Pusat Minta DED Jembatan Baru


YAKIN DIBANTU: Bupati Kukar Rita Widyasari yakin Pemerintah Pusat akan membantu pembiayaan pembangunan dua jembatan yang rencanakan akan dibangun pada tahun 2013 mendatang. Jembatan ini untuk menggantikan Jembatan Kartanegara yang runtuh November 2011 silam.

Pusat Minta DED Jembatan Baru

DED yang Lama Ditolak, UU 38/2004 tentang Jalan Mengharuskan Pusat Bantu

TENGGARONG – Bupati Kukar Rita Widyasari yakin Pemerintah Pusat akan membantu pembiayaan pembangunan dua jembatan yang rencanakan akan dibangun pada tahun 2013 mendatang. Jembatan ini untuk menggantikan Jembatan Kartanegara yang runtuh November 2011 silam. Keyakinan Rita ini didasari janji Ketua Komisi V DPR RI Yasti S Mokoagow yang akan memasukan anggaran pembangnan jembatan tersebut di APBN 2013. Namun janji tersebut akan trealisasi jika DED (Detail Engineering Design, Red.) jembatan tersebut sudah diperbaharui.

“Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan dengan Bu Yasti. Nereka (Komisi V DPR RI, Red.) menginginkna DED yang baru. Tapi kami akan ke sana lagi berkordinasi. Bu Yasti sendiri berjanji akan memasukkan anggarannya di APBN 2013. Tapi DED-nya harus baru,” kata Rita kepada sejumlah wartawan, setelah memimpin Pengarahan Program Desa Mandiri terhadap semua SKPD, kemarin.

Oleh karenanya, Rita langsung berkoordinasi dengan Kepala Bina Marga dan Pengairan Kukar Wisaksono Subagio mengenai keperluan tersebut. Laporan Wisak kepada Rita, Komisi V tidak menyetujui DED jembatan baru yang sebelumnya sudah mereka kirim.

“Mereka mau DED yang baru,” sambung Rita.

Untuk DED yang baru, kata Rita, Pemkab masih dalam tahap berkonsultasi dengan Ditjen Bina Marga Kementerian PU. Kendala yang dihadapi ternyata Ditjen telah berganti orang, sehingga koordinasi pun terkendala.

“Menurut Pak Wisak, DED ini sudah dikoordinasikan dengan pihak Ditjen. Namun Ditjen orangnya baru,” ujarnya.

Rita yakin Pusat akan membantu karena memang ada kepentingan nasional dalam hubungannya dengan bentang panjang. UU 38/2004 tentang Jalan mengharuskan Pusat untuk turut serta bertanggng jawab dalam hal pendanaan karena berkaitan dengan bentang panjangnya. Pasalnya jembatan di Kukar memiliki bentang panjang terpanjang di Indonesia kendati berada di tingkat kabupaten.

“Saya yakin sekali Pusat akan mebantu karena kepentingan daerah dan bentang panjang. Yang diributkan Bu Yasti selama ini kenapa undang-undang tersebut tidak diubah. Beliau menyampaikan dengan jelas menyatakan UU tentang pembangunan jalan dan jembatan harus diubah. Dalam pembangunan bentang panjang dan luasan itu Pusat harus ikut campur,” tutur Rita.

Untuk menganggarkannya, sambung Rita lagi, Anggota Komisi V DPR-RI terkendala dengan aturan tersebut. Memang ada peraturan yang menyebutkan Pemerintah Pusat tidak memiliki kewajiban membatu pembangunan jembatan karena tanggung jawab pemerintah daerah. Namun karena bentang panjang jembatan sangat panjang, maka Pusat berkewajiban membantu.

“Pusat memang tidak ikut-ikutan membantu pembangunan jembata yang berada di wilayah kabupaten. Tapi bentang jembatan ini cukup lumayan panjang, maka pembangunannya harus dibantu oleh Pusat. Kita juga tidak bilang kita tidak mampu, tapi memang harus dibantu. Saya yakin 1.000 persen kita akan dibantu,” pungkas Bupati wanita pertama di Kaltim ini. (ale)

sumber : http://www.korankaltim.co.id/read/news/2012/31943/pusat-minta-ded-jembatan-baru.html

Soal Jembatan Baru, Janji Pusat Mesti Ditagih

Jembatan Loa Kulu Memang Pakai APBD, Tapi Jembatan Tenggarong Harus Pakai APBN

TENGGARONG – Sinyalemen tak adanya bantuan dana dari APBN untuk pembangunan kembali jembatan Kartanegara yang runtuh pada 26 Nopember 2011 lalu menuai keprihatinan dari berbagai elemen masyarakat di Kukar.

Ketua DPRD Kukar, Awang Yacoub Luthman, mengatakan proyek jembatan baru itu adalah bagian dari tanggungjawab pemerintah pusat karena ada akses kepentingan negara. Terlebih pemerintah pusat telah meminta kepada pemerintah daeah agar teknologi pembangunan jembaatan tidak lagi diserahkan pada daerah.

Ia menyatakan kabar yang menyebutkan tak diberikannya dana untuk pembangunan jembatan di Kukar harus diperjelas, karena hal tersebut tak sesuai dengan apa yang dibicarakan di Komisi V DPR RI, Kementerian PU. “Itu yang mau dituntut, jadi gimana komitmennya seperti itu?” ujarnya kemarin.

Menurutnya untuk jembatan di Tenggarong memang harus ada pembicaraan khusus agar bisa mendapatkan bantuan pusat, karena sejak awal Pemkab Kukar berkeinginan untuk membiayai sendiri pembangunan jembatan tersebut, agar proses pembangunannya lebih cepat.

“Memang pembangunan jembatan Tenggarong adalah tanggungjawab Kukar. Kita ingin cepat jembatan tenggarong ini segera dibangun. Kalau nantinya ada kekurangan akan minta share dengan pemerintah provinsi, jadi jangan ada penguatan dari pemerintah provinsi,” ujarnya.

Akan tetapi untuk jembatan Loa Kulu, Pemkab bersama DPRD Kukar akan menuntut secara tegas pada pemerintah pusat karena ini sudah sesuai komitmen. “Bagaimana caranya apakah di APBN 2013 atau APBN Perubahan 2013. Karena sudah dibicarakan di Komisi V DPR RI dan forum-forum stakeholder yang berkepentingan dengan jembatan, Bapenas, Kementerian PU,” jelas Awang yang juga Sekretaris DPD Golkar Kukar ini.

Untuk itu, Awang merasa perlu untuk berkumpul dan duduk bersama merapatkan barisan antara DPRD dan Pemkab Kukar, agar tidak lagi harap-harap cemas. “Untuk Jembatan Loa Kulu harus dana pusat, kalau ada kekurangan akan dibicarakan dengan meminta dana APBD Kaltim,” ujarnya.

Terpisah, Bupati Kukar Rita Widyasari menuturkan, dirinya akan terus melakukan konsultasi dengan Kementrian PU di Jakarta terkait dengan rencana pembangunan kembali jembatan Kartanegara.

Menurut informasi yang diperolehnya dari sumber yang bisa dpercaya menjelaskan, pembahasan APBN 2013 baru akan dilaksanakan pada akhir Agustus-September ini, dan anggaran untuk jembatan itu kemungkinan masuk dalam APBN-P.

“Jadi untuk sekarang ini memang belum ada, kemungkinan dianggaran perubahan. Saya juga sudah hubungi Bu Hetifah (Anggota DPR RI dari Kaltim, Red.) dan beliau yakin bisa teranggarkan, apalagi jembatan Kartanegara memiliki bentang panjang. Saya tetap yakin bisa mendapat bantuan,” tukasnya.

Sementara Ketua Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) Cabang Kukar, Ubang Hardiyanto mengaku kecewa jika memang pembangunan jembatan Kartanegara tersebut bakal tak mendapatkan bantuan APBN seperti yang telah diisyaratkan selama ini. Namun menurutnya, apapun yang terjadi dia meminta Pemkab Kukar harus terus mencari cara agar pembangunan jembatan tersebut tetap berjalan sesuai rencana.

“Kalau kenyataannya seperti itu (tak dibantu APBN,Red.) jelas kami sebagai warga Dayak juga ikut kecewa. Tapi perjuangan mewujudkan jembatan tidak boleh berhenti, karena jembatan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kegiatanya sehari-hari. Masa’ kita mau menyeberang sungai pakai kapal terus, kasihan masyarakat,” kata Ubang kepada Koran Kaltim, kemarin.

Dia juga mendukung Pemkab untuk melakukan lobi dan pendekatan kepada pengambil keputusan di Pemerintah Pusat agar Kukar tetap bisa mendapatkan bantuan dana APBN. “Kontribusi Kukar untuk Negara ini besar kok, tapi masa’ tidak dibantu untuk pembangunan jembatannya,” keluh Ubang.

Meski masih optimistis bantuan tersebut bisa teranggarkan di APBN, dia juga mengusulan alternativf terakhir, yakni pembangunan jembatan dibiayai APBD secara bertahap.

Sedangkan Ketua KNPI Kukar Junaidi mengatakan, perjuangan untuk bisa mendapatkan bantuan APBN terkait rencana pembangunan jembatan adalah menjadi tugas anggota DPR dan DPD RI perwakilan dari Kaltim termasuk Gubernur untuk bisa melakukan komunikasi politik anggaran yang intensif.

“Jangan hanya membiarkan Bupati Kukar berjuang sendiri. DPRD Kukar juga harus ikut membantu Bupati memberikan argumentasi di pusat. Gejala seperti ini sebenarnya menunjukan bahwa lemahnya negosiasi politik di Kaltim dengan pemerintah pusat,” tuturnya. (bmb/dk)

sumber : http://www.korankaltim.co.id/read/news/2012/31864/soal-jembatan-baru-janji-pusat-mesti-ditagih.html

Pembangunan Jembatan Pulau Balang Dapat Bantuan APBN

SAMARINDA – , Pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kotamadya Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara dipastikan mendapatkan dukungan Rp1,6 trilliun dari APBN untuk pembangunan bentang panjang. Pembangunan jembatan ini merupakan upaya Pemprov Kaltim meningkatkan pelayanan publik di sektor transportasi darat di wilayah selatan dan diharapkan menjadi jaringan jalan Kalimantan Poros Selatan.

“Kabar ini tentu sangat menggembirakan karena pusat telah merespon pembangunan infrastruktur di Kaltim. Kelanjutan pembangunannya akan di mulai Nopember ini ,” kata Awang Faroek dengan nada gembira sebelum sidak ke Pasar Pagi, Senin (24/7).

Sedangkan, pembangunan bentang pendek juga sudah berjalan dengan APBD Kaltim. Pembangunan jembatan tersebut sudah dilakukan melalui tahapan yang sangat konferehensif dengan menggunakan teknologi konstruksi modern agar mampu meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pembangunan.

Bentuk perhatian pusat lainnya adalah terkait rencana kunjungan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak ke Kaltim untuk melihat langsung pembangunan jalan sepanjang 17 KM di Maloy yang termasuk jalan nasional. Hal ini menunjukan dukungan pemerintah pusat terhadap penyelesaian KIPI Maloy. Kunjungan ini sekaligus menjadi bukti keseriusan Pemerintah Pusat untuk mendukung percepatan pembangunan Kaltim.

“Dengan kunjungan Wamen PU,, diharapkan bisa menilai keseriusan Kaltim untuk membangun KIPI Maloy dan sejumlah program lain, sehingga mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat,” kata Awang.

Pemprov Kaltim akan membangun infrastruktur dan kawasan Maloy dengan dana sekitar Rp100 milliar dan tahun ini juga akan membangun kantor badan pengelola plus perumahannya.

“Kementrian Perindustrian juga akan membangun tangki timbun, Perusda bekerjasama dengan Pelindo akan membangun pelabuhan, juga ada 10 perusahaan perkebunan yang akan membangun di kawasan tersebut. Pada 2013 nanti kawasan Maloy sudah ramai pembangunan,” demikian Awang Faroek Ishak. (vb/ya)

sumber : http://www.vivaborneo.com/pembangunan-jembatan-pulau-balang-dapat-bantuan-apbn.htm

Pemkab Kukar Beli Saham PT Menamas Mitra Energi

JAKARTA – , Keseriusan Pemkab Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam memberikan Kesejahteraan bagi masyarakatnya terus dilakukan. Salah satunya dengan melakukan kerjasama antara PT Menamas Mitra Energi (MME) yang bergerak di bidang kelistrikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Unit 4 di Tanjung Batu.

Sebelum penendatanganan dilakukan terlebih dahulu naskah akte jual beli saham PT MME dibacakan langsung oleh Pejabat Akte Notaris Tetty Herawaty Soebroto SH, yang kemudian dilanjutkan dengan penendatanganan akte.

Dalam hal ini Pemkab Kukar melalui Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari menandatangani akte jual beli saham PT MME disaksikan Derektur Utama PT MME diwakilkan Senior VP Raymond Rerimassie, Staf Khusus Bupati Abrianto, Asisten II Setkab Kukar Edi Damansyah, Kabag Ekonomi Chairul Fadlan, Selasa (24/7) di Ruang Pertemuan VIP Graha 165 Jl TB Simatupang Jakarta Selatan.

Bupati Kukar Rita Widyasari usai menandatangani akte jual beli mengatakan, penyertaan modal pemkab Kukar kepada PT Menamas berasal dari surat PT Menamas 6 Pebruari 2003 prihal keikutan pemkab Kukar. “Pemkab Kukar dalam pembiayaan PLTG unit 4 di Tanjung Batu dengan besaran 15 persen dari 55 persen saham PT Menamas Mitra Energi,” katanya.

Hal ini juga lanjut Rita pada 9 Juni 2003 pemkab Kukar telah setuju menyertakan modal atau membeli saham dari PT Menamas sebesar 12 milyar namun dalam perjalanannya pemkab Kukar hanya bisa menyertakan modalnya sebesar 7 milyar dan ini telah disetujui oleh Derektur Utama PT Menamas sesuai permintaan pemkab Kukar.

Dengan demikian kepemilikan sahan pemkab Kukar pada PT Menamas, Rita berharap segera ditindaklanjuti dengan penyerahan lembar saham.

“Saya berharap kepada PT MME agar segera menindak lanjuti perjanjian kerjasama ini sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang tertuang dalam draf akte notaris penjualan saham,” pintanya.

Bahkan tambah Rita juga sangat berharap dari pembelian saham ini nantinya memberikan kontribusi terhadap Pemkab Kukar.

“Inilah yang saya harapkan akan berkontribusi dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan listrik, dan dapat menerangi seluruh kecamatan yang ada di Kukar,”. Demikian harapnya. (vb/ir)

sumber : http://www.vivaborneo.com/pemkab-kukar-beli-saham-pt-menamas-mitra-energi.htm

Pemkab Kukar Minta Realisasikan Komitmen Pembangunan Jalan Nasional

JAKARTA – , Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) HM Ghufron Yusuf bersama Anggota Komisi II DPRD Kukar, datang ke Senayan Jakarta untuk melakukan konsultasi dengan Komisi V DPR RI berkenaan usulan Pemerintah Kukar untuk mempercepat peningkatan dan perbaikan jalan yang menghubungkan Samarinda, Kecamatan Loa Janan –Tenggarong, beberapa waktu lalu.

“Konsultasi ke Komisi V DPR RI tersebut juga dalam rangka menindaklajuti hasil konsultasi dengan Bappenas dan Direktorat Bina Program Dirjen Bina Marga Kemen PU pada tanggal 26 Juni lalu, “ kata Wabup Kukar HM Ghufron Yusuf
Dalam rapat konsultasi tersebut, hadir 11 anggota DPRD Kutai Kartanegara dan Kepala Bappeda Kukar Totok Heru Subroto dan diterima Komisi V DPR RI dihadiri sekaligus diwakili oleh anggota DPR RI Dapil Kaltim Hetifah Sjaifudian.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kukar HM Zainudin jalan nasional yang menghubungkan Samarinda, Loa Janan-Tenggarong pada saat sekarang sangat mendesak untuk segera diperbaiki dan diperlebar selain sangat sempit juga banyak terjadi kerusakan dimana-mana, yang sangat menghambat dan mengganggu kelancaran arus transportasi di wilayah tersebut.

“Sebagai komitmen sharing pelebaran jalan tersebut, Kami (DPRD dan Bupati) telah menganggarkan Rp. 30 Milyar untuk pembebasan tanah seluas 30 KM,” Ungkap Zainudin.

Dalam menanggapi hal tersebut, Hetifah menegaskan akan memperjuangkan usulan dari daerah tersebut. “Kami senang karena dengan ini semakin banyak teman dalam memperjuangkan kepentingan Kukar dan Kaltim secara umum,” kata Anggota Fraksi partai Golkar.

Hetifah juga mengungkapkan bahwa Kalimantan Timur telah mendapatkan sekitar Rp. 605.400.000 Milyar untuk pembangunan jalan, termasuk jalan lintas tengah Loa Janan-Tenggarong-Senoni-Kota Bangun sebesar Rp. 30 Milyar.
Dalam rapat konsultasi dengan DPRD dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara di Ruang Komisi V DPR RI, Hetifah sembari memimpin rapat menelepon Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII (wilayah Kalimantan), Ditjen Bina Marga Kementrian PU, Subagyo.

Hetifah secara langsung meminta komitmen Kementrian Pekerjaan Umum (Kemen-PU) dalam pembangunan dan perluasan Jalan Nasional Samarinda-Loa Janan-Tenggarong. Ruas jalan itu sendiri adalah satu-satunya jalan darat untuk masuk ibukota Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat serta merupakan jalan negara/nasional yang menjadi urusan pemerintahan pusat.

Melalui sambungan telpon yang diperdengarkan melalui pengeras suara ruangan, Subagyo secara tegas menyatakan komitmen dan kesiapan KemenPU.

“Kami siap membangun dan memperluas jalan nasional di Kaltim. Apalagi jika tanah disekitar jalan tersebut sudah dibebaskan. Tidak ada masalah.” Tegasnya yang didengar seluruh audience rapat konsultasi tersebut. (vb/rudi)

sumber : http://www.vivaborneo.com/pemkab-kukar-minta-realisasikan-komitmen-pembangunan-jalan-nasional.htm

Warga Jahab Tuntut Cabut HGU PT Budi Duta Agromakmur

Samarinda , Puluhan warga yang tergabung dalam masyarakat adat Jahab Kabupaten Kutai Kartanegara dan LSM Lambaga Pertahanan Banjar Kutai dan Dayak (LPBKD) Kaltim mendatangi kantor DPRD Kaltim, Kamis (19/7) tadi. Rombongan yang diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Sudarno dan Anggota Komisi III Wibowo Handoko, menuntut rekomendasi Dewan agar mencabut Hak Guna Usaha (HGU) PT Budi Duta Agromakmur.

Menanggapi tuntutan warga, Ketua Komisi I, Sudarno, mengatakan akan menindak lanjuti apa yang menjadi tuntutan warga Jahab dengan segera menjadwalkan pertemuan Komisi I dengan berbagai pihak terkait.

“Komisi I DPRD Kaltim segera menjadwalkan pertemuan di bulan Juli ini juga, meskipun bertepatan dengan bulan Ramadhan. Semua akan kami panggil, tidak hanya masyarakat Jahab dan perusahaan, namun juga Badan Pertanahan Nasional Kukar dan Provinsi serta pihak-pihak terkait lainnya,” kata Sudarno.

Terkait dengan tuntutan warga agar Dewan membentuk Pansus, politisi PDI Perjuangan itu meminta warga mempercayakan penanganan persoalan mereka kepada komisi I sebagai alat kelengkapan DPRD yang membidangi.
Komisi I akan mengumpulkan berbagai dokumen, fakta maupun data yang dapat dipertangtungjawabkan di mata hukum, sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil mengeluarkan rekomendasi akhir.

Sebelumnya, kuasa hukum warga Jahab, Yudistira, menuding PT Budi Duta Agromakmur telah melakukan sejumlah pelanggaran, mulai perpanjangan HGU yang dinilai palsu hingga penyerobotan lahan milik warga tanpa ganti rugi sedikitpun.

“Selain itu perusahaan yang mempunyai areal lima belas ribu hektar tersebut selama beroperasi tiga puluh enam tahun tidak pernah memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan tidak memberikan plasma kepada masyarakat,” kata Yudistira. (vb/mir)

sumber : http://www.vivaborneo.com/warga-jahab-tuntut-cabut-hgu-pt-budi-duta-agromakmur.htm

Pemkab Kukar Akan Tata Ulang Pengelolaan Pulau Kumala

TENGGARONG – , Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari secara mendadak melihat langsung kondisi Pulau Kumala yang kini di kelola oleh Manajemen El-John, Kamis (19/7) lalu. Bupati Rita Widyasari bersama beberapa Kepala Dinas terkait diantaranya, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sri Wahyuni, Kepala Dispenda Irfan Pranata, Kepala BPKAD Sutrisno dan Kadis Cipta Karya Basri Hasan.
Dengan menggunakan mobil wisata di pulau tersebut, Rita Widyasari berkeliling melihat secara dekat kondisi Pulau Kumala. Hampir semua sarana dan prasarana permainan mulai dari, sky tower, permainan anak dan lainnya ditinjau Bupati.

“Saya sudah melihat langsung kondisi Pulau Kumala, dan nampak sangat tidak terawat. Ya saya sedikit kecewa melihat kurangnya perawatan,” kata Rita usai meninjau lokasi pulau kumala.

Menurut dia, dengan kondisi seperti ini, “Wajar saja orang tidak mau berkunjung ke Pulau Kumala” tegas Rita.

Bahkan sambung Rita, pihaknya akan melakukan pembenahan agar Pulau Kumala menjadi lebih menarik. “Saya akan melakukan penataan dengan membangun berbagai wahana permainan, seperti water boom, kebun binatang kecil dan wahana lainnya yang mendukung wisata pulau menjadi lebih menarik,” katanya.

Tidak hanya itu lanjut Rita, di kawasan pulau nantinya juga akan dibangun musium sebagai tempat mengenang tragedi musibah runtuhnya jembatan Kartanegara, dan pembangunan gong perdamaian. Untuk itu, tambah Rita dalam waktu dekat Pemkab Kukar akan memanggil manajemen Pulau Kumala.

“Saya akan panggil manajemen Pulau Kumala, dan akan melihat isi perjanjian (MoU) El-John untuk membahas pengelolaan,” ujarnya.

Tambah dia, hal ini dilakukan sebagai upaya pembenahan aset daerah sebagai salah satu tempat kunjungan wisata dan jika setelah dilakukan pertemuan Pulau Kumala tidak ada perkembangan maka kita akan lakukan revisi, “Ya kita lihat saja nanti, mana kewajiban manajemen Pulau Kumala dan sebaliknya kewajiban Pemkab Kukar dan kalau tidak cocok bisa saja kita ganti manajemennya,” pungkasnya. (vb/ir)

sumber : http://www.vivaborneo.com/pemkab-kukar-akan-tata-ulang-pengelolaan-pulau-kumala.htm

2013, SMPN 4 Baru akan Diperbaiki

2013, SMPN 4 Baru akan Diperbaiki

TENGGARONG – Kasi Sarana dan Prasarana (Sapras) Dinas Pendidikan (Disdik) Kukar, Yuherman membenarkan bahwa SMPN 4 di Desa Santan Tengah, Kecamatan Merangkayu, Kutai Kartanegara (Kukar) belum pernah mendapatkan bantuan dana APBD sejak dibangun pada 2002 lalu.

Dikatakannya, ada alasan lain mengapa sekolah ini belum pernah mendapatkan bantuan dari Pemkab Kukar untuk perbaikan bangunan sekolah, atap, Ruang Kelas Belajar (RKB) dan meubelir yakni karena baru mengajukan surat permohonan pada 2011 lalu. “Baru sekali pihak SMPN 4 mengajukan permohonan pada 2011 dan sebelumnya belum pernah ada permohonan,” ujar Yuherman.

Namun, meski baru sekali mengajukan permohonan rehab, sekolah yang berada di perbatasan tersebut akan mendapatkan bantuan lewat APBD-P 2012 dan rencananya pada 2013 akan dianggarkan perbaikan bangunan fisik sekolah.

Ia mengatakan, rencana rehab ini merupakan salah satu program Disdik untuk memperbaiki semua sekolah rusak di Kukar, dimana dengan program ini tidak ada lagi sekolah rusak pada 2014. Adapun dana perbaikan yang disiapkan sebesar Rp33 miliar.

Diberitakan sebelumnya, kondisi sekolah yang memprihatinkan ini diketahui setelah Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Ilyas Ibrahim Lc, pada Selasa (10/7) lalu melakukan peninjauan langsung ke wilayah tersebut. Diketahui, SMPN 4 Desa Santan Tengah adalah sekolah yang dibangun sejak 2002 silam dengan lima Ruang Kelas Belajar (RKB) dan tepat berada di perbatasan Kukar-Bontang. Sekolah ini juga merupakan satu-satunya yang ada di desa tersebut.

Letak sekolah jauh dan berada di perbatasan Kukar-Bontang inilah yang diyakini menjadi alasan sekolah ini tidak sekalipun pernah mendapatkan bantuan perbaikan dan perhatian Pemkab Kukar layaknya sekolah yang ada di ibukota Kukar, Tenggarong.(ami911)

sumber : http://www.korankaltim.co.id/read/news/2012/30981/2013-smpn-4-baru-akan-diperbaiki–.html

Jembatan Kukar Masuk Radar KPK dan Polri


Jembatan Kukar Masuk Radar KPK dan Polri

JAKARTA- Sejumlah kajian terkait beberapa kasus yang terjadi sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satunya mengenai runtuhnya Jembatan Kutai Kertanegara pada 26 November 2011 lalu. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengatakan dalam kajian yang dibuat KPK, seharusnya jembatan yang menghubungkan pusat perekonomian setempat itu bisa bertahan selama 50 tahun. Namun, baru menginjak sepuluh tahun jembatan itu rubuh.

Menurut dia, dampak yang terjadi dari rubuhnya jembatan itu tidak hanya menimbulkan korban jiwa. Tetapi, lebih lanjut, menurut Bambang, juga menghambat kegiatan ekonomi masyarakat sekitar.

“Harusnya itu juga bisa masuk di kerugian, termasuk dampak lingkungannya,” ujar Bambang.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Mabes Polri. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komjen Pol Sutarman mengatakan Mabes Polri mulai mengusut dugaan korupsi dalam pembangunan jembatan itu.

“Polri masih menyelidiki dan belum meningkatkan pada tahap penyidikan,” kata Sutarman.

Saat ini sudah tiga terdakwa divonis bersalah dalam peristiwa ambruknya jembatan itu. Ketiganya adalah Pejabat dinas PU Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan, H Setiono dan Kabid Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kukar selaku Kuasa Pengguna Anggaran Alm Yoyo Suriana. Keduanya divonis satu tahun penjara.

Sementara, Kepala Bagian Departemen Engineering Unit Usaha Jembatan PT Bukaka Teknik Utama Muhammad Syahriar Fakrurrozi divonis satu tahun dan delapan bulan penjara.

Jembatan Kutai Kartanegara roboh pada Sabtu 26 November 2011. Sebanyak 24 orang ditemukan dalam kondisi tewas, sementara itu belasan lainnya masih dinyatakan hilang.(vi)

sumber : http://www.korankaltim.co.id/read/news/2012/31002/jembatan-kukar-masuk-radar-kpk-dan-polri-.html