Pusat Minta DED Jembatan Baru


YAKIN DIBANTU: Bupati Kukar Rita Widyasari yakin Pemerintah Pusat akan membantu pembiayaan pembangunan dua jembatan yang rencanakan akan dibangun pada tahun 2013 mendatang. Jembatan ini untuk menggantikan Jembatan Kartanegara yang runtuh November 2011 silam.

Pusat Minta DED Jembatan Baru

DED yang Lama Ditolak, UU 38/2004 tentang Jalan Mengharuskan Pusat Bantu

TENGGARONG – Bupati Kukar Rita Widyasari yakin Pemerintah Pusat akan membantu pembiayaan pembangunan dua jembatan yang rencanakan akan dibangun pada tahun 2013 mendatang. Jembatan ini untuk menggantikan Jembatan Kartanegara yang runtuh November 2011 silam. Keyakinan Rita ini didasari janji Ketua Komisi V DPR RI Yasti S Mokoagow yang akan memasukan anggaran pembangnan jembatan tersebut di APBN 2013. Namun janji tersebut akan trealisasi jika DED (Detail Engineering Design, Red.) jembatan tersebut sudah diperbaharui.

“Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan dengan Bu Yasti. Nereka (Komisi V DPR RI, Red.) menginginkna DED yang baru. Tapi kami akan ke sana lagi berkordinasi. Bu Yasti sendiri berjanji akan memasukkan anggarannya di APBN 2013. Tapi DED-nya harus baru,” kata Rita kepada sejumlah wartawan, setelah memimpin Pengarahan Program Desa Mandiri terhadap semua SKPD, kemarin.

Oleh karenanya, Rita langsung berkoordinasi dengan Kepala Bina Marga dan Pengairan Kukar Wisaksono Subagio mengenai keperluan tersebut. Laporan Wisak kepada Rita, Komisi V tidak menyetujui DED jembatan baru yang sebelumnya sudah mereka kirim.

“Mereka mau DED yang baru,” sambung Rita.

Untuk DED yang baru, kata Rita, Pemkab masih dalam tahap berkonsultasi dengan Ditjen Bina Marga Kementerian PU. Kendala yang dihadapi ternyata Ditjen telah berganti orang, sehingga koordinasi pun terkendala.

“Menurut Pak Wisak, DED ini sudah dikoordinasikan dengan pihak Ditjen. Namun Ditjen orangnya baru,” ujarnya.

Rita yakin Pusat akan membantu karena memang ada kepentingan nasional dalam hubungannya dengan bentang panjang. UU 38/2004 tentang Jalan mengharuskan Pusat untuk turut serta bertanggng jawab dalam hal pendanaan karena berkaitan dengan bentang panjangnya. Pasalnya jembatan di Kukar memiliki bentang panjang terpanjang di Indonesia kendati berada di tingkat kabupaten.

“Saya yakin sekali Pusat akan mebantu karena kepentingan daerah dan bentang panjang. Yang diributkan Bu Yasti selama ini kenapa undang-undang tersebut tidak diubah. Beliau menyampaikan dengan jelas menyatakan UU tentang pembangunan jalan dan jembatan harus diubah. Dalam pembangunan bentang panjang dan luasan itu Pusat harus ikut campur,” tutur Rita.

Untuk menganggarkannya, sambung Rita lagi, Anggota Komisi V DPR-RI terkendala dengan aturan tersebut. Memang ada peraturan yang menyebutkan Pemerintah Pusat tidak memiliki kewajiban membatu pembangunan jembatan karena tanggung jawab pemerintah daerah. Namun karena bentang panjang jembatan sangat panjang, maka Pusat berkewajiban membantu.

“Pusat memang tidak ikut-ikutan membantu pembangunan jembata yang berada di wilayah kabupaten. Tapi bentang jembatan ini cukup lumayan panjang, maka pembangunannya harus dibantu oleh Pusat. Kita juga tidak bilang kita tidak mampu, tapi memang harus dibantu. Saya yakin 1.000 persen kita akan dibantu,” pungkas Bupati wanita pertama di Kaltim ini. (ale)

sumber : http://www.korankaltim.co.id/read/news/2012/31943/pusat-minta-ded-jembatan-baru.html