Kontraktor Lokal Jangan Cengeng

SAMARINDA – , Sekprov Kaltim, H Irianto Lambrie mengimbau seluruh kontraktor jasa konstruksi lokal atau perusahaan daerah asal Kaltim agar tidak cengeng dan cepat berputus asa merebut peluang dalam pelaksanaan pembangunan di Kaltim.
“Sebagai kontraktor profesional kalah menang dalam tender seharusnya menjadi hal biasa. Karena mereka yang memenangkan tender tentu kontaktor yang memang dianggap memenuhi berbagai kriteria yang ditetapkan. Tentunya yang tidak kalah penting punya rekam jejak kemampuan, kaulitas dan pengalaman baik dalam pelaksanaan pembangunan,” tegas H Irianto Lambrie dihadapan para kontraktor disela-sela acara pengukuhan pengurus lembaga pengembangan jasa konstruksi daerah (LPJKD) Kaltim periode 2011-2015, di Gedung Kesbangpol Kaltim, Samarinda, Rabu (28/3).
Pengukuhan sendiri dilakukan Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak ynag diwakili Sekprov, H Irianto Lambrie. Pengukuhan ditandai dengan pembacaan fakta integritas oleh Ketuanya yang H Slamet Suhariadi diikuti beberapa pengurus inti dan dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas tersebut serta Sertijab dan penyerahan dokumen dari kepengurusan LPJKD Kaltim terdahulu yang diketuai Syahbandi kepada Ketua pengganti H Slamet Suhariadi. Nampak hadir saat ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim, HM Taufik Fauzi dan mantan Kadis PU sebelumnya, Husinsyah.
Dikatakan, yang harus dilakukan kontraktor adalah secara bertahap dan tersistematis melakukan peningkatan kemampuan dalam melaksanakan pembangunan. Prinsipnya, kata Irianto, harus memiliki mental baja dan semangat berjuang yang tinggi untuk meningkatakan kualitas.
“Caranya sederhana. Tanamkan didalam diri semangat untuk maju dan berkembang. Seperti misalnya menamkan ungkapan masa dia bisa aku tidak. Nah pola-pola pengembangan seperti ini yang harus dimiliki,” katanya. “Jangan melihat kontraktor lain yang kebetulan kontraktor luar Kaltim memenangkan tender lantas dipermasalahkan. Menyebut pemerintah tidak berpihak pada kontraktor lokal dan sebagainya,” timpalnya.
Padahal seperti diketahui, jelas dia, sejak beberapa waktu lalu Pemprov Kaltim telah membuat kebijakan untuk melaksanakan lelang secara elektronik atau akrab dengan sebutan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Program tersebut dimaksudkan untuk menghindari intensitas pertemuan kontraktor dan tim penyelenggara lelang. Tujuannya tidak lain untuk menghindari terjadinya praktek KKN dalam penetapan pemenang.
Berkaitan itu, pihaknya berharap agar LPJKD Kaltim benar-benar dapat menjadi wadah bagi kontraktor lokal dibidang jasa kontruksi untuk melakukan pembinaan dalam kaiatan peningkatan kualitas kontraktor bersangkutan. Serta bagaimana kedepan menjadi fasilitasi kontraktor lokal untuk turut dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan bekerjasama dengan kontraktor-kontaktor luar yang memenangkan tender. Dalam hal ini memfasilitasi kontraktor lokal untuk menjadi bagian pelaksana pembangunan kontraktor pemenang tender atau sistem haier.
Terlebih Gubernur Faroek telah menginstruksikan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan harus turut melibatkan kontraktor lokal atau perusahaan-perusahaan daerah yang ada di Kaltim. Dengan maksud menghidupkan kontraktor lokal dengan tururt melibatkannya dalam pelaksanaan pembangunan. Itu artinya meskipun kontraktor lokal tidak berhasil memenangkan tender tetap dapat turut terlibat dalam proses pembangunan di Kaltim.
“Ini tentunya menjadi tantangan berat bagi pengurus LPJKD Kaltim yang baru untuk dapat meningkatkan perannya dalam pelaksanaan pembangunan, khusunya dibidang pengembangan jasa konstruksi. Karena baik buruknya citra suatu organisasi atau lembaga tergantung pada siapa yang dibelakanganya. Oleh karenanya kepengurusan yang baru diharapkan dapat membawa LPJKD Kaltim kearah yang lebih baik dan semakin baik dari sebelumnya. Utamanya dalam meningkatkan kulitas kontraktor-kontraktor lokal jasa pengembang konstruksi dalam pelaksanaan pembangunanan di Kaltim bahkan di daerah-daerah lain di Indonesia,” harapnya. (vb/arf)

sumber : http://www.vivaborneo.com/kontraktor-lokal-jangan-cengeng.htm

Efisienkan Anggaran Perjalanan Dinas

Efisienkan Anggaran Perjalanan Dinas
Imbauan untuk Kabag dan Kepala SKPD

TENGGARONG –Kepala Bagian (Kabag) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA), dapat melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran perjalanan dinas, serta biaya–biaya bimbingan teknik (Bimtek) atau pelatihan.
Penekanan ini disampaikan Asisten II Sekkab Bidang Ekonomi dan Pembangunan Edi Damansyah saat memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati, Selasa (27/3) kemarin.
Menurut Edi, sesuai rapat koordinasi yang diarahkan Sekkab Haryanto Bachroel beberapa waktu yang lalu, diakui bahwa perjalanan penyusunan anggaran tahun 2012 proses asistensinya belum berjalan optimal. Ada beberapa kegiatan belum dilakukan secara detail proses asistensinya, sehingga beberapa kegiatan khususnya perjalanan dinas keluar daerah dan pelatihan–pelatihan perlu dilakukan rasionalisasi.
Untuk itu kepada kepala SKPD dan kabag di 12 bagian SKPD Sekretariat selaku KPA dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), apabila dalam kegiatan terdapat hal–hal yang kurang rasional, diharapkan untuk dilakukan rasionalisasi. Ini guna efisiensi anggaran. “Tolong diubah mindset kita selama ini, Jangan hanya mengejar pertanggungjawaban atau SPJ dari kegiatan tersebut, tapi dari sisi esensi kegiatan dalam perjalanannya hendaknya dilakukan rasionalisasi,” pesan Edi.
Rasionalisasi ini selanjutnya akan dihimpun dalam anggaran perubahan yang akan disusun dalam waktu mendatang, guna menanggulangi beberapa kegiatan yang belum teralokasi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Di mana salah satu poinnya terkait tunjangan perbaikan penghasilan atau insentif yang diusulkan naik.
Edi juga menyampaikan Uang Persediaan (UP) telah didistribusikan ke SKPD dan 12 bagian di sekretariat, maka dengan dibagikannya UP tersebut diharapkan kegiatan–kegiatan segera dapat dilaksanakan. (hmp12)

sumber : http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=130407

Gufron Minta Tahun 2012 Bisa Kejar WDP

TENGGARONG – , Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2011, terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah disclaimer (menolak memberikan pendapat atau tidak dapat menyatakan pendapat), atas dasar tersebut maka kepada seluruh Kepala SKPD agar dapat menyampaikan Laporan Keuangan, Laporan Aset dan Laporan Kinerja tepat waktu dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan berlaku.
Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Kukar HM Gufron Yusuf, saat menghadiri rapat koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan kabupaten Kukar tahun 2012, di Gedung Bapeda, Selasa (21/3).
Dalam rapat yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah HAMP Haryanto Bahroel, Asisten I H Chairil Anwar, Asisten II Edi Damansyah dan seluruh Kepala SKPD yang ada di Kabupaten Kukar tersebut, lebih lanjut Gufron mengatakan, kepada seluruh SKPD agar segera menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah (LKPJ) sesuai dengan dengan waktu yang telah ditetapkan, agar pada tahun 2012 opini BPK dapat ditingkatkan menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan terus meningkat hingga Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Berdasarkan laporan capaian kinerja dari SKPD dan data hasil monitoring, pengendalian dan evaluasi program atau kegiatan pada seluruh SKPD pada tahun 2011, maka capaian realisasi fisik dan keuangan SKPD belum sesuai dengan yang diharapkan, karena terdapat SKPD yang masih sangat rendah capaian kinerjanya dibawah 50% dan terdapat beberapa SKPD dengan pagu anggaran yang cukup besar atau hampir setengah dari pagu belanja langsung namun realisasinya masih dibawah 70%, tambahnya.
“ Oleh karena itu perlu adanya strategi untuk peningkatan kinerja SKPD agar target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat tercapai pada akhir tahun anggaran”, katanya.
Dalam rangka percepatan pembangunan daerah, maka seluruh indikasi target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2011-2015, harus dapat diterjemahkan oleh seluruh SKPD dengan tepat di dalam Renstra SKPD, agar program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan visi, misi, arah dan tujuan pembangunan Kutai Kartanegara 2011-2015 sesuai dengan arahan prioritas pembangunan yang tersurat dalam dokumen perencanaan, khususnya yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.
Gufron meminta seluruh SKPD agar dapat bekerjasama dalam upaya pencapaian perbaikan opini BPK dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran APBD Kabupaten Kutai Kartanegara berikutnya, hal tersebut tergantung dari proses cepat dan tepat waktunya dalam perencanaan dan penganggaran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan (Permendagri 54 tahun 2010).
Selain itu Seluruh Kepala SKPD juga diminta dapat menjalankan dan memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2008, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan, sehingga dapat dilakukan tindakan lebih dini terhadap indikasi terjadinya distorsi dan inefisiensi dalam pelaksanaan suatu kegiatan. (vb/10)

Sumber : http://www.vivaborneo.com/gufron-minta-tahun-2012-bisa-kejar-wdp.htm

Insentif Diusulkan Naik 150 Persen

Insentif Diusulkan Naik 150 Persen
Pegawai Golongan Terendah Dapat Rp 700 Ribu Sebulan

TENGGARONG – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Kukar Sutrisno menyebutkan, kenaikan insentif bagi pegawai negeri sipil (PNS) di Kukar didasarkan pada Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 1 tahun 2012 tentang kenaikan insetif, dengan mempertimbangkan peningkatan kebutuhan hidup dan beban kerja pegawai yang semakin meningkat.
Demikian disampaikan Sutrisno pada rapat pembahasan usulan kenaikan tunjangan tambahan penghasilan atau insentif bagi pegawai di lingkungan Pemkab Kukar di ruang rapat Bappeda, Senin (12/3). Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, lanjut dia, usulan kenaikan insentif mencapai 150 persen dari besaran insentif yang ada sekarang. Hal ini disesuaikan dengan perhitungan kemampuan keuangan daerah.
Sebagai gambaran, kata dia, usulan kenaikan insentif pada posisi PNS terendah di golongan I yang semula Rp 275.000 bertambah menjadi Rp 700.000 sebulan, dan yang tertinggi di golongan IV dengan eselon IIA yang semula Rp 1.906.250 bertambah menjadi Rp 4.800.000. Karena APBD 2012 sudah disahkan, maka mengalokasikan usulan kenaikan insentif tersebut rencananya akan dimasukkan pada APBD-P 2012 sebesar Rp 73 miliar.
Dana ini akan diambilkan dari pengurangan anggaran beberapa belanja kegiatan, di antaranya belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah, belanja bimbingan teknis/pelatihan, belanja sosialisasi dan belanja modal. “Apabila usulan ini disetujui, maka pencairannya akan dirapel setelah anggaran perubahan tahun 2012,” ujar Sutrisno. (hmp12)

Sumber : http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=129022

Pemkab Kukar Targetkan PAD 2013 Rp 2,561 Triliyun

TENGGARONG – Sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagian dana perimbangan pusat dan daerah serta lain-lain penerimaan yang sah. Pada 2013 seperti yang tertuang di dalam RPJMD menargetkan Rp 2,561 triliyun.
“Peningkatan pendapatan perlu kita lakukan mengingat banyak kegiatan yang strategis belum dapat kita laksanakan karena terbatasnya dana. Dan target ini bisa di capai dengan mudah bila semua masyarakat Kutai Kartanegara ikut serta dalam kegiatan membayar pajak yang merupakan sumber dalam pendapatan daerah,” kata Sekkab Kukar HAPM Haryanto Bachroel menyampaikan sambutan Bupati Kukar dalam Pekan Panutan penyampaian SPT tahunan PPh OP di Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Rabu (14/3) Tenggarong.
Menurut dia, menjelaskan hingga saat ini sebagaian besar pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah, sedangkan yang berasal dari pad hanya menyumbang sebagaian kecil saja.
“Pada 2010 komponen pad hanya memberikan kontribusi sebesar Rp 95,282 milyar, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 175,581 milyar atau hanya mencapai sebesar 54,27 % dari target pad. Sedangkan dari dana perimbangan telah dicapai sebesar Rp 4, 079 triliun dari target sebesar Rp3,940 triliun,” katanya.
Dengan kondisi tersebut lanjut Haryanto, upaya peningkatan pad serta optimalisasi pendapatan daru dana perimbangan pusat-daerah perlu dilakukan melalui kebijakan, mulai dari intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan dan peraturan perundangan yang berlaku. Menggali sumber pendanaan daerah lainnya dari pihak ketiga. Selain itu, menetapkan perkiraan pendapatan daerah dari dana perimbangan yaitu bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU serta DAK melalui perhitungan yang cermat dan ditindak lanjuti dengan konsultasi yang insentif dengan pemerintah pusat dan lainnya.
“Saya harapkan agar seluruh masyarakat menyadari hal ini, sebab pada akhirnya yang menikmati hasilnya adalah kita sendiri dan anak cucu kita ke depan,” ujarnya.
Untuk mendukung peran serta masyarakat dalam membayar pajak, saya juga mengharapkan agar pihak terkait yang berperan mengurusi pajak lebih bersikap pro-aktif dalam memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, terkait pengisian SPT sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi lagi kesalah pahaman. “Terlebih lagi pada saat ini tingkat kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak mulai menurun sebagai akibat dari banyaknya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pegawai pajak,” jelasnya.
Namun demikian, dia kembali berharap agar seluruh mayarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan diantaranya dengan secara sadar dan sukarela membayar pajak baik perorangan maupun perusahaan. Pungkasnya. (vb/ir)

Sumber : http://www.vivaborneo.com/pemkab-kukar-targetkan-pad-2013-rp-2561-triliyun.htm

Dua Investor Ikut Lelang

TENGGARONG – Keinginan Pemkab untuk memiliki pusat perkantoran dan bisnis di Kukar tampaknya sebentar lagi bakal menjadi kenyataan. Pada Sabtu (10/3) malam lalu, dua investor yang bergerak dalam bisnis property melakukan presentasi terkait rencana pembangunan mega proyek tersebut di Jakarta.
Adapun dua perusahaan tersebut yakni PT Indraco dan PT Citra Gading Asritama. Presentasi dilakukan langsung dihadapan Bupati Kukar Rita Widyasari dan panitia lelang atau pengadaan barang dan jasa pemerintah. Turut hadir pada kesempatan itu Wakil Bupati Ghufron Yusuf dan Kepala Bappeda Totok Heru Subroto.
Namun, hingga kemarin belum ditentukan siapa pemenang lelang proyek pembangunan gedung yang murni dibiayai pihak swasta tersebut dengan pola Built Operate and Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah.
Dari kedua penawar itu nanti akan diskoring dari berbagai aspek untuk ditentukan siapa yang bakal menjadi pemenangnya. “Bupati sangat berharap pada panitia agar dapat segera memutuskan siapa pemenanganya, sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan,’ kata Kabag Humas dan Protokol Setkab Kukar, kemarin.
Diketahui, pusat pernatoran dan bisnis ini akan dibangun dengan jarak tidak jauh atau hanya sepelemparan batu dari kantor bupati. Bangunan ini nantinya akan didesain dengan dua menara diatasnya.
Rancangan pusat perkantoran dan bisnis tersebut sudah ada, yaitu akan dibangun tujuh lantai. Tiga lantai pertama digunakan untuk pusat perbelanjaan dan bisnis, serta empat lantai berikutnya untuk pusat perkantoran swasta.
Selain itu keinginan untuk membangun pusat perkantoran dan bisnis yang digagas oleh mantan Bupati Kukar Syaukani HR ini juga sangat beralasan, karena diharapkan dapat mendorong usaha perdagangan menjadi lebih bergairah.
Sehingga meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sekaligus melengkapi berbagai fasilitas infrastruktur Kota Tenggarong sebagai kota wisata. (dk)

Sumber : http://www.korankaltim.co.id/read/news/2012/25533/dua-investor-ikut-lelang.html

Sudah Tiga Kali Surati DPU Kaltim Terkait Kerusakan Jalan

Sudah Tiga Kali Surati DPU Kaltim Terkait Kerusakan Jalan

TENGGARONG – Hingga saat ini jalan poros dari perbatasan Kecamatan Tenggarong dan Loa Kulu menuju Loa Janan belum ada tanda akan diperbaiki. Padahal, kerusakan jalan Negara tersebut sudah sangat parah, terlebih pasca runtuhnya jembatan Kartanegara pada 26 Nopember lalu yang membuat jalur tersebut juga sebagai salah satu alternative warga untuk ke ke ibukota provinsi yakni Samarinda dan sebaliknya.
Sejumlah truk berbadan besar juga kerap lalu lalang di jalan padat penduduk itu, dan rawan terjadi kecelakaan karena badan jalan berlubang dan sempit ketika kendaraan saling berpapasan.
Terkait hal itu Camat Loa Janan Abran menuturkan, jalan poros tersebut rencananya akan dilakukan perawatan berupa penutupan lubang di badan jalan. “Saya diberitahukan salah satu staf Dinas PU Kaltim bahwa jalan poros itu akan dilakukan perbaikan DPU Kaltim sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah,” katanya.
Selain dilakukan perawatan berupa penutupan lubang disepanjang jalan poros sepanjang 30 kilometer lebih ini, jalan tersebut akan diperlebaran di kedua sisi jalannya. “Saat ini, jalan poros dari Loa Janan hingga Tenggarong hanya memiliki lebar empat setengah meter saja, itu akan dilakukan pelebaran dimana di kedua sisi akan ditambah satu meter,” ujarnya.
Dikatakannya, jalur tersebut terakhir kali diperbaiki pada saat Kukar menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Juni tahun lalu, dimana perbaikannya bekerja-sama perusahaan setempat.
Sementara Camat Loa Kulu, Hj Rusmina mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat ke DPU provinsi dan DPU Kukar, namun belum ada tanggapan kapan jalan ini akan diperbaiki. “Seingat saya itu (menyurati) sudah tiga kali dilakukan dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda lain akan dilakukan perbaikan atau perawatan oleh Pemprov,” ucapnya. (ami911)

Sumber : http://www.korankaltim.co.id/read/news/2012/25534/sudah-tiga-kali-surati-dpu-kaltim-terkait-kerusakan-jalan.html

Kutai Kartanegara Mulai Bagikan Raskin

TENGGARONG – Program Beras Miskin (Raskin) Triwulan Pertama 2012 untuk Kecamatan Kota Tenggarong sejak Rabu (7/3) lalu hingga Kamis kemarin mulai di distribusikan bagi 2.864 Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau Kepala Keluarga penerima Program Raskin.
Jatah Program Raskin triwulan I atau priode Januari sampai dengan Maret 2012 untuk Kecamatan Tenggarong ini semuanya berjumlah 128,880 ton. Dari jumlah tersebut Raskin disebar ke 12 Kelurahan dan satu Desa dengan tiga titik distribusi. Ke tiga titik distribusi itu adalah di Kantor Camat Tenggarong, Kantor Lurah Loa Ipuh dan Kantor Lurah Loa Tebu.
Menurut Camat Tenggarong diwakili Ketua Tim Raskin Kecamatan Tenggarong, H Basran A SSos saat ditemui di ruang kerjanya kemarin mengatakan dari 128 ton lebih Raskin itu telah tiba di 12 Kelurahan dan satu Desa yang ada di kecamatan kota Tenggarong sejak Rabu lalu. Menurut Basran yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) pada kantor Camat Tenggarong bahwa setiap RTS yang berjumlah 2.864 RTS itu akan mendapatkan program Raskin masing masing sebanyak 15 kilogram.
“Dengan harga perkilonya hanya Rp 2.000,” ujarnya. Ditambahkannya bahwa jumlah penerima maupun volume Raskin triwulan I 2012 di Kecamatan Tenggarong ini tidak pernah berubah sejak tahun 2008 lalu. Sedang kelurahan penerima jumlah Raskin terbanyak di Tenggarong adalah Kelurahan Loa Ipuh yaitu 24,255 ton dengan 204 RTS. “Sedang terendah ada di Kelurahan Sukarame dengan 1,800 ton dan 40 RTS, menyusul kemudian Kelurahan Panji dengan 62 RTS atau setara 2,790 ton” katanya.
Sementara salah seorang penerima Raskin Kelurahan Timbau Dirman mengaku kualitas beras Raskin Triwulan I 2012 ini kualitasnya sangat baik, sedang untuk harga perkilonya masih terjangkau. “Jika dibanding harga di pasar Tangga Arung dengan mutu yang sama minimal Rp 9.000 per kilonya. Demikian ujarnya. (vb/ir)

Sumber : http://www.vivaborneo.com/kutai-kartanegara-mulai-bagikan-raskin.htm

BPMIGAS Presentasikan Perlintasan Areal Migas

TENGGARONG – , Perusahaan Migas terdiri dari BPMIGAS, Vico Indonesia dan Total E&P Indonesie memberikan sosialisasi perlintasan jalur pipa penyalur minyak dan gas bumi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Presentasi yang berlangsung Kamis (8/3) di Ruang Rapat Bappeda Tenggarong, dibuka oleh Kabag Pembangunan Setkab Kukar H Chairul Anwar, yang juga dihadiri Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan, Dinas Perwakilan Wilayah Kalimantan & Sulawesi bpmigas Yayat Hidayat, serta Dinas/instansi terkait dilingkungan pemkab Kukar.
Perwakilan BP Migas Yayat Hidayat menyampaikan maksud dari presentasinya terkait perlintasan jalur migas dalam rangka melindungi jalur perlintasan di wilayah Kukar. “Mudah-mudahan hal ini bisa berjalan dengan baik dan nantinya akan berdampak terhadap pembangunan di Kukar,” katanya.
Sementara itu mewakili pemkab Kukar Kabag Pembangunan H Chairul Anwar menyambut baik presentasi yang dilakukan tim bpmigas khususnya di Kukar. “Saya menyambut baik sosialisasi jalur minyak bumi gas khususnya diwilayah Kukar,” kata Charirul.
Menurut dia, sosialisasi ini dianggap sangat penting mengingat semakin maraknya tambang batubara dan sangat rawan. “Adanya hauling atau jalur batubara, perlu diperhatikan bersama, apakah sudah benar-benar dihitung kekuatan konstruksinya untuk dilewati, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Dalam presentasi Suyanto dari Vico Indonesia menjelaskan, kelancaran dan keselamatan industri migas merupakan hal yang sangat penting. Mengingat jalur pipa penyalur migas bertekanan tinggi dan menimbulkan resiko bahaya yang besar terhadap komunitas dan lingkungan hidup disekitar serta berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara dan perusahaan serta masyarakat. oleh karena itu, menurut dia proposal perlintasan perlu disikapi dengan cermat.
“Faktor utama penyebab kerusakan pipa adalah kegiatan manusia di sepanjang jalur pipa antara lain konstruksi bangunan, infrasturktur dan perlintasan jalan serta aktivitas penduduk,” katanya.
Menurut dia, program tersebut bertujuan untuk dipakai dalam koordinasi, evaluasi, persetujuan, dan acuan perjanjian atas proposal perlintasan pada jalur pipa penyalur migas yang dioperasikan oleh Vico, TEPI. Tentunya hal ini kata dia, terlebih dahulu akan memberikan panduan kepada semua pihak terkait dengan perlintasan jalur migas yang masuk pada POMA dikelola oleh TEPI. Selanjutnya, memberikan prosedur komunikasi antara pemerintah daerah dengan bpmigas dan Vico/TEPI untuk keperluan pembuatan perlintasan jalan baru dan perlintasan fasilitas umum lainnya, seperti kabel listrik, komunikasi, saluran air serta drainase dan prosedur untuk komunikasi hasil inspeksi.
“Inilah yang kita harapkan semua program ini nantinya dapat berjalan dengan baik terutama dalam membangun komunikasi dengan pemerintah daerah,” jelasnya. (vb/irwan)

Sumber : http://www.vivaborneo.com/bpmigas-presentasikan-perlintasan-areal-migas.htm

Pemkab Kukar Minta Bantuan BNPB Tidak Dikembalikan

TENGGARONG – vivaborneo.com, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meminta kepada provinsi Kaltim agar dana bantuan yang sudah dikucurkan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang jumlahnya sekitar Rp10 Milyar tidak dikembalikan ke pusat.
“Kami berharap dana bantuan dari BNPB yang telah dikucurkan pasca runtuhnya jembatan Kartanegara agar tidak dikembalikan,” kata Wakil Bupati Kukar HM Ghufron Yusuf saat menghadiri undangan Rapat Kerja Komisi III DPRD Provinsi Kaltim dalam rangka membahas Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara, Senin (5/3) malam di ruang rapat DPRD Provinsi Kaltim Gedung D Lantai 6.
Dalam pertemuan itu, Ghufron menjelaskan dana BNPB yang tadinya diperuntukkan untuk membangun dermaga penyebrangan feri yang juga merupakan usulan provinsi Kaltim. Namun demikian hal tersebut tidak terlaksana disebabkan dananya tidak mencukupi untuk membangun dermaga.
Dijelaskan dia, bantuan BNPB Rp 10 milyar tersebut sudah digunakan sekitar Rp 500 juta untuk biaya tanggap darurat “Bantuan BNPB yang tersisa saat ini berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kaltim agar tidak dikembalikan ke pusat, melainkan dana tersebut akan kami manfaatkan untuk menyewa ponton dermaga yang kontrak pinjamannya akan berahir 6 bulan kedepan, atau untuk kebutuhan penyewaan operasional feri,” ujarnya.
Tidak hanya itu Ghufron kembali menambahkan, pemkab Kukar telah memberikan santunan kepada para korban bencana, biaya pendidikan bagi anak korban dari tingkat SD s/d SMA sederajat.
“Segala upaya telah kita lakukan mulai dari pemberian santunan korban bencana baik dari pribadi Bupati hingga asuransi dari pemkab Kukar. Pemkab juga menyediakan fasilitas untuk menghilangkan rasa trauma kepada para korban pasca runtuhnya jembatan,” jelasnya.
Setelah mendengarkan penjelasan dari pemkab Kukar terkait berbagai masalah pasca runtuhnya jembatan hingga perobohan pylon. Wakil Ketua DPRD Hadi Mulyadi yang juga memimpin hearing, mengatakan persoalan ini akan menjadi perhatian serius komisinya. “Semua persoalan ini akan menjadi perhatian kita untuk ditindak lanjuti,” kata Hadi.
Ditambahkan dia, berharap kepada pemkab Kukar untuk melakukan pengawasan terhadap penyeberangan feri tradisonal guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi para penumpang. Katanya.
Dalam hearing itu dihadiri Wakil Bupati HM Ghufron Yusuf, Sekkab Kukar HAPM Haryanto Bachroel, Asisten I H Edi Damansyah, Asisten II H Chairil Anwar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah H Darmansyah BA, Kadis Bina Marga dan Pengairan Wisaksono Soebagio MT. (vb/ir)

sumber : http://www.vivaborneo.com/pemkab-kukar-minta-bantuan-bnpb-tidak-dikembalikan.htm