Gufron Minta Tahun 2012 Bisa Kejar WDP

TENGGARONG – , Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2011, terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah disclaimer (menolak memberikan pendapat atau tidak dapat menyatakan pendapat), atas dasar tersebut maka kepada seluruh Kepala SKPD agar dapat menyampaikan Laporan Keuangan, Laporan Aset dan Laporan Kinerja tepat waktu dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan berlaku.
Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Kukar HM Gufron Yusuf, saat menghadiri rapat koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan kabupaten Kukar tahun 2012, di Gedung Bapeda, Selasa (21/3).
Dalam rapat yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah HAMP Haryanto Bahroel, Asisten I H Chairil Anwar, Asisten II Edi Damansyah dan seluruh Kepala SKPD yang ada di Kabupaten Kukar tersebut, lebih lanjut Gufron mengatakan, kepada seluruh SKPD agar segera menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah (LKPJ) sesuai dengan dengan waktu yang telah ditetapkan, agar pada tahun 2012 opini BPK dapat ditingkatkan menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan terus meningkat hingga Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Berdasarkan laporan capaian kinerja dari SKPD dan data hasil monitoring, pengendalian dan evaluasi program atau kegiatan pada seluruh SKPD pada tahun 2011, maka capaian realisasi fisik dan keuangan SKPD belum sesuai dengan yang diharapkan, karena terdapat SKPD yang masih sangat rendah capaian kinerjanya dibawah 50% dan terdapat beberapa SKPD dengan pagu anggaran yang cukup besar atau hampir setengah dari pagu belanja langsung namun realisasinya masih dibawah 70%, tambahnya.
“ Oleh karena itu perlu adanya strategi untuk peningkatan kinerja SKPD agar target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat tercapai pada akhir tahun anggaran”, katanya.
Dalam rangka percepatan pembangunan daerah, maka seluruh indikasi target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2011-2015, harus dapat diterjemahkan oleh seluruh SKPD dengan tepat di dalam Renstra SKPD, agar program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan visi, misi, arah dan tujuan pembangunan Kutai Kartanegara 2011-2015 sesuai dengan arahan prioritas pembangunan yang tersurat dalam dokumen perencanaan, khususnya yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.
Gufron meminta seluruh SKPD agar dapat bekerjasama dalam upaya pencapaian perbaikan opini BPK dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran APBD Kabupaten Kutai Kartanegara berikutnya, hal tersebut tergantung dari proses cepat dan tepat waktunya dalam perencanaan dan penganggaran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan (Permendagri 54 tahun 2010).
Selain itu Seluruh Kepala SKPD juga diminta dapat menjalankan dan memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2008, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan, sehingga dapat dilakukan tindakan lebih dini terhadap indikasi terjadinya distorsi dan inefisiensi dalam pelaksanaan suatu kegiatan. (vb/10)

Sumber : http://www.vivaborneo.com/gufron-minta-tahun-2012-bisa-kejar-wdp.htm