Pemkab Kukar Minta Bantuan BNPB Tidak Dikembalikan

TENGGARONG – vivaborneo.com, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meminta kepada provinsi Kaltim agar dana bantuan yang sudah dikucurkan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang jumlahnya sekitar Rp10 Milyar tidak dikembalikan ke pusat.
“Kami berharap dana bantuan dari BNPB yang telah dikucurkan pasca runtuhnya jembatan Kartanegara agar tidak dikembalikan,” kata Wakil Bupati Kukar HM Ghufron Yusuf saat menghadiri undangan Rapat Kerja Komisi III DPRD Provinsi Kaltim dalam rangka membahas Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara, Senin (5/3) malam di ruang rapat DPRD Provinsi Kaltim Gedung D Lantai 6.
Dalam pertemuan itu, Ghufron menjelaskan dana BNPB yang tadinya diperuntukkan untuk membangun dermaga penyebrangan feri yang juga merupakan usulan provinsi Kaltim. Namun demikian hal tersebut tidak terlaksana disebabkan dananya tidak mencukupi untuk membangun dermaga.
Dijelaskan dia, bantuan BNPB Rp 10 milyar tersebut sudah digunakan sekitar Rp 500 juta untuk biaya tanggap darurat “Bantuan BNPB yang tersisa saat ini berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kaltim agar tidak dikembalikan ke pusat, melainkan dana tersebut akan kami manfaatkan untuk menyewa ponton dermaga yang kontrak pinjamannya akan berahir 6 bulan kedepan, atau untuk kebutuhan penyewaan operasional feri,” ujarnya.
Tidak hanya itu Ghufron kembali menambahkan, pemkab Kukar telah memberikan santunan kepada para korban bencana, biaya pendidikan bagi anak korban dari tingkat SD s/d SMA sederajat.
“Segala upaya telah kita lakukan mulai dari pemberian santunan korban bencana baik dari pribadi Bupati hingga asuransi dari pemkab Kukar. Pemkab juga menyediakan fasilitas untuk menghilangkan rasa trauma kepada para korban pasca runtuhnya jembatan,” jelasnya.
Setelah mendengarkan penjelasan dari pemkab Kukar terkait berbagai masalah pasca runtuhnya jembatan hingga perobohan pylon. Wakil Ketua DPRD Hadi Mulyadi yang juga memimpin hearing, mengatakan persoalan ini akan menjadi perhatian serius komisinya. “Semua persoalan ini akan menjadi perhatian kita untuk ditindak lanjuti,” kata Hadi.
Ditambahkan dia, berharap kepada pemkab Kukar untuk melakukan pengawasan terhadap penyeberangan feri tradisonal guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi para penumpang. Katanya.
Dalam hearing itu dihadiri Wakil Bupati HM Ghufron Yusuf, Sekkab Kukar HAPM Haryanto Bachroel, Asisten I H Edi Damansyah, Asisten II H Chairil Anwar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah H Darmansyah BA, Kadis Bina Marga dan Pengairan Wisaksono Soebagio MT. (vb/ir)

sumber : http://www.vivaborneo.com/pemkab-kukar-minta-bantuan-bnpb-tidak-dikembalikan.htm