PERLUNYA PEMAHAMAN PERATURAN KEPEGAWAIAN GUNA DUKUNG REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi (RB) harus dimulai dari hal yang terkecil, seperti pemahaman terhadap administrasi dan peraturan mengenai kepegawaian. Proses kepegawaian yang dijalankan oleh suatu instansi memang “gampang-gampang susah”. Untuk itu, diperlukan adanya penekanan-penekanan pada implementasinya, jika ingin mendukung proses reformasi birokrasi yang kini tengah berjalan, khususnya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Demikian disampaikan Widyaiswara Madya Gunawan Subiyanto dalam pembahasan persiapan Sosialisasi Administrasi dan Peraturan Kepegawaian Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang Kementerian PU di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Lebih lanjut, Gunawan menambahkan sosialisasi ini dapat menjadi sumbang pemikiran dan saran untuk menangani permasalahan-permasalahan terkait administrasi dan peraturan kepegawaian di masing-masing unit kerja. Karena itu, Gunawan sangat mengapresiasi rencana kegiatan ini. Dengan berbagai macam masalah kepegawaian yang sering muncul, diharapkan melalui kegiatan ini dapat ditemukan pemecahannya.

Gunawan juga menyoroti berbagai peraturan mengenai disiplin pegawai yang perlu dipahami betul oleh PNS. Peraturan-peraturan tersebut antara lain PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, termasuk juga PP Nomor 10 Tahun 1983 PP Nomor 40 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Adapun materi yang diberikan dalam sosialisasi yaitu hal-hal mengenai prosedur-prosedur yang berlaku yang berkaitan dengan peraturan kepegawaian khususnya mengenai disiplin PNS. Materi lainnya adalah pembinaan pola karir PNS, khususnya berkenaan dengan persyaratan PNS untuk mengikuti diklat, baik teknis maupun manajerial, serta untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Pembahasan dihadiri oleh perwakilan masing-masing bagian di Biro Kepegawaian dan Ortala Sekretariat Jenderal Kementerian PU dan perwakilan masing-masing unit di lingkungan Ditjen Penataan Ruang.

Sumber : http://www.pu.go.id/punetnew2010/indexa.asp?site_id=berita&news=ppw060312nrw.htm&ndate=3/6/2012%2010:52:04%20AM#contents