Posted On June 7, 2017 By In BEKIAS KEDIP MATA And 476 Views

SK Cabut IUP Terbit Pekan Ini, Tapi Kok Menyusut…?

Dilakukan Bertahap, Jumlah Perusahaan Bandel Susut


BERKURANG: Ada 17 izin dikeluarkan dalam daftar merah yang akan diakhiri atau dicabut. Sekarang, tercatat hanya 809 izin yang bakal diakhiri atau dicabut.

PROKAL.CO, SAMARINDA – Izin usaha pertambangan (IUP) yang berpotensi dicabut Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyusut. Itu mengemuka dalam rapat pleno Tim Evaluasi Penertiban atau Penataan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), kemarin (6/6) siang.

Dalam rilis yang disampaikan Pemprov Kaltim pada 10 April, tercatat sebanyak 826 IUP. Sementara itu, dalam edisi kemarin, 17 izin dikeluarkan dalam daftar merah yang akan diakhiri atau dicabut. Sekarang, tercatat hanya 809 izin yang bakal diakhiri atau dicabut.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan, pemprov terbuka dengan data dari hasil kerja tim evaluasi. “Silakan saja diminta,” tegasnya.

Sekprov Kaltim Rusmadi menerangkan, perbedaan angka itu lantaran perbedaan waktu. Hal tersebut juga menentukan, terutama dari sisi melihat masa berakhir IUP. Meski demikian, terang dia, pemprov tetap mengacu Peraturan Menteri ESDM Nomor 43/2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba. Ada tiga kategori izin yang diakhiri atau dicabut. IUP non-clean and clear (CnC) sudah pasti, tanpa terkecuali itu dicabut seluruhnya. “Tapi, misal ada perpanjangan dan menerima rekomendasi CnC, masuk kategori proses. Itu ditunda dulu untuk diakhiri,” jelasnya. IUP yang telah CnC bukan berarti aman. Bila sudah berakhir masa berlakunya, tak ada perpanjangan. “Izin tersebut tetap diakhiri,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, data terakhir ini berdasar rapat pra-pleno di Balikpapan pada 16 Mei. Dia menggarisbawahi sebanyak 809 IUP itu merupakan jumlah yang direncanakan diakhiri atau dicabut. Artinya, seiring berjalannya waktu bisa jadi berpotensi bertambah kembali atau berkurang. “Bergantung pertimbangan administrasi dan kunjungan lapangan. IUP aktif yang terindikasi menimbulkan masalah lingkungan dengan kunjungan lapangan bisa turut dicabut atau diakhiri,” sebut dia.

Ketua Tim Evaluasi Penertiban atau Penataan Perizinan Pertambangan itu menegaskan, pembahasan dalam rapat melakukan penutupan IUP sebenarnya mudah dilakukan. Tapi, mesti juga memikirkan untuk mengejar kewajiban bagi pemegang izin untuk melakukan reklamasi. Meski demikian, dia yakin penerbitan surat keputusan pengakhiran dan pencabutan tak bisa ditunda. “Kesimpulannya, perusahaan yang sudah ditandai karena tidak melaksanakan kewajiban dalam klausul SK bukan berarti lepas dari kewajibannya,” terangnya.

Dalam rapat pleno tersebut, ada sejumlah poin kesimpulan yang ditelurkan. Salah satunya, gubernur memerintahkan tim evaluasi agar segera menerbitkan pengakhiran/pencabutan IUP di seluruh Kaltim berdasar hasil rapat evaluasi pada 6 Juni 2017. Pemprov akan memulai pengakhiran dan pencabutan mulai Samarinda dan mendapat giliran akhir, yakni Kutai Kartanegara.

Dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kaltim, diakuinya perlu membahas pembentukan tim penegakan hukum untuk IUP yang diakhiri. Itu demi memastikan kewajiban perusahaan yang dicabut izinnya tetap dilaksanakan. “Kami terus bekerja ekstra dan maraton. Perlu diingat kami bekerja bukan karena tuntutan publik dan LSM (lembaga swadaya pemerintah), tapi karena perintah undang-undang,” paparnya.

Mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kaltim itu menuturkan, dalam pekan ini SK pengakhiran dan pencabutan mulai diterbitkan. Mengenai IUP yang tidak melakukan perpanjangan selambat-lambatnya enam bulan sebelum berakhir, memang otomatis gugur. “Tapi, administrasinya? Makanya, dalam mengambil keputusan apabila yang berimplikasi hukum, administrasi perlu dilengkapi,” kata dia.

Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail menuturkan, dengan 24 IUP yang akan dicabut di Kota Tepian, praktis tersisa 39 izin aktif. Dia meminta pemprov terus memonitor kinerja perusahaan tersebut berdasar UU Minerba dan UU Lingkungan Hidup. Jangan sampai juga menimbulkan masalah. “Kalau berjalan baik saja tidak masalah. Perlu intensitas pengawasan yang baik,” ucap Nusyirwan mengingatkan.

Terlebih sekarang inspektur tambang di bawah kendali pemerintah pusat. Pemprov diminta agar bisa menjembatani dengan baik hal tersebut sehingga respons bisa dilakukan cepat bila ada masalah di lapangan. “Saya sepakat, diktum dalam SK itu kewajiban reklamasi dan lainnya tetap melekat. Tidak berarti izin dicabut lalu pergi begitu saja. Perusahaan harus tetap bertanggung jawab,” katanya. (ril/far/k8)

Sumber : http://kaltim.prokal.co/read/news/302437-sk-cabut-iup-terbit-pekan-ini-tapi-kok-menyusut.html

About