BPKP2DT Diminta Koordinir Para Camat Perbatasan

Samarinda , Anggota Komisi I DPRD Kaltim, H Saifuddin DJ meminta Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Terpencil (BPKP2DT) Kaltim mengkoordinir para camat di wilayah perbatasan agar perjuangan mendapat alokasi anggaran dari APBD 2013, bisa lebih efektif.

“Selama ini tidak ada yang mengkoordinir, sehingga anggaran bagi pembangunan wilayah perbatasan sangat minim,” kata Saifuddin, Minggu (26/8) kemarin.

Rombongan Komisi I DPRD Kaltim yang terdiri atas Wakil Ketua Komisi I, Pdt Yefta Berto, Sekretaris Komisi I, Syaparudin serta anggota Komisi I, Saifuddin DJ dan H Rakhmat Majid Gani mengunjungi kawasan perbatasan Kaltim – Malaysia di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, 27 – 29 Juli 2012 lalu.

Meskipun BPKP2DT nanti mengkoordinir camat di perbatasan, namun politisi Gerinda tersebut juga mengingatkan SKPD tersebut untuk tetap menjalin komunikasi dengan para bupati yang wilayahnya masuk perbatasan.

“Ini agar para bupati tak merasa dilangkahi,” kata wakil rakyat asal Dapil IV Bontang, Kutim dan Berau tersebut. (vb/mir)

sumber : http://www.vivaborneo.com/bpkp2dt-diminta-koordinir-para-camat-perbatasan.htm

Disdik Kukar Bagikan Alat Permainan Edukatif ke Lembaga PAUD

TENGGARONG , Untuk meningkatkan keterampilan dan kreasi bermain bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membagi bagikan alat permainan edukatif (APE) kesejumlah lembaga PAUD.

Menurut Kasubid Paud-NI Saipul Anwar, pembagian permainan nedukatif outdoor dan indoor tersebut merupakan salah satu upaya untuk dapat menumbuhkan kembangkan keterampilan bagi anak usia dini.

“Dengan adanya alat permainan edukatif ini nantinya akan dapat menumbuhkan minat anak usia dini dalam berkarakter dan mandiri dalam berkarya,” ujarnya.

Tidak hanya itu, dibagikan alat permainan ini juga menurut dia, sebagai bentuk pemerataan, bantuan Ape yang dibagi bagikan ke lembaga lembaga yang belum pernah mendapatkan bantuan melakui APBN dan APBD provinsi.

Saiful berharap, dalam rangka meningatkan kualitas lembaga PAUD, diharapkan lembaga Paud mampu melakukan pengelolaan manajemen dan administrasi dengan baik.

” Inilah yang kita harapkan, agar semua lembaga Paud dapat bersinerji dalam membangun sumberdaya manusia, terlebih pengelolaan manajemen dan administrasinya harus di kelola dengan baik,” ujarnya.

Pada tahun 2012 Disdik juga telah merencanakan sejumlah program seperti Bimbingan Teknis (Bintek), Orientasi Teknis (Ortek) dan Workshop.

“Kegiatan-kegiatan pengembangan SDM penting kami lakukan, sebab dari penilaian kami ketika mereka mengusulkan sejumlah bantuan, masih banyak proposal-proposalnya yang perlu diluruskan,” pungkasnya. (vb/ir)

sumber : http://www.vivaborneo.com/disdik-kukar-bagikan-alat-permainan-edukatif-ke-lembaga-paud.htm

Bupati Kecewa PNS Tak Pakai Miskat

TENGGARONG , Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita widyasari merasa kecewa karena banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungannya tidak mengenakan baju miskat, saat masuk kerja perdana usai libur lebaran, Kamis (23/8).

Hal tersebut diungkapkan Rita saat melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Kecamatan Tenggarong dan Dinas Cipta Karya.

Untuk diketahui, sejak dua tahun lalu, PNS dilingkungan Pemkab Kukar diatur untuk mengenakan Miskat yang merupakan salah satu pakaian adat Kutai setiap hari Kamis.

Dari Sidak terebut ada dua dinas yang PNS-nya banyak tak mengenakan Miskat yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya.

“Padahal sudah dua tahun saya instruksikan PNS pakai Miskat hari Kamis, kenapa masih saja banyak yang tak pakai,” ujarnya di sela-sela memantau PNS

Rita juga sempat menanyakan langsung kepada PNS yang bersangkutan alasan mengapa tidak mengenekan Miskat, apakah belum punya atau memang tidak dipakai. Jawabannya rata-rata sudah memiliki Miskat namun tidak dipakai, alasannya beragam ada yang mengatakan ribet, hingga lupa.

Untuk itu kedepannya Rita mengimbau kepada kepala SKPD agar memantau stafnya untuk mengenakan Miskat hari kamis.

“Kita seharusnya bangga punya tardisi yang juga menjadi identitas, jadi saya minta pimpinan instansi agar menanamkan kesadaran dan memberi motifasi pada stafnya untuk memakai Miskat,” tegasnya.

Pada Sidak tersebut juga dilakukan pemeriksaan daftar hadir, haslinya ada PNS yang memang belum turun bekerja.
Wakil Bupati Kukar HM Ghufron Yusuf meminta kepala SKPD memberi teguran tegas kepada PNS yang mangkir dengan alasan tidak jelas.

“Saya juga minta kepala SKPD untuk melaporkan PNS yang mangkir tersebut kepada Sekda, kita berikan teguran ini tentunya menjadi peringatan agar PNS tidak lagi melakukan kegiatan indisipliner,” demikian ujar Ghufron saat ditemui usai Sidak itu.

Dalam Sidak tersebut Bupati dan Wakil Bupati Kukar didampingi Sekretaris Daerah HAPM Haryanto Bachroel, serta segenap asisten Setka Kukar. (vb/hayru)

sumber : http://www.vivaborneo.com/bupati-kecewa-pns-tak-pakai-miskat.htm

Jalan Perbatasan Kaltim-Kalsel Perlu Penanganan Tahun Jamak

SAMARINDA , Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kaltim, HM Taufik Fauzi menyatakan, pola penanganan jalan nasional di Kaltim, khususnya ruas jalan poros perbatasan Kaltim – Kalsel berbeda dengan pola penanganan jalan nasional di Kalsel. Kondisi yang seperti itu dianggap menjadi salah satu faktor penyebab tidak maksimalnya penanganan kerusakan ruas jalan poros perbatasan Kaltim – Kalsel.

Dikatakan, ruas jalan poros perbatasan Kaltim – Kalsel dan sebaliknya Kalsel –Kaltim seperti diketahui merupakan jalan nasional. Hanya saja yang membedakan pola penanganannya. Di Kaltim penanganannya hanya setahun anggaran, sehingga penanganannya tidak maksimal dan terkesan sepotong-sepotong. Sementara di Kalsel menggunkan sistem penanganan kontrak tahun jamak.

“Untuk itu, jangan heran jika kondisi jalan perbatasan Kalsel – Kaltim lebih baik dari pada jalan perbatasan Kaltim –Kalsel. Karena dengan pola penanganan pertahun pelaksanaanya tidak maksimal. Lain hal jika menggunakan sistem kontak tahun jamak. Dapat dipastikan penanganannya lebih cepat dengan hasil maksimal,” kata Taufik menjawab pertanyaan Supangat warga Paser saat menjadi narasumber Dialog Interaktif Diskominfo Kaltim melalui siaran TVRI Kaltim, Rabu (15/8) sore.

Supangat saat berpartisipasi dalam dialog yang hasil kerjasama Diskominfo Kaltim dengan TVRI Kaltim tersebut intinya mempertanyakan lambannya perbaikan jalan perbatasan Kaltim –Kalsel yang kondisinya rusak parah dan butuh perhatian ektra pemerintah. Taufik sendiri menjadi narasumber ditemani Kabid Bina Marga, Suheryatna dan Kasi Jalan, Deni Wardana dengan topik bahasan tupoksi DPU Kaltim dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Kaltim.
Pola penanganan dimaksud, dikatakan Taufik yang juga ditimpali Suheryatna, sejarahnya terjadi karena kondisinya berbalik dengan sekarang. Kala itu jalan perbatasan Kaltim –Kalsel lah yang kondisinya mulus layakanya jalan perbatasan Kalsel- Kaltim saat sekarang. Berkaitan itulah, alokasi yang dikucurkan untuk jalan tersebut hanya sebatas pemeliharaan. Sementara Pemprov Kalsel berjuang keras untuk memperoleh anggaran penanganan dengan sistem pengerjaan kontrak tahu jamak.
Pemprov Kalsel mendapatkan anggaran menggunakan sistem pengerjaan kontrak tahun jamak dan Pemprov Kaltim tetap hanya mendapatkan angagaran penanganan pertahun. Alhasil kondisi ruas jalan poros perbatasan Kaltim – Kalsel rusak parah dan progres penanganannya lamban, sementara ruas jalan poros perbatasan Kalsel – Kaltim dengan kondisi mulus.

Meski begitu, pihaknya tetap bersyukur atas dukungan pendanaan pemerintah pusat terhadap pembangunan jalan nasional di Kaltim. Apalagi, semenjak dua tahun terakhir Kaltim juga sudah mulai dapat anggaran penanganan sistem kontrak tahun jamak, meskipun jumlahnya masih sangat terbatas untuk menangani jalan nasional di Kaltim yang mencapai 2.118 kilometer.

Masalah lain yang juga menjadi penyebab kerusakan jalan dimaksud dan perlu mendapat perhatian adalah masih melintasnya kendaraan bertonase berat, khususnya kendaraan perusahaan pengangkut batubara di jalan umum. Padahal, dengan kondisi jalan di kaltim yang masih kelas III dengan kapasitas beban maksimal delapan ton, sudah tidak memungkinkan untuk tetap membiarkan kendaraan bertonase melebihai kapasitas melintas di jalan umum.

Itu sebabnya, pihaknya merasa bersyukur atas rencana pembentukan Perda jalan tambang yang saat ini tengah masuk uji publik untuk penyempurnaan. Sebab, Perda tersebut mengatur secara jelas pemisahan antara jalan umum dan jalan khusus.

“Dengan Perda ini mudah-mudahan masalah kita (kerusakan jalan,Red) dapat teratasi. Mengingat kendaran tambang sudah tidak boleh melintas di jalan umum, melainkan harus membuat jalan sendiri,” harapnya seraya mengatakan bahwa pembuatan Perda jalan tambang tersebut menjadi bagian lain pendukung keberhasilan Pemprov Kalsel mengatasi kerusakan jalan.

Sementara Suheryatna mengatakan, faktor lain yang menjadi kunci keberhasilan penanganan jalan rusak di Kaltim adalah koordinasi yang baik antar para pihak terkait kewenangan mupun masyarakat terkait dukungannya terhadap kesuksesan pelaksanaan. “Seperti halnya masyarakat. Perannya sangat dibutuhkan dalam proses pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan perbaikan jalan, seperti pelebaran jalan dan drainase,” sebutnya.

Terkait pembangunan infrastruktur di Kaltim sendiri, DPU melalui bidang binamarga memilki sembilan proyek unggulan. Pihaknya tidak merinci sembilan proyek dimaksud. Hanya saja, yang menjadi tantangan tidak semua proyek dimaksud menggunakan sistem penanganan kontrak tahun jamak.

“Meski begitu kita tetap yakin pembangunan infrastruktur di Kaltim berjalan optimal pada saatnya nanti. Seperti jalan perbatasan Kaltim – Kalsel, dengan keterbatasan anggaran kita tetap yakin jalannya akan mulus dua atau tiga tahun mendatang,” tukasnya.

Sementara Deni Wardana mengatakan, kondisi jalan di Kaltim dari 2118 kilometer jalan nasional dan 1.776 kilometer jalan provinsi 85 persennya dalam keadaan mantap.

“Yang tidak mantap hanya 15 persen,” sebutnya seraya menjelaskan jalan mantap dimaksud adalah jalan dengan kondisi agregat hingga mulus. Sedang jalan yang tidak mantap masih dalam kondisi jalan tanah. (vb/arf)

sumber : http://www.vivaborneo.com/jalan-perbatasan-kaltim-kalsel-perlu-penanganan-tahun-jamak.htm

Awang Faroek Ingin Bekas Tambang Jadi Kota Baru

SAMARINDA , Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak menginginkan setiap perusahaan pertambangan batubara berskala besar di Kaltim berkolaborasi dengan Pemkab/Pemkot setempat memanfaatkan lahan bekas tambang untuk pengembangan kota dengan membangun kota baru. Kota baru dimaksud nantinya akan menjadi satu kawasan yang sengaja dipersiapkan tuk bangun kemandirian karyawan dan masyarakat tambang seiring berakhirnya aktifitas pertambangan di lahan tersebut.

“Karenanya perusahaan harus memiliki konsep masa depan yang jelas. Seperti misalnya merencanakan ketika aktifitas pertambangan berakhir pegawainya harus kemana dan lain sebagainya. Itu sebabnya saya sangat mengharapkan lahan itu (lahan eks tambang,Red) diserahkan ke pemerintah tuk bangun satu kawasan baru tuk para karyawan tambang maupun masyarakat tambang,” ujar Faroek pada acara silaturahmi dan buka puasa bersama dengan Manajemen PT Indominco Mandiri (IMM), di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda, Senin (14/8).

Acara silaturahmi dihadiri Anggota DPRD,Kepala SKPD lingkup Kaltim, serta binaan/partner PT IMM dan beberapa PKP2B yang beroperasi di Kaltim. Acara juga tururt diraknai dengan penyerahan bantuan dari PT IMM berupa uang tunai untuk pembangunan Masjid di lima Desa binaa masing-masing Rp 30 juta, kemudian bantuan lima unit hands tractor, bibit sawit, dan bibit karet untuk kelompok tani binaan.

Dikatakan, kawasan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk membangun perumahan, disamping menjadikannya sebagai perkebunan, peternakan dan pemanfaatan lain yang bermanfaat. Sehingga, tingkat kesejahteraan karyawan dan masyarakat tambang tidak menurun dan diharapkan semakin membaik meskipun aktifitas pertambangan berakhir.
Jika tidak, bukan mustahil areal seputaran lokasi bekas tamang tersebut menjadi kota mati.

“Ini sebenarnya yang harus dilakukan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Bagaimana program yang dibuat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berksinambungan,” katanya.

Menurut dia, keinginan tersebut terlintas saat melihat keberhasilan Pemerintah Malaysia yang ‘menyulap’ lahan bekas tambang timah menjadi kota besar dan pusat pemrintahan. Oleh karenanya, Kaltim dengan 1.300 izin pertambangana baik Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP), dirasa berpotensi untuk mencontoh keberhasilan tersebut.

Ketika ditanya seberapa besar kemungkinan pelaksanaannya, pihaknya mengaku sangat mungkin. Hanya saja, tetap perlu didukunga dengan regulasi yang jelas, agar tidak menimbulkan masalah dimasa mendatang. Apalagi seperti diketahui, izin-izin pertambangan tersebut hanya bersastus izin pinjam pakai dengan Kementerian Kehutanan, sehingga ketik aktifitas petambangan berakhir harus dikembalikan seperti semua sebelum dilakukan aktifitas pertambangan.

“Dari pada dihutankan kembali, lebih baik ditanami dengan pohon yang dapat menghasilkan, seperti karet, kelapa sawit dan gaharu. Ini yang coba kita perjuangkan dengan membentuk regulasinya,” tandasnya.

Sementara terkait beberapa bantuan yang diberikan PT IMM, pihaknya mengapresiasi dan berharap menjadi panutan bagi perusahaan lain, terlebih bagi pemegang IUP. Dengan bantuan tersebut masyarakat tambang dapat turut sejatera bersama dengan pegwai dan pihak perusahaan.

Berkenaan itu, pihaknya menyaranakan Kepala BLH Kaltim untuk menjadikan tingkat kesejahteraan masayarakat tambang sebagai salah satu item penilaian proper atau penilaian pengelolaan dan pengendalian lingkungan perusahaan tambang. Dalam hal ini jika masih ada anak usia sekola yang tidak bverskolah, perusahaan harus memberikan beasiswa, jika belum ada guru khusus salah satu mata pelajaran diadakan gru, jika tidak ada perpus dibangunkan perpus dan berbagai kebutuhan dasar masyarakat lainnya.

Sementara Direktur Utama PT IMM, Leksono Puranto mengaku siap melaksanakan keinginan Gubernur yang menyarankan agar lahan bekas tambang perusahaannya saat masa izinnya habis pada 2026 diserahkan ke pemerintah untuk menjadi pengembangan Kota Bontang Baru. Menurut dia, sebagai perusahaan yang beroperasi di daerah selayaknya mengikuti kebijakan pemerintah.

Pun demikian dengan saran agar menyalurkan dana CSR perusahaan untuk pendidikan. “Kita (PT IMM) suduah melakukannya sejak dulu, bahakan untuk semua jenjang pendidikan dan jumlahnya lebih dari 100 orang seperti disarankan Pak Gubernur,” katanya seraya mengaku semua itu berkat bimbingan gubernur Kaltim yang menginginkan agar perusahaan meningkatkan kepeduloian sosial. (vb/arf)

sumber : http://www.vivaborneo.com/awang-faroek-ingin-bekas-tambang-jadi-kota-baru.htm

Warga Kutai Kartanegara Terbantu Jamkesda

TENGGARONG , Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui berbagai programnya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, salah satunya yakni memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Kukar melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun ternyata masih banyak yang belum mengetahui program tersebut. Kendati sebagian masyarakat sudah mengetahuinya dan cara penggunaaannya pun dianggap sebagai kartu sakti alias gratis berobat dirumah sakit.

Belum banyaknya bahkan mengetahui adanya program tersebut oleh masyarakat diketahui saat Bupati Rita Widyasari melakukan silaturahmi dalam rangka Safari Ramadhan 1433 H/2012 baru-baru ini di dua kecamatan sekaligus yakni Kecamatan Anggana dan Sangasanga.

Saat itu dalam setiap sambutannya, Rita selalu menanyakan kepada masyarakat sudah atau belum memiliki Jamkesda tersebut. Terlihat hanya sedikit yang sudah memiliki jamkesda selebihnya belum memilikinya.

“Saya sangat terharu ketika melihat warga saya tidak bisa dibantu pemerintah, alasannya tidak bisa ketemu bupati. Dan hal ini saya tegaskan, semua masyarakat Kutai Kartanegara kalau ada yang sakit silahkan dilaporkan dan menjadi tanggungan pemerintah melalui Program Jamkesda,” ujarnya.

Bupati meminta peran Kepala Desa/Lurah terlebih Camat untuk selalu mengontrol warganya kalau ada yang sakit segera beri bantuan kepada orang yang sakit.

Rita juga meminta kepada masyarakat yang memiliki KTP Kukar yang belum memiliki jamkesda agar segera mengurusnya ke puskesmas terdekat.

“Silahkan diurus agar semuanya mendapatkan jamkesda, dan kartu ini dapat digunakan di 8 Rumah Sakit di Kaltim pada kelas III ,”ujarnya.

Dijelaskan dia, semua jenis penyakit secara medis sudah tertera di kartu jamkesda, mulai dari penyakit kepala besar atau tumor, operasi berat bahkan operasi sesar bagi ibu yang melahirkan secara medispun ditanggung pemerintah.

“Ada warga kenohan cerita sama saya, katanya sudah menyiapkan uang Rp 25 juta untuk berobat, setelah berobat di RS dia bilang, kartu jamkesda yang ia miliki sakti alias gartis,” tuturnya.

Ditambahkan Rita, dengan adanya jamkesda ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kukar dalam memberikan jaminan kesehatan.

“Masyarakat harus tahu program ini, sebab Pemkab Kutai Kartanegara tiap tahunnya telah menjamin kesehatan seluruh masyarakat dengan menggelontorkan dana APBD sekitar 33 miliar,” pungkasnya. (vb/ir)

sumber : http://www.vivaborneo.com/warga-kutai-kartanegara-terbantu-jamkesda.htm

PT Badak Luncurkan Bahan Bakar LNG untuk Kendaraan dan Kompor


HEMAT RP13,6 TRILIUN: PT Badak NGL kemarin meluncurkan bahan bakar berjenis gas alam cair atau liquid natural gas (LNG) untuk kendaraan besar dan kompor rumah tangga. Bahan bakar ini lebih murah, efisien dan ramah lingkungan. Selain itu pemerintah bisa hemat Rp13,6 triliun per tahunnya.

PT Badak Luncurkan Bahan Bakar LNG untuk Kendaraan dan Kompor

Lebih Murah, Efisien dan Ramah Lingkungan

BONTANG- PT Badak NGL menorehkan sejarah energi di Indonesia. Perusahaan gas alam ini kemarin meluncurkan bahan bakar berjenis gas alam cair atau liquid natural gas (LNG) untuk kendaraan besar dan kompor rumah tangga. Inovasi bahan bakar ini merupakan kerja keras Badak yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina selama empat bulan.

CEO PT Badak NGL Nanang Untung, mengatakan beberapa keuntungan penggunaan energi alternatif ini adalah lebih efisien, ramah lingkungan dan cepat. Untuk penggunaan LNG pada kompor, terbukti lebih cepat panas ketimbang menggunakan gas elpiji di pasaran.

Menurut Nanang, peluncuran ini dilatarbelakangi atas kondisi minyak yang semakin meningkat, sementara pembangunan di Indonesia semuanya membutuhkan bahan bakar yang luar biasa. Karena itulah Badak mencoba alternatif bahan bakar LNG. Selain itu juga untuk memanfaatkan momentum dicanangkannya era LNG Domestik yang telah dimulai dengan pengapalan perdana LNG dari Badak ke PT Nusantara Regas pada bulan Mei 2012 lalu.

Peluncuran di Town Center PT badak NGL kemarin dihadiri Walikota Bontang, Wakil Ketua DPRD, muspida dan manajemen PT Badak. Acara ini juga disaksikan secara langsung oleh Pertamina Pusat Jakarta melalui video conference, yang dihadiri Dirjen Migas Evita Legowo, Dirut Pertamina Karen Agustiawan dan seluruh jajaran direksi serta manajemen Pertamina.

Bahan bakar LNG ini, lanjut Nanang, sangat baik untuk transportasi umum pada kendaraan besar seperti bis, truk, alat berat pertambangan. “Di Amerika Serikat sudah menggunakan pada seluruh alat-alat berat, bahkan di Cina. Dari sinilah kita mencontoh. Cina bisa kenapa Indnesia tidak?” ujarnya yang menambahkan, bahwa penghematan bahan bakar LNG bisa capai efesiensi sebesar 30 persen.

Pada peluncuran pertama bahan bakar LNG, teknisi langusng mengisikan bahan bakar LNG ke salah satu unit kendaraan jenis bus besar Mercedes Benz, dan beberapa kompor, yang kemudian diujicoba. Terbukti bahwa air yang dimasak di atas kompor yang menggunakan LNG lebih cepat mendidih dibanding kompor yang berbahan bakar LPG.

Khusus untuk bahan bakar kompor LNG, Nanang mengatakan, untuk pertama kali bisa diujicoba pada pusat jajan serba ada (Pujasera) Badak. Jika sudah dipasarkan, maka yang bisa menggunakannya adalah restouran, hotel, apartemen maupun perumahan yang belum mendapatkan program city gas dari pemerintah.

Menurut Dirjen Migas Evita Legowo melalui video conference, terobsosan ini dapat beri manfaat yang sangat baik bagi manusia. Selain itu produknya sangat ramah lingkungan dan lebih efesien dan ekonomis dibanding dengan bahan bakar lain seperti LPG, bensin, solar dan lainnya.

“Jika bahan bakar LNG bisa digunakan di seluruh Indonesia maka, Indonesia bisa menghemat sebanyak Rp13, 6 triliun per tahunnya,” ujarnya. Evita juga berharap pilot project ini berhasil baik.

Dirut Pertamina Karen Agustiawan menjelaskan langkah awal Pertamina melalui anak perusahaannya yakni PT Badak NGL merupakan komitmen Pertamina untuk mendukung pemanfaatan energi terbarukan untuk keperluan dalam negeri di masa depan. “Ini karya PT Badak dan Pertamina karena melakukan terobosan bagaimana mengurangi konsumsi BBM bersubsidi,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu Karen menilai, jika LNG setidaknya memiliki 3 kelebihan dibandingkan solar dan premium. Menurutnya LNG lebih ramah lingkungan, memiliki nilai densitas (kepadatan) 3 kali lebih besar pada volume yang sama dengan BBM dan memiliki tekanan yang rendah yaitu sebesar 1 atmosfer.

“Mengulami emisi hingga 85 persen,” imbuhnya.

Selain itu, karen optimis dalam 2 tahun kedepan jika LNG sudah banyak digunakan pada transportasi umum dan transportasi pertambangan.

“Kurang dalam 2 tahun bus, truk dan alat berat sudah menggunakan LNG,” tutup Karen.

Sementara Walikota Bontang Adi darma juga sangat mendukung program tersebut. Menurutnya, pemerintah kota akan bersinergi dengan Dirjen Migas dan PT Badak NGL. Mengenai penggunaan bahan bakar LNG untuk perumahan, saat ini Bontang mencanangkan city gas. Daerah yang belum mendapatkan jaringan city gas adalah wilayah bontang Selatan yang notabene berdekatan dengan peruashaan PT Badak NGL. “Ini akan kita bicarakan, apakah Bontang selatan nanti menggunakan LNG ataukah city gas,” ujarnya. (ool)

sumber : http://www.korankaltim.co.id/read/news/2012/32570/pt-badak-luncurkan-bahan-bakar-lng-untuk-kendaraan-dan-kompor.html

Tahun Ini, Dinsos Siap Bedah 100 Rumah Tak Layak Huni


PENDATAAN Tim RRTLH melakukan pendataan terhadap sejumlah rumah tak layak huni yang akan di bedah.

Tahun Ini, Dinsos Siap Bedah 100 Rumah Tak Layak Huni

RRTLH Menjadi Program Unggulan Dinas Sosial

TENGGARONG – Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH) yang dicanangkan Pemkab Kukar sejak 2011 yang dulunya hanya 25 unit pertahun, kali ini jumlahnya ditingkatkan menjadi 100 unit atau senilai Rp5 miliar. Rencananya pada tahun 2013 ini, Pemkab akan menggelontorkan dana Rp75 miliar untuk mewujudkan program RRTLH ini.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar Drs Mursito MM mengatakan jika program RRTLH merupakan salah satu program unggulan Dinsos yang harus terselenggara dengan baik. “Karena selaras dengan tekad maupun visi dan misi program Gerbang Raja yang ingin mense-jahterakan kehidupan warga khusus-nya yang tidak mampu,” ujarnya.

Dikatakan untuk tahun anggaran 2012 ada 100 unit RRTLH yang bakal dikerjakan. Pembiayaannya senilai Rp5 miliar dialokasikan pada APBD-P 2012.

Saat ini tim yang terdiri dari Dinas Cipta Karya, Bapemas Pem-des, Catatan Sipil, Dinas Kesehatan dan Kodim 0906 Tenggarong sudah merampungkan kegiatan turun ke lapangan dengan mendata rumah tidak layak huni di enam kecamatan. “Bahkan tim verifikasi juga sudah menetapkan rumah warga mana saja yang layak dan pantas untuk rehab,” katanya.

Mursito yang didampingi stafnya Kepala Bidang (Kabid) Kesejah-teraan Sosial (Kesos) Marmadi SH menambahkan tahun ini program RRTLH di canangkan di enam Keca-matan yakni Tenggarong 16 unit, Kota Bangun 17 unit, Loa Janan 16 unit, Sebulu 17 unit, Loakulu 17 unit dan Tenggarong Seberang 17 unit.
Direncanakan untuk tahun depan program ini akan lebih diperluas hingga meliputi segenap penjuru Kukar yang tersebar di 18 kecama-tan. Jika disetujui program ini maka untuk 2013 akan membutuhkan dana sedikitnya Rp75 miliar.

Marmadi menambahkan permo-honan yang masuk dari warga yang meminta bantuan rehab ini sejak program ini dicanangkan 2011 lalu, jumlahnya hampir mencapai empat ribu pemohon. Diantara kriteria itu adalah Kartu Tanda Penduduk, foto kondisi rumah pemohon dan Surat Kepemilikan Lahan atas rumah.

Dikatakan untuk program ini setiap rumah di rehab mendapat Rp50 juta. Dana itu sudah termasuk pembelian material bangunan, biaya tukang, biaya administrasi dan pajak. “Untuk material di lakukan pe-lelangan sedang ongkos tukang diberikan kepada warga karena gotong royong,” katanya.(hmp4)

sumber : http://www.korankaltim.co.id/read/news/2012/32569/tahun-ini-dinsos-siap-bedah-100-rumah-tak-layak-huni-.html

Bupati Kukar Minta VICO Bangun Sekolah Internasional

TENGGARONG – , Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari menerima kunjungan jajaran manajemen Vico Indonesia yang dipimpin Gunther Alois Newcombe President & Co Vico Indonesia, di rumah Jabatan Bupati, Selasa (31/7).

Gunther selaku presiden Vico yang baru selain bersilahturahmi dan memperkenalkan diri kepada Bupati beserta jajaran Pemkab Kukar, juga meminta masukan dan saran dari Jajaran Pemkab Kukar serta menanyakan apa – apa yang telah dilaksanakan Vico indonesia selama ini, selain pelaksanaan Comunity Social Responsibilty (CSR) terhadap pembangunan masyarakat di Kukar.

Dalam kunjungan tersebut Gunther didampingi Jajaran managemen Vico indonesia antara lain : Parluhutan Sibuea VP.HSES & Operation, Surya Safari External & Security Manager, dan Lies Tjokro GA dan Service Manager.

Sementara itu Bupati Rita yang didampingi Wakil Bupati (Wabup) HM Ghufron Yusuf, Asissten I bidang Administrasi Pemerintahan dan Hukum Chairil Anwar, Kepala Bappeda Totok Heru Subroto, Kabag Ekonomi Chairul Fadlan dan Kabag Humas & Protokol Dafip Haryanto, menyambut baik kunjungan Gunther beserta rombongan, Ia mengucapkan banyak terima kasih terhadap Vico yang telah banyak berkontribusi terhadap pembangunan di Kukar khususnya di kecamatan Muara Badak.

Namun Rita berharap lagi agar Vico lebih banyak lagi berkontribusi tidak hanya CSR yang pelaksanaannya hanya disekitar wilayah operasinya, yang selama ini telah dilaksanakan, namun ada sesuatu yang diberikan Vico terhadap Kukar secara luas yang bersifat monumental, untuk hal itu Rita berharap Vico bisa membangun sekolah internasional, dari gedungnya, kurikulumnya semua bertaraf internasional, “Kita ingin ada sesuatu yang monumental dan menjadi kebanggaan kita semua yang dibangun Vico untuk Kukar” harapnya

Lebih lanjut Rita menjelaskan bahwa Kukar dalam waktu dekat akan membangun Pusat perkantoran dan perbelanjaan yang berlokasi disamping Kantor Bupati, dengan adanya pusat perkantoran tersebut tidak ada alasan bagi perusahaan yang beroparesi diKukar untuk tidak berkantor di Tenggarong,

“Saya berharap dari 8 lantai pusat perkantoran dan perbelanjaan tersebut Vico membeli 1 lantai, untuk disewakan ataupun digunakan sendiri dan Vico harus berkantor disini (Tenggarong)” harap Rita. (vb/12)

sumber : http://www.vivaborneo.com/bupati-kukar-minta-vico-bangun-sekolah-internasional.htm