Soal Jembatan Baru, Janji Pusat Mesti Ditagih

Jembatan Loa Kulu Memang Pakai APBD, Tapi Jembatan Tenggarong Harus Pakai APBN

TENGGARONG – Sinyalemen tak adanya bantuan dana dari APBN untuk pembangunan kembali jembatan Kartanegara yang runtuh pada 26 Nopember 2011 lalu menuai keprihatinan dari berbagai elemen masyarakat di Kukar.

Ketua DPRD Kukar, Awang Yacoub Luthman, mengatakan proyek jembatan baru itu adalah bagian dari tanggungjawab pemerintah pusat karena ada akses kepentingan negara. Terlebih pemerintah pusat telah meminta kepada pemerintah daeah agar teknologi pembangunan jembaatan tidak lagi diserahkan pada daerah.

Ia menyatakan kabar yang menyebutkan tak diberikannya dana untuk pembangunan jembatan di Kukar harus diperjelas, karena hal tersebut tak sesuai dengan apa yang dibicarakan di Komisi V DPR RI, Kementerian PU. “Itu yang mau dituntut, jadi gimana komitmennya seperti itu?” ujarnya kemarin.

Menurutnya untuk jembatan di Tenggarong memang harus ada pembicaraan khusus agar bisa mendapatkan bantuan pusat, karena sejak awal Pemkab Kukar berkeinginan untuk membiayai sendiri pembangunan jembatan tersebut, agar proses pembangunannya lebih cepat.

“Memang pembangunan jembatan Tenggarong adalah tanggungjawab Kukar. Kita ingin cepat jembatan tenggarong ini segera dibangun. Kalau nantinya ada kekurangan akan minta share dengan pemerintah provinsi, jadi jangan ada penguatan dari pemerintah provinsi,” ujarnya.

Akan tetapi untuk jembatan Loa Kulu, Pemkab bersama DPRD Kukar akan menuntut secara tegas pada pemerintah pusat karena ini sudah sesuai komitmen. “Bagaimana caranya apakah di APBN 2013 atau APBN Perubahan 2013. Karena sudah dibicarakan di Komisi V DPR RI dan forum-forum stakeholder yang berkepentingan dengan jembatan, Bapenas, Kementerian PU,” jelas Awang yang juga Sekretaris DPD Golkar Kukar ini.

Untuk itu, Awang merasa perlu untuk berkumpul dan duduk bersama merapatkan barisan antara DPRD dan Pemkab Kukar, agar tidak lagi harap-harap cemas. “Untuk Jembatan Loa Kulu harus dana pusat, kalau ada kekurangan akan dibicarakan dengan meminta dana APBD Kaltim,” ujarnya.

Terpisah, Bupati Kukar Rita Widyasari menuturkan, dirinya akan terus melakukan konsultasi dengan Kementrian PU di Jakarta terkait dengan rencana pembangunan kembali jembatan Kartanegara.

Menurut informasi yang diperolehnya dari sumber yang bisa dpercaya menjelaskan, pembahasan APBN 2013 baru akan dilaksanakan pada akhir Agustus-September ini, dan anggaran untuk jembatan itu kemungkinan masuk dalam APBN-P.

“Jadi untuk sekarang ini memang belum ada, kemungkinan dianggaran perubahan. Saya juga sudah hubungi Bu Hetifah (Anggota DPR RI dari Kaltim, Red.) dan beliau yakin bisa teranggarkan, apalagi jembatan Kartanegara memiliki bentang panjang. Saya tetap yakin bisa mendapat bantuan,” tukasnya.

Sementara Ketua Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) Cabang Kukar, Ubang Hardiyanto mengaku kecewa jika memang pembangunan jembatan Kartanegara tersebut bakal tak mendapatkan bantuan APBN seperti yang telah diisyaratkan selama ini. Namun menurutnya, apapun yang terjadi dia meminta Pemkab Kukar harus terus mencari cara agar pembangunan jembatan tersebut tetap berjalan sesuai rencana.

“Kalau kenyataannya seperti itu (tak dibantu APBN,Red.) jelas kami sebagai warga Dayak juga ikut kecewa. Tapi perjuangan mewujudkan jembatan tidak boleh berhenti, karena jembatan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kegiatanya sehari-hari. Masa’ kita mau menyeberang sungai pakai kapal terus, kasihan masyarakat,” kata Ubang kepada Koran Kaltim, kemarin.

Dia juga mendukung Pemkab untuk melakukan lobi dan pendekatan kepada pengambil keputusan di Pemerintah Pusat agar Kukar tetap bisa mendapatkan bantuan dana APBN. “Kontribusi Kukar untuk Negara ini besar kok, tapi masa’ tidak dibantu untuk pembangunan jembatannya,” keluh Ubang.

Meski masih optimistis bantuan tersebut bisa teranggarkan di APBN, dia juga mengusulan alternativf terakhir, yakni pembangunan jembatan dibiayai APBD secara bertahap.

Sedangkan Ketua KNPI Kukar Junaidi mengatakan, perjuangan untuk bisa mendapatkan bantuan APBN terkait rencana pembangunan jembatan adalah menjadi tugas anggota DPR dan DPD RI perwakilan dari Kaltim termasuk Gubernur untuk bisa melakukan komunikasi politik anggaran yang intensif.

“Jangan hanya membiarkan Bupati Kukar berjuang sendiri. DPRD Kukar juga harus ikut membantu Bupati memberikan argumentasi di pusat. Gejala seperti ini sebenarnya menunjukan bahwa lemahnya negosiasi politik di Kaltim dengan pemerintah pusat,” tuturnya. (bmb/dk)

sumber : http://www.korankaltim.co.id/read/news/2012/31864/soal-jembatan-baru-janji-pusat-mesti-ditagih.html