Recent Posts

TENGGARONG – vivaborneo.com, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meminta kepada provinsi Kaltim agar dana bantuan yang sudah dikucurkan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang jumlahnya sekitar Rp10 Milyar tidak dikembalikan ke pusat. “Kami berharap dana bantuan dari BNPB yang telah dikucurkan pasca runtuhnya jembatan Kartanegara agar tidak dikembalikan,” kata Wakil Bupati Kukar HM Ghufron Yusuf saat menghadiri undangan Rapat Kerja Komisi III DPRD Provinsi Kaltim dalam rangka membahas Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara, Senin (5/3) malam di ruang rapat DPRD Provinsi Kaltim Gedung D Lantai 6. Dalam pertemuanRead More
TENGGARONG – Sudah beberapa kali di awal 2012 ini di Tenggarong yang merupakan ibu kota Kutai Kartanegara (Kukar), terjadi kebakaran yang memaksa warga kehilangan tempat tinggal. Diantaranya yaitu pada 21 Januari lalu kebakaran di Jl Danau Aji yang menghanguskan tujuh rumah dan 20 pintu sewaan. Kemudian 9 Februari lalu enam unit rumah milik warga di Jalan Gunung Gandek Tenggarong juga dilalap si jago merah. Kemudian, Kamis (8/3) sekitar pukul 09.00 wita pagi api kembali menghanguskan rumah warga kelurahan Baru, Tenggarong. Dengan demikian kebakaran di Tenggarong terjadi sebulan sekali, sejak JanuariRead More
TENGGARONG – Dana perimbangan dari hasil pengelolaan Sumberdaya Alam (SDA) Kutai Kartanegara (Kukar) tahun ini turun sekitar Rp 300 miliar dibanding 2011 yang mencapai Rp 3,8 triliun. Hal tersebut berimbas pada Alokasi Dana Desa (ADD), yang seharusnya jauh lebih besar tahun ini. Bahkan, beberapa desa di Kukar bakal tak kebagian “kue” ADD. Pada 2011 saja, ada dua desa di Kukar tak kebagian ADD. Demikian dikatakan Kasubag Pengelolaan Keuangan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) dan Pemerintah Desa (Pemdes) Sopian kepada harian ini, kemarin. Menurut dia, tahun ini perbandingan dana ADDRead More
SAMARINDA – Rapat dengar pendapat antara DPRD Kaltim, Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar digelar pada Senin (5/3) malam lalu di Gedung DPRD Kaltim. Pada pertemuan itu Pemprov diminta komitmenya untuk membantu pembangunan jembatan Kukar, termasuk perbaikan jalan Loa Kulu, Loa Janan menuju Tenggarong yang menjadi urat nadi transportasi pasca runtuhnya Jembatan Mahakam II atau Jembatan Kutai Kartanegara pada 26 November 2011 lalu. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Hadi Mulyadi tersebut, digelar untuk mengetahui langkah Pemkab Kukar paska runtuhnya Jembatan Kukar, baik menyangkut penanganan asuransi korban dan santunan kepadaRead More
Reformasi birokrasi (RB) harus dimulai dari hal yang terkecil, seperti pemahaman terhadap administrasi dan peraturan mengenai kepegawaian. Proses kepegawaian yang dijalankan oleh suatu instansi memang “gampang-gampang susah”. Untuk itu, diperlukan adanya penekanan-penekanan pada implementasinya, jika ingin mendukung proses reformasi birokrasi yang kini tengah berjalan, khususnya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Demikian disampaikan Widyaiswara Madya Gunawan Subiyanto dalam pembahasan persiapan Sosialisasi Administrasi dan Peraturan Kepegawaian Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang Kementerian PU di Jakarta, beberapa waktu yang lalu. Lebih lanjut, Gunawan menambahkan sosialisasi ini dapat menjadi sumbang pemikiran dan saranRead More

Posted On March 7, 2012By adminIn BEKIAS KEDIP MATA

Lumpur Genangi Lahan Warga

TENGGARONG – Protes warga terhadap aktivitas tambang batu bara seperti tiada hentinya di daerah ini. Yang terbaru, terjadi di Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kukar, sejak Senin (5/3) lalu. Ratusan warga setempat berunjuk rasa lantaran tanggul di area tambang PT Multi Harapan Utama (MHU) jebol dan mengakibatkan sekitar seribu hektare lahan pertanian di sekitarnya digenangi lumpur. Koordinator aksi warga, Suroto menjelaskan, kejadian bermula pada 16 Februari lalu. Ketika itu terjadi hujan deras. Namun, dampaknya tidak seperti biasanya. Lahan pertanian milik warga digenangi lumpur dengan ketinggian tidak wajar. Setelah wargaRead More
TENGGARONG – APBD Kutai Kartanegara (Kukar) yang dianggap belum pro rakyat, menggelitik kalangan DPRD Kukar. Ternyata hal itu tidak sebatas disebabkan eksekutif yang berpegang pada hasil musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) dan legislatif mengacu hasil reses. Tetapi memang kuat dugaan akibat faktor kepentingan. “Terus terang, dalam pengesahan APBD harus berdasar pakta integritas. Kaidahnya, para komisi bisa membedakan mana aspirasi yang murni dan mana tidak,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kukar Ilyas Ibrahim. Dicontohkan Ilyas, buku APBD yang baru didapat pekan lalu, terdapat beberapa perubahan luncuran. Rinciannya, sisa lebih perhitungan anggaran (silpa)Read More
SANGASANGA – Pylon (pilar) Jembatan Kartanegara, Tenggarong, bakal dirobohkan mulai besok, Kamis (8/3). Itu sesuai kesepakatan kontrak kerja antara Pemkab Kukar dengan PT Hutama Karya (HK), pemenang lelang. Pekerjaan tahap awal berupa pengecekan dan pemantapan teknis perobohan pilar. “Karena perobohan yang direncanakan ini baru pertama kali di dunia, jadi harus benar-benar diperhitungkan secara matang,” ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Setkab Kukar Dafip Harianto, di sela peresmian Pabrik Bioethanol di Kelurahan Pendingin, Sangasanga, kemarin (6/3). Waktu perobohan, menurut Dafip akan dilakukan selama tiga hari, dengan konsekuensi menutup seluruh kegiatan laluRead More
TENGGARONG- Kondisi jembatan di RT 02 Dusun Sidomulyo, Desa Bunga Putih, Kecamatan Marangkayu, Kukar yang kondisinya memprihatinkan langsung mendapat perhatian dari instansi terkait. Kasi Pembangunan dan Pergantian Jembatan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kukar, Syahril Anwar beserta stafnya beberapa hari lalu telah melakukan peninjauan dan pengukuran, baik panjang jembatan maupun kedalaman sungai di bawah jembatan tersebut. “Kondisinya memang cukup memprihatinkan, kami akan segera mengusulkan anggaran pada APBD-P, dan jika usulan dikabulkan maka jembatan itu akan dibuat beton,” katanya. Dia mengatakan, jembatan dari kayu ulin ini, memiliki panjang 6Read More
Jakarta:Aturan bisnis bagi pegawai negeri sipil (PNS) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) longgar. Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengatakan tak melarang PNS untuk berbisnis bila sudah mendapat izin dari atasan langsung. Pengungkapan kasus yang menimpa mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Dhana Widyatmika dan istrinya mengejutkan publik. Meski masih golongan III C, kekayaan Dhana sebesar Rp1,2 miliar per Juni 2011. Kekayaan itu cukup besar untuk ukuran PNS golongan tersebut. Dhana mengklaim kekayaan itu bersumber dari hasil berbisnis di luar kantor. Dhana memiliki sebuah minimarket dan usaha patungan showroom mobil diRead More