kepala daerah se Kaltim.
Lanjut Gamawan, SPM yang efektif dan efisien juga berdampak pada investasi. Menurutnya, jika urusan menyangkut investasi mudah, maka investor akan senang dengan suatu daerah.
Adapun elemen kegiatan dalam penyusunan SPM meliputi penetapan jenis pelayanan dasar, penentuan indikator, nilai pencapaian SPM dan batas waktu pencapaian SPM.
Sedangkan manfaat umum penerapan SPM didaerah dijelaskan Gamawan yaitu agar masyarakat akan terjamin menerima pelayanan dasar dari Pemda, serta dapat mengukur sejauhmana Pemda dapat memenuhi kewajiban untuk menyediakan pelayanan dasar. Disamping itu SPM juga mempertajam jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan dasar, serta menjadi landasan menentukan perimbangan keuangan yang lebih adil dan transparan. Selain itu, SPM dapat memerjelas tugas pokok Pemda dan akan terjadi kesemibangan yang efektif antara eksekutif dengan legislatif. Menjadi justiikasi peningkatan pajak retribusi daerah, karena Pemda dan masyarakat dapat melihat keterkaitan pembiayaan dengan pelayanan dasar yang disediakan Pemda.
Selanjutnya Mendagri berharap rasionalisasi Pemda, karena daerah akan lebih berkonsentrasi padapembentukan kelembagaan yang berkorelasi dengan pelayanan dasarmasyarakat, termasuk jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan untuk mengelola pelayanan publik yang mendasar.
Selain tentang SPM, pada kesempatan itu Gamawan juga menjelaskan diantaranya mengenai penataan daerah ideal, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas daerah, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan progres e KTP.
Sebelum memberikan arahan, Gamawan juga menyerahkan eKTP masyarakat Kaltim secara simbolis, kepada bupati/walikota se Kaltim. (vb/hayru)

sumber : http://www.vivaborneo.com/semua-institusi-pemerintah-harus-miliki-spm.htm