IMG-20170530-WA0000

Posted On May 30, 2017 By In BEKIAS KEDIP MATA And 887 Views

Kukar Pantang Menyerah Atasi Defisit

Terus Upayakan Pinjaman untuk Bangun Daerah

1News.id, Jakarta – Badai defisit benar-benar telah melanda keuangan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar). Namun kondisi tersebut tak membuat patah semangat Bupati Kukar, Rita Widyasari bersama jajarannya. Terbukti Senin (29/5) siang, Rita bersama Ketua DPRD Kukar, Salehuddin dan sejumlah anggotanya berkonsultasi ke Dirjen Bina Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Pertemuan itu menjadi rangkaian upaya Pemkab Kukar untuk meminjam dana, dalam bentuk kegiatan proyek dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp 950 miliar di 2017. Nah, kegiatan proyek itu digunakan membangun infrastruktur di wilayah ulu Kukar.

“Kukar pantang menyerah untuk mengatasi defisit keuangan daerah. Sekarang (kemarin siang, Red) kami berkonsultasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah pada Kemendagri,” ungkap Rita.

Dalam pertemuan tersebut para petinggi Kukar diterima Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Elfius Dailami. Hadir pula dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, lalu perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kalimantan Timur (Kaltim), serta jajaran BPKAD Kukar.

“Dari pertemuan ini disepakati dalam waktu dekat Dirjen Bina Keuangan Daerah melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Terutama kawasan di Kecamatan Muara Wis dan Muara Muntai yang rencananya dibangun jalan berupa jembatan pile slab menghubungkan dengan jalur Jembatan Martadipura di Kecamatan Kota Bangun,” jelas bupati perempuan pertama di Kaltim ini, lagi.

Sekadar informasi, rencana meminjam dana pembangunan dalam bentuk kegiatan proyek kepada PT SMI tersebut, sebelumnya sudah melalui proses panjang. Para wakil rakyat di DPRD Kukar bahkan sudah memberikan persetujuan melalui rapat paripurna digelar pertengahan Desember 2016 lalu.

“Wacana mencari pinjaman untuk pembangunan infrastruktur di ulu Kukar ini telah bergulir sejak 2015, kemudian akhir 2016 disampaikan ke DPRD Kukar. Setelah dilakukan pembahasan akhirnya diberikan persetujuan. Itu sesuai Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, tentang Pinjaman Daerah. Total pinjaman rencananya sebesar Rp 950 miliar untuk dicicil selama 8 tahun,” ungkap Ketua DPRD Kukar, Salehuddin. (Bay)

Sumber : https://www.1news.id/2017/05/kukar-pantang-menyerah-atasi-defisit/

About